UU no 20/2011 tentang rumah susun mewajibkan pelaku pembangunan rusun (developer) untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS (Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Rumah Susun) untuk kemudian menyerahkan hak pengelolaan kawasan rusun kepada P3SRS (warga rusun). Hal ini sudah harus dilaksanakan developer paling lambat satu tahun setelah serah terima unit rusun yang pertama kali. Serah terima unit Kalibata City pertama kali ada di sekitar akhir 2010, yang artinya sudah 5 tahun berlalu namun kewajiban developer ini tak kunjung dilaksanakan. Dengan demikian konsekwensinya adalah penentuan besaran tarif IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) saat ini harusnya sudah ditentukan oleh warga (P3SRS) secara mandiri dan bukan lagi oleh developer atau badan pengelola sementara terlebih lagi bila ditentukan sepihak tanpa melibatkan warga.