Dewan Pengawas Harus Ambil Langkah Tegas: Minta Lili Si Pelanggar Etik Mundur!

Belum selesai hukuman potong gaji karena membantu pihak yang berperkara, kini Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli kembali diproses karena kasus pembohongan publik.

Pimpinan KPK melakukan pembohongan publik? Ya, bukan hanya aneh dan tidak etis, tapi sudah tidak layak lagi berada di KPK, lembaga yang menjunjung tinggi integritas, salah satunya kejujuran.

Lili Pintauli Siregar terbukti telah melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara, yaitu mantan Walikota Tanjungbalai, M Syahrial. Lili sempat mengatakan bahwa berkas M Syahrial ada di mejanya dan akan segera diproses. Bagaimana bisa, seorang yang berwewenang menangani tindak pidana korupsi justru bekerja sama dengan koruptor?

Akibat pelanggaran etik ini, Lili telah dijatuhi hukuman oleh Dewan Pengawas berupa pemotongan gaji yang hanya Rp1,8 juta dari ratusan juta total gajinya. Putusan Dewan Pengawas ini kemudian membuka babak baru pelanggaran etik Lili, yaitu berupa pembohongan publik. Di mana dalam salah satu konferensi pers (30/04/2021) Lili menyatakan tidak pernah berhubungan dengan M Syahrial.

Perbuatan Lili ini jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a PerDewas 2/2020 yang secara spesifik memerintahkan insan KPK untuk bertindak jujur dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga Pasal 5 ayat (2) huruf b PerDewas 2/2020 tentang larangan bagi insan KPK untuk menyebarkan berita bohong.

Tidak hanya cukup pada dua pelanggaran etik ini, Lili diketahui telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dengan menekan mantan Walikota Tanjungbalai yang berperkara M Syahrial untuk mengurus masalah kepegawaian adiknya di PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai.

Jika sudah begini, masihkan kita sulit mengatakan #LiliHarusMundur. Sudah saatnya Dewan Pengawas mengambil langkah tegas untuk meminta pelanggar etik Lili Pintauli Siregar mundur dari jabatannya.