SEJAHTERAKAN GURU HONORER!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


MIRIS!!! Guru honorer makin terabaikan, bukan rahasia umum bila gaji menjadi guru honorer saat ini terbilang rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Ada banyak guru honorer dengan pendidikan tinggi setingkat sarjana yang mendapatkan gaji di bawah Rp 1 juta/bulan.

Direktur Pembinaan Guru Kemendikbud Anas Adam mengungkapkan bahwa angka besaran gaji itu mutlak tergantung dari anggaran belanja daerah APBD di masing-masing daerah. "Itu digaji oleh kabupaten/kota. Angkanya bervariasi. Ada yang memberikan sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi), ada yang kurang, itu tergantung kemampuan daerah masing-masing," kata Anas pada Rabu, 2 Mei 2018. (sumber: tirto.id – san/tii).

Regulasi yang mengatur guru honorer :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjelaskan rendahnya gaji guru honorer saat ini lantaran hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakan. Sebab, guru honorer tidak terikat pada instansi manapun, melainkan diangkat oleh kepala sekolah.

Tetapi Tertera jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru yang menyatakan bahwa sudah di tetapkan gaji guru honorer naik dari Rp.710.000 menjadi Rp. 1.000.000 setiap bulan dimulai dari januari 2011, tetapi pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan terhadap gaji para guru honorer di daerah Indonesia, salah satunya di daerah Mojokerto.

“Dengan gaji Rp.400 ribu sebulan, yang diperoleh Rizqi sebagai guru honorer tidak sampai 20% Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Mojokerto Jawa Timur sebesar Rp. 3.565.660, padahal ia sudah mengajar di salah satu sekolah di Mojokerto tersebut sebagai guru kelas yang mengampu semua semua mata pelajaran dengan masa kerja dari pukul 09.30 WIB hingga 15.00 WIB dalam sehari”. (sumber: tirto.id – san/tii). 

SK Honorer:

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 yang berlaku sejak 1 Maret 2017, maka para guru honorer yang ada di sekolah negeri wajib mengantongi surat keputusan (SK) yang diterbitkan pemerintah daerah namun belum sepenuhnya menerapkan.

contoh daerah yang sudah menerapkan peraturan tersebut : Bupati Blitar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan dan penugasan guru honorer  K2 sejak beberapa bulan yang lalu. Berdasarkan SK bupati Blitar tersebut, gaji guru honorer diatur sebesar Rp 1.500.000. Gaji tersebut dikatakan sudah sesuai dengan Upah minimal Kota/ Kabupaten Blitar. Gaji tersebut telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2018. (sumber: faktualnews.co)

UNTUK ITU !!!

Dengan petisi ini kami mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan DPR RI untuk segera melakukan perubahan :

1. Mendorong keikutsertaan pemerintah daerah dalam memberikan SK kepada Guru Honorer di daerah masing-masing.

2. Setiap sekolah negeri harus melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru.

3. Pemerataan jumlah guru di Indonesia, agar tidak terjadi kesenjangan terhadap gaji para guru honorer di daerah Indonesia.

SAATNYA BERAKSI!!! MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMINTA PEMERINTAH DAN DPR RI UNTUK SEGERA MEMPERHATIKAN GURU HONORER INDONESIA!

#SEJAHTERAKANGURUHONORER

#PAHLAWANTANPAJASA

#ALIANSIPEDULIGURUBANGSA

 

 



Hari ini: Faruq mengandalkanmu

Faruq Muhammad membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan DPR RI: SEJAHTERAKAN GURU HONORER !!!". Bergabunglah dengan Faruq dan 164 pendukung lainnya hari ini.