UU Minerba sudah disahkan, terselip pasal yang untungkan pengusaha tambang

Selasa, 12 Mei kemarin, DPR RI resmi mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang. Walau banyak mendapatkan kritik dan penolakan, para anggota Dewan terus melanjutkan pembahasan dan akhirnya mengetok palu pengesahan.

Selain terkesan begitu terburu-buru mengesahkan draft RUU ditengah pandemi Corona, pembahasan ini begitu tertutup dari partisipasi publik. Buktinya, Naskah akademik dan draf RUU Minerba juga tak pernah dibuka di website DPR dan pemerintah.

Berikut ini adalah pasal-pasal yang menjadi sorotan publik, karena dinilai berbahaya bagi masyarakat dan keselamatan lingkungan.

Pasal 1 ayat 28a, pasal ini mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan, seperti wilayah darat, laut bahkan sampai tanah di bawah perairan dan landas kontinen

Pasal 43, yang menyebutkan kegiatan eksplorasi tidak terkena royalti dan tidak ada pembatasannya.

Pasal 169A, kebijakan yang hanya menguntungkan sektor pengusaha saja.

Pasal 128a, pasal ini mengatur pemberian insentif kepada perusahaan yang melakukan pemurnian. Pemberian insentif ini berpeluang tumpang tindih dengan insentif lain

Pasal 165 yang dihapus:
Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi dalam proses pertambangan. Dengan dihapusnya pasal ini berarti ada upaya perlindungan resmi atas korupsi pertambangan

Bukan cuma publik, para pengamat dan peneliti juga menyayangkan pengesahan UU Minerba ini. Karena selain berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan, UU Minerba juga berpotensi melanggar UUD 1945.

Hati nurani mereka yang mengaku wakil rakyat sudah mati. Mereka hanya peduli pada suara dan kepentingan pengusaha. Tapi kita jangan menyerah kawan. Jangan berhenti!, terus kita lawan ketidakadilan ini!