Perampokan AJB Bumiputera 1912 oleh OJK  berdalih penyehatan.

Bangsa Indonesia mengakui memiliki Pancasila sebagai way of life, Pancasila itu bila diperas dapat bermakna gotong royong , yang dalam aspek ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk usaha bersama.Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyebutkan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.itulah Bumiputera 1912 sebagai implementasi landasan perekonomian Indonesia, Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo mencetuskan gagasannya di Kongres Budi Utomo, tahun 1910.Sejarah telah mencatat, bahwa Bumiputera 1912 berperan aktif dalam proses perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada Tanggal 21  Oktober 2016 OJK telah mengambil alih AJB Bumiputera dengan menetapkan Pengelola Statuter. Hal tersebut telah menimbulkan konflik hukum ,karena :

1) Amanat putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap  substansi pasal 7 ayat 3 UU 2/1992  tentang Usaha Perasuransian  3 April 2014 memutuskan harus dibuatnya UU tentang Usaha Bersama (Mutual). Namun sampai sekarang Pemerintah belum  melaksanakan putusan MK tersebut.
2) UU No. 40/2014 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Usaha bersama (mutual) akan diatur dalam Peraturan pemerintah (PP). Namun PP tersebut sampai sekarang belum terbit.
3) Penetapan Pengelola Statuter untuk Bumiputera 1912 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.berdasarkan UU No. 12/2011 tentang  Pembentukan peraturan perundangan pasal 8 ayat 2.
4)     POJK No. 41/2015 tentang Tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga jasa keuangan yang menetapkan pengelola statuter (PS) untuk AJB Bumiputera telah menimbulkan konflik hukum mengingat bahwa pada badan usaha yang belum diatur oleh UU harus mengacu  kepada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan sesuai pasal 1338 KUH Perdata .
5) OJK telah mengabaikan  peran BPA (Badan Perwakilan Anggota) sebagai perwakilan pemegang polis yang  sekaligus merupakan  pemegang saham dengan mengabaikan Undang-Undang  serta Anggaran Dasar  Bumiputera.
6) Penunjukan Ketua IKNB OJK dan Anggota PS Bumiputera yang tidak profesional di Industri Asuransi memperburuk kondisi Industri Asuransi secara menyeluruh.
Melalui Pengelola Statuter (PS) OJK mengambil alih Bumiputera dengan menjual aset-aset perusahaan dan mengalihkan SDM serta Portofolio Bumiputera tanpa ijin BPA. Pengalihan tersebut tidak wajar yang akan mengakibatkan timbulnya hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya Rush oleh 7 juta pemegang polis Bumiputera yang bisa menimbulkan gangguan perekonomian nasional yang bersifat sistemik.
b. Due process yang tidak sesuai prinsip Good Corporate Governance akan memicu ketidakpercayaan pemegang polis kepada Pemerintah yang berdampak pada Pemilu 2019.
c. Tidak adanya sangsi Hukum bagi OJK yang telah nyata-nyata gagal merestrukturisasi Bumiputera akan menimbulkan ketidakpercayaan Lembaga keuangan Dunia terhadap Kerjasama Keuangan di Indonesia.

Berikut adalah permohonan kepada Bapak Presiden untuk menyelamatkan AJB Bumiputera 1912 ,yakni :

1.Agar dilakukan Moratorium atas tindakan restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK melalui Pengelola Statuter.
2.Dibentuk Tim Ad Hoc sebagai pelaksanaan  restrukturisasi AJB Bumiputera.
3.Melakukan tindakan hukum  guna memenuhi prinsip kepatuhan (legal  compliance).

Demikian permohonan dari kami atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan tereima kasih.
           Hormat kami
Himpunan Pemegang Polis Bumiputera                

Jaka Irwanta.                                                                                                                    Ketua