Petisi ditutup

TOLAK PLTA SEKO, DAN HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP WARGA SEKO

Petisi ini mencapai 380 pendukung


Penolakan warga Seko terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima berakibat ditangkapnya 14 warga dan sekitar 20 orang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).  Tak hanya itu, kaum perempuan mengalami kekerasan yang sama, karena bertahan di tanah mereka, dari aktivitas perusahaan.

Perlawanan Warga Seko Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang mendiami Desa Tanamakaleang, Desa Hoyane, dan Desa Embonna telah dimulai sejak tahun 2012 dan mengemuka tahun 2014 ketika PT Seko Power Prima mulai beraktifitas di wilayahnya.  Mereka tidak mau tanah tempat tinggal mereka, serta lahan sawah seluas 25 Ha, akan ditenggelamkan menjadi bendungan.

Sejak saat itu, kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi dialami oleh warga. Warga laki-laki yang gencar melakukan protes, dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan serta tuduhan melakukan pengrusakan barang milik perusahaan. Warga yang ketakutan memilih lari menuju hutan dan ditetapkan sebagai DPO.  Sehingga yang tersisa di Seko Tengah hanya perempuan dan anak-anak. Para perempuan tersebut  tetap melakukan perlawanan untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Mereka beratahan di lahan mereka dengan membangun tenda, dan terus menolak aktivitas perusahaan yang saat ini melakukan kegiatan survey di lapangan.  Kekerasan dan intimidasi pun mereka dapati dari aparat Kepolisian yang mengawal proyek tersebut. Banyak kaum perempuan yang terluka dan mengalami trauma.

PLTA yang akan dibangun berkapasitas 480 MW sesuai yang tertuang di dalam dokumen Analisi Dampak Lingkungan PLTA PT.Seko Power Prima tahun 2014. Secara umum, untuk menopang kinerja PLTA, akan dibangun bendungan terowongan sepanjang sekitar 16 km. lahan yang dibutuhkan perusahaan untuk pembangkit ini, sekitar 600 Ha. Pertanyaannya, pembangkit listri yang besar dengan hasil tenaga listri yang kuat tersebut, diperuntukkan untuk siapa?

Dari data Dinas Pertambangan, sejak tahun 2011 sebanyak 10 Perusahaaan Tambang yang akan beroperasi di tiga Kecamatan  di Kabupaten Luwu Utara, yaitu Kecamatan Seko, Rongkong dan Rampi. telah mendapat Izin Usaha Pertambangan . Total luas lahan yang dibutuhkan  seluas 237.984 Ha.  Sehingga jelas PLTA berkapasitas 480 MW yang akan dibangun, bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk menyuplai kebutuhan perusahaan tambang tersebut.

Sampai saat ini, kriminalisasi, intimidasi dan kekerasan tetap berlanjut di Seko. Mereka terancam kehilangan tanah dan mata pencaharian. Kampung mereka akan ditengelamkan. Jantung Sulawesi tersebut juga akan rusak akibat tambang. Maka dari itu, sangat beralasan jika kita, harus bersama, untuk menuntut:

1. Tolak pembangunan PLTA di Seko

2. Hentikan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga Seko

3. Usut tuntas kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga di Seko



Hari ini: Solidaritas mengandalkanmu

Solidaritas Peduli Seko membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Jokowi: TOLAK PLTA SEKO, DAN HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP WARGA SEKO". Bergabunglah dengan Solidaritas dan 379 pendukung lainnya hari ini.