HENTIKAN KRIMINALISASI DESA ADAT TANJUNG BENOA, BALI.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Desa Adat Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah kesatuan masyarakat hukum Adat yang memiliki otonomi asli, yaitu kewenangan untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri, kekuasaan mana terlahir dari seluruh kesepakatan bersama masyarakat desa, tidak dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Pengakuan Negara terhadap Desa Adat dalam Konstitusi Negara kita mempergunakan asas rekognisi. Asas ini berbeda dengan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kalau asas desentralisasi di dasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (otonomi komunitas).
Otonomi desa yang bersifat otonomi asli diakui oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.
Penetapan tersangka Bendesa Adat Tanjung Benoa beserta 5 pra juru adat oleh Polda Bali dalam kasus Dugaan Pungli sebagaimana pelaksanaan dari Perpres 86 Tahun 2016 merupakan langkah mundur Negara dalam melindungi Desa Adat sebagai suatu pelaksana pemerintahan di tingkat Desa, khususnya entitas adat yang telah lama hidup di Republik tercinta ini. Awig awig yang kemudian diterjemahkan pelaksanaannya dalam Perarem sebagai dasar panduan hidup dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Tanjung Benoa telah dinodai dengan tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Bali tanpa mempertimbangkan aspek adat yang telah lama hidup ditengah masyarakat adat Tanjung Benoa.
Untuk itu melalui Petisi ini kami bermaksud memberi teguran dan mengingatkan pemerintahan untuk tidak melakukan pembangkangan hukum sebagaimana prinsip-prinsip kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang termaktub jelas dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum berlaku bagi semua. Kepatuhan dan ketaatan pada hukum tidak hanya berlaku bagi rakyat tetapi juga bagi para elit yang memegang tampuk kekuasaan di pemerintahan.
Demikian petisi ini kami sampaikan, besar harapan kami agar pemerintah melakukan tindakan perlindungan yang sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan memenuhi hak asasi manusia yang berlaku universal.

Hormat Kami

Masyarakat Adat Tanjung Benoa



Hari ini: Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat mengandalkanmu

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: HENTIKAN KRIMINALISASI DESA ADAT TANJUNG BENOA, BALI.". Bergabunglah dengan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat dan 861 pendukung lainnya hari ini.