Kemenpora RI, KOI, dan FORMI Harus Mengkaji Keabsahan MUNAS IeSPA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kemenpora RI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) harus menelusuri, mengkaji keabsahan MUNAS "DADAKAN" IeSPA yang terjadi di Surabaya. Dengan pemaparan kronologi sebagai berikut: 

1. Saya, Rinaldi, merupakan  Ketua IeSPA Pengprov Riau yang turut hadir dalam Pembukaan RAKERNAS IeSPA 2019 tanggal 15 Maret 2019. Acara tersebut dibuka oleh Ibu Hellen (plt. Sekjen KOI). Kehadiran saya pada forum tersebut, diundang oleh Sekjen IeSPA melalui whatsapp tanggal 5 Maret 2019, dan difasilitasi (tiket PP serta akomodasi oleh PN IeSPA). Kehadiran saya pada RAKERNAS itu untuk menghormati Pengurus Nasional. Sebab, dalam AD/ART IeSPA, Ketua atau Pengurus Provinsi (Pengprov) bukanlah orang yang menjadi unsur pengambil keputusan RAKERNAS IeSPA, sesuai dengan pasal 22 prihal "Rapat Kerja Nasional" Anggaran Rumah Tangga IeSPA. Dalam pasal dimaksud, disebutkan bahwa RAKERNAS dihadiri oleh: Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Badan Pimpinan, dan Badan Pelaksana, tingkat nasional. Dari itu, saya termasuk orang yang bertanya-tanya tentang penyebutan kata "membuka RAKERNAS DAN MUNAS" dari ibu Hellen saat berpidato dan hendak memukul gong. Sebab, dalam pidato Pak Eddy Lim selaku Ketua Umum PN IeSPA dan pak Hayono Isman selaku Ketua Umum FORMI, seingat saya tidak ada kata "MUNAS" nya. 

2. Protes rencana MUNAS "DADAKAN" sudah saya sampaikan saat malam (15 Maret 2019) setelah acara pembukaan RAKERNAS. Saya mempertanyakan Ketetapan organisasi tentang pelaksanaan MUNAS, karena saya juga tidak melihat adanya peran PANITIA PELAKSANA. Saya berpikir, jika MUNAS tersebut ingin diadakan, mengapa tidak ada edaran dokumen dokumen penting seperti; Undangan yang tidak ada, ketetapan akan digelarnya MUNAS yang tidak pernah disampaikan, dan hal-hal laporan Pengurus Nasional yang menurut saya penting sebagai bahan pegangan kami di daerah seperti audit keuangan, laporan organisasi, draft AD/ART, Tata Tertib, dan lain sebagainya. Dari itu, sejak tanggal 15 Maret 2019 saya menolak jika akan dilaksanakan MUNAS secara mendadak.

3. Tanggal 16 Maret 2019, kegiatan RAKERNAS dimulai dengan didahului pembukaan oleh Salah satu Deputi di Kemenpora RI, Bapak Chandra Bakti. Dalam pidatonya, Bapak Chandra Bakti mengungkapkan betapa pentingnya RAKERNAS untuk merumuskan program program organisasi. Seingat saya, Bapak Chandra Bakti juga tidak menganggap forum tersebut akan disambung dengan forum MUNAS. Saya akui, tanggal 16 Maret 2019, diskusi peserta fokus kepada term-term yang sudah ditulis dalam jadwal kegiatan. Diskusi berjalan efektif, saya ditunjuk menjadi salah satu tim perumus kebijakan organisasi beserta 4 orang lainnya. 

4. Pagi 17 Maret 2019, sekitar pukul 6, sekjen IeSPA mengedarkan undangan MUNAS. Undangan tersebut ditandatanganinya sendiri (tanpa Ketua Umum), penulisan undangan di Jakarta tanggal 16 Maret 2019. Setahu saya, Sekjen pada tanggal 16 Maret 2019 ada bersama kami di Surabaya. Undangan berisikan bahwa MUNAS akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 13.00 waktu setempat. Dan sama seperti sebelumnya, saya protes, diikuti dengan beberapa kawan serta mengungkapkan alasan protes. Kemudian Sekjen mengupload (gambar layar) sebuah surat dari KOI (tanpa lampiran) nomor: 71/A3/KOI/II/2019 perihal Pengumpulan Kelengkapan Data. Surat ditandatangani plt. Sekjen KOI tanggal 7 Februari 2019. Dalam surat disebutkan bahwa pengumpulan data berupa; berita acara MUNAS atau Kongres PB/PP terbaru, daftar pengurus lengkap atau hasil kerja formatur terkini, jumlah usia  atlit dan pelatih yang terdata saat ini. Deadline pemberian data tanggal 24 Februari 2019. Persoalan mendasar bagi kami adalah, antara tanggal 7 Februari hingga 16 Maret 2019, PENGPROV SE INDONESIA TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN SECARA RESMI TENTANG RENCANA PELAKSANAAN MUNAS. Kami tidak pernah menerima secarik keputusan pun yang menyebutkan rencana pelaksanaan MUNAS beserta alasannya antara tanggal 7 Februari hingga 16 Maret 2019. Kami tiba-tiba hanya menerima Undangan MUNAS via group WA tanggal 17 Maret 2019 pukul 6 pagi. Artinya, Saat ibu Hellen membuka kegiatan tanggal 15 Maret 2019, kami hanya mengetahui 1 kegiatan yakni, RAKERNAS. 

5. Pagi tanggal 17 Maret 2019, saya diajak oleh Ketua Umum, Eddy Lim untuk berdiskusi prihal MUNAS "DADAKAN" dimaksud. Saya ikuti kemauan beliau dan di meja diskusi ada Pak Nico (Jateng), Erwin (Pengurus Nasional), Jamal (Papua Barat), saya sendiri (Riau) dan Eddy Lim selaku Ketua Umum PN. Saya sampaikan bahwa, jika dipaksakan, maka akan terjadi "mal administrasi". Jika ingin mengadakan MUNAS, maka dibuat dalam waktu berbeda, ditetapkan lah secara resmi melalui keputusan di Pengurus Nasional. Karena hingga perbincangan tersebut, tidak ada pemberitahuan SURAT KETETAPAN MUNAS yang menjadi payung hukum berlangsungnya MUNAS. Yang ada hanya UNDANGAN tanpa landasan payung hukumnya. Namun, setelah lamanya perdiskusian tersebut, sdr. Erwin menyarankan upaya voting ketika RAKERNAS nanti. Saya katakan, itu bukan SOLUSI. Disepakatilah kemudian pukul 14.00 waktu setempat memulai dan melakukan penutupan RAKERNAS.

6. Pukul 14.00 an, RAKERNAS kembali dimulai untuk ditutup. Sebelum penutupan, Ketua Umum menyampaikan pandangan pandangan mengapa MUNAS diadakan. Lalu, diberikanlah kesempatan masing masing daerah untuk menyampaikan pandangan, apakah munas bisa dilaksanakan sesuai undangan atau diadakan dalam waktu mendatang. Saya menyarankan agar pengadaan MUNAS dilakukan setelah selesai SEA GAMES atau saat habis masa jabatan (Juni 2019). Atau dalam waktu dekat (2 minggu lagi) jika ingin.mengikuti saran KOI. Karena harus menghindari "mal administrasi" dan saya sampaikan bahwa saya diundang ke Surabaya guna menghadiri RAKERNAS, bukan MUNAS. Kemudian, dalam AD ART IeSPA forum yang dihadiri secara resmi dan di dalamnya pengrpov dapat memberikan suara, namanya adalah RAPIMNAS (pasal 20 ART IeSPA), bukan RAKERNAS. Kemudian saya mengatakan bahwa, surat KOI tidak dapat dijadikan sebagai alasan digelarnya MUNAS "DADAKAN". Pak Nico (Jateng) malah mengungkapkan bahwa, surat KOI tertanggal 7 Februari 2019. Mengapa diantara masa itu hingga sekarang tidak ada 1 keputusan pun tentang MUNAS? Saya sangat sependapat dengan pak Nico. Artinya, KOI memberikan tenggang waktu 7 hari untuk memberikan dokumen-dokumen yang mereka inginkan. Harusnya, Pengurus Nasional memberikan KETETAPAN tentang WAKTU pelaksanaan MUNAS, lalu menyebarkannya ke Pengprov. Akan tetapi yang terjadi adalah, kami diberitahukan undangan (bukan ketetapan pelaksanaan MUNAS) baru tanggal 17 Maret 2019. Nah, saat pengambilan pandangan pun dilakukan dalam Forum RAKERNAS. Jika forum tersebut dianggap sebagai RAKERNAS, maka mestinya ada unsur lain yakni; Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan lain sebagainya (pasal 22 ART) bukan ketua Pengprov. Jadi dapat dipastikan, pengambilan pandangan (voting menurut forum RAKERNAS) menurut pandangan saya, tidak sah alias bertentangan dengan AD ART IeSPA.

8. Selanjutnya, dalam RAKERNAS tersebut kami juga diberikan hard copy AD ART IeSPA yang berbeda dengan soft copy AD ART yang pernah dikirimkan kepada kami, juga kami lampirkan ke FORMI Propinsi sebagai bahan kelengkapan mendaftarkan IeSPA di propinsi kami. Perbedaan antara soft copy dan hard copy bukan hanya pada pergantian kata "asosiasi" menjadi "perkumpulan", melainkan juga pada unsur unsur lain, seperti pasal 14, 15 (Anggaran Dasar), dan pasal 17 (Anggaran Rumah Tangga). Perubahan penting ini tidak pernah diberitahukan ke kami, kecuali perubahan logo, yang mestinya juga dilakukan pada MUNAS karena menyangkut isi AD ART. Kedua AD ART (baik soft copy saat dikirim ke kami maupun hard copy saat disampaikan pada forum RAKERNAS) sama-sama tertulis tanggal 1 April 2013. Bagaimana mungkin 2 AD ART ada di tanggal, bulan, tahun yang sama? 

9. Bapak Kemenpora, Sekjen KOI, dan Ketua Umum FORMI juga mesti mengetahui bahwa salah satu faktor kurang berkembangnya struktur IeSPA di tingkat propinsi menurut kami (baru ada 14 propinsi), salah satunya adalah belum adanya kebijakan kebijakan prinsip yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional, seperti regulasi pertandingan, jenis pertandingan, hubungan IeSPA dengan club, venue, transparansi pengelolaan keuangan (hubungan organisasi dengan Sponsor) dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, saya dan beberapa kawan sudah berupaya memberikan masukan masukan tentang hal hal tersebut diatas. Terakhir, saya memberikan masukan tentang skema regulasi yang akan disusun. 

Dari 9 point kronologis yang kami sampaikan diatas, maka kami memohon kepada KEMENPORA RI, KOI dan FORMI untuk:

1.  Mengevaluasi serta memeriksa secara adminsitrasi; AD ART, kebijakan internal, regulasi regulasi yang berlaku di dalam IeSPA. Jika pada faktanya IeSPA tidak sanggup menjalankan visinya, maka sebaiknya pemerintah mengambil alih persoalan ini, sehingga keberadaan esports di Indonesia dapat tertib dan berjalan sesuai dengan undang undang yang berlaku. 

2. Menangguhkan keanggotaan IeSPA dalam KOI sehingga ditegakkannya prinsip Akuntable, Transparan, Profesional, dan Tertib Administrasi sehingga dapat menempatkan club, player, wasit, pertandingan, venue sebagai item item penting dalam organisasi olahraga. Untuk persoalan SEA GAMES, kami mengusulkan agar KOI mengambil alih semua proses dan tahapannya hingga Pengurus Nasional IeSPA mampu menjalankan AD ART organisasinya.

3. Jika Pengurus Nasional IeSPA tidak sanggup menjalankan organisasi secara akintable, profesional, transparan, serta Tertib Administrasi, maka pemerintah hendaknya mengambil alih organisasi ini, agar tahapan menuju SEA GAMES tidak tertanggu.

Kepada seluruh pegiat eSports Nasional; atlit, players, pemilik club, manager, pelatih, wasit, komunitas dan lain sebagainya, mari bersatu demi masa mendatang yang lebih baik.

 

 

Jakarta, 20 Maret 2019

 

Rinaldi