TUNDA EKSEKUSI SAMPAI ADA KEJELASAN HUKUM YANG SAH

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Merasa terintimidasi oleh aparat penegak hukum itulah yang kami rasakan.

Saat ini kami sedang menjalani konflik berkepanjangan dengan salah satu institusi polri yaitu brimobda sultra , yang berakhir dengan surat pengosongan lahan yang kami terima.

Tanah yang kami tempati adalah milik kami dan itu di buktikan dengan di terbitkan nya puluhan bahkan mungkin ratusan sertifikat oleh BPN setempat dan masih di anggap SAH sampai saat ini.

Tetapi pihak brimob juga mengklaim itu adalah tanah resetlemen polri dengan di keluarkannya SK bupati.

Semua sk dan file bisa dilihat di " https://drive.google.com/file/d/1alIcB5tuCYMDaTmgDmlkTqWJImNJ1UcX/view?usp=drivesdk "

Kami 2 kali mendapat surat pengosongan lahan hingga kami meminta pihak DPR komisi 1 dan 3 serta instansi terkait untuk memediasi kami hingga keluar surat rekomendasi agar pihak polda sultra/ brimob menunda eksekusi tersebut , tetapi selang 2 hari pihak brimob kembali mengeluarkan surat pengosongan lahan ke 3 .

kami tudak tahu harus melapor kemana dan berlindung kemana lagi semua usaha sudah kami coba tetapi tidak menghasilkan , sementara waktu pengosongan terus berlanjut hingga menyisakan 1 hari sj , karna tgl 6 agustus sesuai surat pengosongan itu kami akan terusir dari tanah milik kami sendiri , Oleh karena itu kami meminta kepada semua pihak agar membantu kami agar permasalahan ini tidak berakhir dengan tindakan yang tidak di inginkan , karena kami juga tetap akan mempertahankan tanah kami dengan perlawanan semampu kami meskipun yang kami hadapi adalah aparat.



Hari ini: Masyarakat pencari keadilan mengandalkanmu

Masyarakat pencari keadilan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Kementerian : TUNDA EKSEKUSI SAMPAI ADA KEJELASAN HUKUM YANG SAH". Bergabunglah dengan Masyarakat pencari keadilan dan 6 pendukung lainnya hari ini.