Sejak Polwan berdiri pada tahun 1948, keperawanan selalu menjadi syarat rekrutmen Polwan. Saya masuk Polri tahun 1965 dan angkatan saya juga mengalami.

Di kalangan polwan sudah mulai muncul ketidaksetujuan terhadap pemeriksaan keperawanan. Pemeriksaan itu dianggap diskriminatif karena laki-laki tidak ikut diperiksa.

Semua berubah saat era reformasi. Aturan yang ditujukan khusus kepada polwan dihapuskan, sehingga polwan setara dengan polisi laki-laki. Sejak saat itu pula  keperawanan tidak lagi menjadi persyaratan dalam rekrutmen polwan.

Human Right Watch baru mengeluarkan video kesaksian sejumlah polwan secara anonim. Hasilnya membuat kaget banyak orang! Tes keperawanan masih diberlakukan dalam rekrutmen Polwan

Di tempat-tempat tertentu di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap hak perempuan masih bias. Sehingga masih ada pendapat bahwa keperawanan sangatlah penting sebagai syarat rekrutmen polwan meskipun secara formal syarat itu sudah dihapuskan.

Saat ini test keperawanan dianggap sama sekali tidak relevan sebagai syarat, atau menjadi indikator moral dalam rekrutmen polwan. Banyak polwan menganggap tes ini sebagai penghinaan, dan bahkan pelanggaran Hak Asasi Perempuan karena keperawanan adalah masalah pribadi yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain.

Atas dasar pemikiran tersebut, Polri harus menghapuskan tes keperawanan secara menyeluruh di Indonesia. Dalam rekrutmen polwan bisa dicarikan bentuk pemeriksaan kesehatan lain yang benar-benar berkaitan dengan kemampuan untuk menjadi polisi . Misalnya melalui pemeriksaan darah, urine ataupun cairan vagina, tanpa perlu melakukan pemeriksaan vagina perempuan secara fisik oleh dokter. Agar para calon polwan tidak perlu mengalami pemeriksaan yang dirasakan sangat traumatis dan merendahkan tersebut.