Petisi ditutup

Dukung Pemerintah RI Tegakkan PP No. 1 Tahun 2017 Terhadap PT. Freeport Indonesia

Petisi ini mencapai 39 pendukung


Sudah terlalu lama PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi mineral dan kekayaan alam di Timika, Papua, Indonesia tanpa memperlihatkan itikad yang baik dalam mengakomodasi kepentingan bangsa ini. Terakhir, mereka "membandel" untuk tidak mau tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah RI tentang pelarangan mengekspor hasil tambang dan mineral dalam bentuk mentah. Padahal, kepada PT Freeport ini pemerintah telah banyak melakukan toleransi dengan tetap memperbolehkan mereka mengekspor bahan mentah namun dengan syarat-syarat tertentu yang tertuang dalam PP No. 1 Tahun 2017. isi dari peraturan tersebut antara lain:

  • Pertama, perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali.
  • Kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter.
  • Dan ketiga, perusahaan tambang juga wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

Namun hingga saat ini, PT Freeport bersikeras untuk tidak mau mematuhi peraturan tersebut dan mengancam akan melakukan PHK terhadap ribuan tenaga kerjanya serta akan melapokan pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia hanya memikirkan kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa mau mengakomodasi keinginan bangsa ini yang notabene adalah pihak yang paling berhak atas kekayaan alam yang ada disana.

Maka, dengan Diterbitkannya PP No. 1 Tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo serta implikasi pertentangan yang terjadi saat ini, harus bisa menjadi momentum kita, bangsa Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang menjadikan kepentingan bangsa dan rakyatnya sebagai pertimbangan serta tujuan utama, termasuk dalam melakukan kerjasama dengan investor asing. Pelaksanaan PP No. 1 Tahun 2017 ini tentunya akan mempertegas bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Konstitusi kita yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Lewat petisi ini, meskipun kita tidak bisa secara langsung ikut serta dalam proses negosiasi ataupun pengambilan keputusan, setidaknya kita memperlihatkan dukungan kita kepada pemerintah dalam memperjuangkan hak serta kepentingan bangsa ini, terutama kepentingan dan hak saudara-saudara kita di Papua sana. Juga memperlihatkan kepada PT Freeport Indonesia, bahwa apa yang sedang dilakukan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah benar merupakan aspirasi dan keinginan rakyatnya. Merdeka!!



Hari ini: Muhammad Ridha mengandalkanmu

Muhammad Ridha Taufiq Rahman membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Joko Widodo: Dukung Pemerintah RI Tegakkan PP No. 1 Tahun 2017 Terhadap PT. Freeport Indonesia". Bergabunglah dengan Muhammad Ridha dan 38 pendukung lainnya hari ini.