Hentikan Proyek Cetak Sawah di lahan Gambut! #JanganLagiKanalNeraka

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Saat membaca berita beberapa minggu lalu, dahi saya mengernyit membaca kalimat, "Pemerintah Siapkan 300 ribu Hektare Lahan Gambut untuk Cetak Sawah Baru." 

Itu adalah kutipan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang meneruskan instruksi Presiden Jokowi sebagai respon atas peringatan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) tentang ancaman krisis pangan dunia di masa pandemi COVID 19.

Sontak muncul berbagai pertanyaan di kepala saya; lahan gambut di Kalimantan Tengah mau dijadikan sawah lagi? Kenapa harus di lahan gambut? Apa tidak ada lahan lain? 

Gini ya, lahan gambut itu terbentuk dari tumpukan sisa pohon, lumut, dan jasad hewan yang membusuk selama ribuan tahun. Biasanya ada di daerah genangan air seperti rawa atau cekungan dekat sungai. Keadaan ini membuat lahan gambut harus selalu dalam keadaan basah dan bersifat asam. Nah, padi sendiri bukanlah tanaman asli dari lahan gambut, tanaman jenis ini hanya bisa berkembang di lahan gambut, jika lahan gambut dikeringkan. Sementara lahan gambut yang kering akan sangat mudah terbakar. 

Ingatan saya samar-samar melayang ke tahun 1997. Usia saya 4 tahun, dan untuk pertama kalinya saya rasakan asap kuning beracun dari kebakaran hutan dan lahan masuk ke hidung dan mulut saya. Itu tahun di mana Presiden Soeharto yang mencanangkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG)  dan dengan teganya mengoyak-ngoyak lahan gambut Kalimantan Tengah seluas 1,4 juta hektar demi cita-cita pamer prestasi sebagai negara swasembada pangan. Tentu saja saya tidak tahu jelas apa yang terjadi saat itu, yang saya tahu, sejak tahun 1997, setiap tahun saya harus menghirup asap pekat itu. Kini jika pemerintah mau membuat sawah lagi di atas gambut, akan berapa banyak asap yang akan masuk ke paru-paru kami setiap tahunnya? 

Semakin dewasa saya semakin paham mengapa dulu, tiap tahun, pada bulan tertentu, Ayah dan Ibu selalu meminta saya untuk bermain di dalam rumah kata Ibu banyak asap di luar. Ternyata penyebar asap terbesar datang dari proyek pertanian raksasa yang gagal total itu. Menghabiskan dana hingga 2T, proyek gagal ini mewariskan bencana karhutla saat kemarau dan bencana banjir di setiap musim hujan. Proyek ini  harus ditebus mahal dengan berbagai kerugian ekologis. 

Apakah pemerintah ingin mengulang kembali kegagalan itu? Padahal sampai sekarang pun, lahan bekas proyek PLG selalu terbakar, hingga kami, masyarakat Kalteng menyebutnya dengan “Kanal Neraka”.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2.637 orang di Kalimantan Tengah terkena ISPA saat karhutla tahun 2019 lalu. Kerugian Indonesia pun mencapai Rp75 Triliun, dan Kalimantan Tengah jadi daerah dengan luasan karhutla terbesar.

Rencana membuka sawah di atas lahan gambut ini harus dibatalkan, karena ujung-ujungnya masyarakat yang akan kena dampaknya. Dengan perencanaan yang tidak transparan, minim kajian ilmiah dan keterlibatan masyarakat, proyek ini hanya akan mengulang kembali kegagalan proyek PLG lalu.

Pemerintah masih punya alternatif lain selain membuka lahan sawah di atas lahan gambut. Ada seluas 7,4 juta hektar lahan sawah yang dikelola petani di Indonesia, dengan masa panen 1-1,5 kali setahun, petani bisa menghasilkan 29-31 juta ton beras setahun. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional setahun, bahkan surplus walaupun kecil. Pemerintah bisa melakukan intensifikasi lahan dan mengoptimalkan produksi dari lahan sawah yang sudah ada ini untuk menggenjot produksi beras. 

Saya menolak rencana proyek lahan sawah di lahan gambut dan  meminta pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan optimalisasi lahan sawah dan petani yang sudah ada. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk menandatangani dan menyebarkan petisi ini, Jangan sampai pemerintah mengulang kesalahan yang sama dan mengorbankan lingkungan dan masyarakat yang seharusnya kita lindungi. 

Salam, 

Ayu Kusuma