Berantas Mafia Tanah! Mafia Hukum Di Lingkungan Kantor Pertanahan BPN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Berantas Mafia Tanah! Mafia Hukum Di Lingkungan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Kanwil BPN DKI Jakarta, Dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Mafia hukum di bidang pertanahan sudah merupakan rahasia umum di masyarakat, Banyak praktik-praktik atau kelompok-kelompok mafia yang sudah main baik di bidang pertanahan, mereka sampai ke jajaran penegakan hukum, itu mereka sudah mengerti atau mengatur jalur-jalurnya. Bagi Pencari Keadilan, Menjadi hal yang sangat sulit untuk menyelesaikan perkara baik secara administratif bahkan secara Hukum pun Masyarakat masih harus dihadapkan dengan "Mafia Hukum". Lembaga Pengawasan Melekat, Lembaga Pengawasan Fungsional, serta Lembaga Eksternal seolah telah dibuat tidak berdaya oleh keganasan praktek Mafia tersebut.

Banyak orang mengatakan Mafia itu orang yang mengenakan setelan jas rapi berdasi, pake topi laken dan berkaca mata hitam gelap, rokoknya cerutu Havana yang selalu diemut, kemanapun ia pergi senantiasa menggunakan mobil mewah dan dikawal oleh para begundalnya, jika ada orang yang coba coba menghalangi kehendaknya DOR ! dan iapun bebas dari jeratan hukum alias untouchables. Inilah gambaran umum tentang mafia. Gambaran ini muncul karena kita sering nonton film Hollywood seperti God Fathers, Al Capone, Borsalino and Co dan sebagainya, dan memang kurang lebih seperti itulah kelakuan mafia sekarang ini, memaksakan kehendak, merusak peraturan, membelokkan yang sudah lurus demi keuntungan pribadi.

Di Indonesia, mafia tentunya tidak selalu stereotip seperti diatas, dan mafia sudah menjalar kemana mana, namun sulit di pegang buntutnya, karena pandai menyelinap disemua lini kehidupan. Mafia Hukum, memanfaatkan kelemahan pasal pasal kitab undang undang untuk memperdaya orang lain, institusi atau negara. Perilakunya bisa sangat merugikan, tetapi mereka tidak merasa bersalah, karena tidak ada pasal pasal yang melarang perbuatannya, sehingga susah untuk dijerat dan diadili, walaupun secara kasat mata mereka mengambil keuntungan pribadi. Mafia ya hanya kepanjangan dari mafia hukum, menggunakan kelemahan pasal pasal dalam undang-undang atau peraturan untuk bisa memenangkan perkara bagi yang membayar (kliennya), padahal yang dimenangkan tadi belum tentu benar, asal wani piro ? atau sebaliknya.

Mafia itu cara kerjanya selalu membelokkan yang sudah lurus atau menggelapkan ketentuan pasal di dalam peraturan dengan  tujuannya agar semua bergantung pada mereka, kalau sudah ketergantungan, mafia bisa memainkan harga, dari situlah keuntungan besar bisa dikeruk. Jadi mafia itu ya tidak lain nama keren dari Calo atau makelar atau apalah namanya, Calo atau makelar memang pekerjaan yang paling enak, tidak bekerja keras tetapi untungnya banyak. Konon PEGAWAI2 Kantor Pertanahan BPN menjadi Mapan dan sukses besar yang ada di Indonesia, awalnya ternyata melakukan praktek percaloan atau makelar juga. Jadi terbayanglah betapa susahnya membrantas yang namanya mafia.

Boleh dikatakan menelan pahit ":irasionil" , semangat ’45 yang dilakukan Saudara IGN. ARDI SUSANTO, SH (NIP. 19701215 199703 1 005) dengan arogannya mengatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/Pdt/2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap harus kembali ke Putusan Kasasi. Berikutnya, ia juga mengatakan bahwa Akta Hibah dalam pertimbangan Hakim Agung tersebut belum diuji, dan ia juga mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga yang bersangkutan tersebut takut digugat kembali oleh pihak lawan yang dikalahkan, karena pengadilan khan tidak bisa menolak perkara, dan masih banyak lagi. Bahwa singkatnya pandangan dari Saudara IGN. ARDI SUSANTO SH (NIP. 19701215 199703 1 005), kepala seksi penanganan dan pengendalian pertanahan di kantor pertanahan jakarta selatan dapat diuraikan, sebagai berikut :1. Saudara Ign Ardi Susanto, SH mengatakan bahwa PK yang telah ditolak dalam perkara tersebut yaitu putusannya kembali lagi ke putusan Kasasi.
2. Saudara Ign Ardi Susanto, SH mengatakan bahwa Akta Hibah di dalam pertimbangan hakim Agung tersebut itu khan belum diuji.
3. Saudara Ign Ardi Susanto, SH mengatakan bahwa di dalam putusan tersebut tidak ada pembatalan sertifikat, sehingga ia dengan arogannya menatakan bahwa ia tidak mau dan takut digugat oleh pihak lawannya karena Pengadilan khan tidak bisa menolak perkara.
4. Dan masih banyak lagi logika hukum lainnya yang mengada-ada. 
(Kami ada bukti-bukti/ rekaman audio tentang hal tersebut yang diucapkan oleh Saudara Ign Ardi Susanto, SH tersebut ).

Meski terlalu beresiko pandangan “arogan” saudara IGN. ARDI SUSANTO, SH (NIP. 19701215 199703 1 005) tersebut jelas tidak berdasar dan sangat mengada-ada, cenderung kearah penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:
1. menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.
setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
2. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.
asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sisitem hukum kontinental. pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.
3. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam pasal 3 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme meliputi, a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proposionalitas; f. asas profesionalitas; dan g. asas akuntabilitas.

DIBELAHAN DUNIA PARA MAFIA, BERPRINSIP BAGAIKAN ANJING MENGGONGGONG KAFILAH BERLALU ALIAS MUKA TEMBOK !! LICIN DAN LIHAY !!

GAMPANG DIANALISA KOQ UNTUK MELIHAT PEJABAT PUBLIK ITU BENAR KERJANYA ATAU TIDAK, AMBIL CONTOH SAJA YANG BENAR SEORANG PEJABAT PUBLIK YA SEPERTI INI, Mantan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar BPN, Ir Tjahyo Widianto menegaskan BPN tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah yang masih berstatus sengketa . "Jika BPN secara nyata-nyata mengetahui tanah tersebut berstatus sengketa maka BPN harusnya menunda penerbitan sertifikatnya"ungkap Tjahyo. Peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan ini menegaskan ,jika terbukti maladministrasi, BPN berwenang membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan. (Sumber: https://www.antvklik.com/headline/terbukti-maladministrasi-bpn-batalkan-sertifikat

Di Indonesia, Modus dari Mafia Hukum di Bidang Pertanahan telah mencapai tahap yang kronis, yaitu pejabat publik pun telah berani melakukan intervensi terhadap putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. oleh karenanya "Darurat MAFIA HUKUM DIBIDANG PERTANAHAN perlu segera dilakukan pembentukan “TIM SAPU BERSIH MAFIA HUKUM DI BIDANG TANAH” dan itu wajib dipertahankan dan dibela oleh kekuatan berbagai elemen masyarakat. 

Dan selanjutnya uraian dibawah ini akan menjelaskan bagaimana upaya hukum penggagas agar praktek mafia hukum dibidang pertanahan dapat diberantas, sebagai berikut :

1.   Pelaku Mafia adalah Pelaku Anggota Masyarakat Yang Punya Kepentingan Menghalalkan Segala Cara Atau Pegawai/ Pejabat Kantor Pertanahan BPN, memanfaatkan kelemahan lembaga pengawasan.

2.   Modus Mafia Peradilan dapat diidentifikasi melalui keputusan ilegal Pejabat Publik, berupa Keputusan Fiktif Negatif maupun keputusan ilegal lainnya.

PERLU DIRENUNGKAN PULA, Berapa waktu lalu menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, tata kelola pertanahan di Indonesia saat ini berhadapan dengan tiga kekuatan besar yang bersekongkol dalam sebuah kelompok yang disebut mafia tanah. Menurutnya tiga kekuatan besar tersebut dapat berasal dari pengusaha, oknum BPN yang korup, dan juga oknum penegak hukum yang menyelewengkan kewenangannya.

Jika diformulasikan eksistensi Mafia Hukum di bidang Pertanahan  itu sebagai berikut :

Kekuatan Mafia Hukum Di Bidang Pertanahan :

o  Bersifat masif, dilakukan oleh seluruh Pejabat Internal Maupun diluar, terstruktur melibatkan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, serta sistimatis saling melindungi.

o  Diback up oleh Mafia Hukum, karena Mahkamah Agung bersifat otoritarian dalam menterjemahkan Hukum.

o    Sinergi itu menjadi kebutuhan mutlak mengingat mafia hukum hidup dan beroperasi pada lingkup atau areal tugas polisi, jaksa, dan para hakim di pengadilan.

Kesempatan Memerangi Mafia Hukum Di Bidang Pertanahan :

Ketidakadilan dipertontonkan seolah-olah perangkat Negara digunakan hanya untuk kejahatan, pemerintahan telah kehilangan kemaslahatan  untuk  rakyatnya, maka dengan penomene hilangnya keadilan, merajalelanya kejahatan tingkat tinggi. Peran mafia- mafia merekayasa hukum, seolah-olah hukum telah mati. Sehingga yang ada hanya kekuasaan para mafia, seolah-olah negeri ini adalah negeri para Mafioso.

Sudah menjadi adagium bahwa apa pun mafianya, mafia hukumlah sumbernya. Bagaimana tidak, mafia hukum sudah merusak sistem hukum di negeri ini, mulai dari hulu hingga hilir. Mafia hukum yang menyebabkan tumbuh suburnya para mafia di bidang lain. Jaringan mafioso ini kian hari kian menancapkan struktur kekuasaannya dan merusak segala lini kehidupan berbangsa.

Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan membumihanguskan perilaku koruptif di kalangan aparat penegak hukum dengan memutus rantai kenikmatan para pelaku mafia hukum. Perang melawan korupsi adalah perang melawan mafia koruptor yang amat solid di semua lini.

Upaya untuk memerangi sekaligus memberantas korupsi tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada iktikad baik dari aparat penegak hukum untuk menjerat para koruptor dengan jeratan hukum yang maksimal.  Hal ini dimaksudkan untuk memberikan terapi kejut bagi orang lain yang mencoba-coba untuk melakukan korupsi. Namun, sering kali kondisinya menjadi terbalik.  Alih-alih memberikan ganjaran maksimal, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, malah menjadi bagian dari lingkaran hitam praktik mafia hukum yang memperjualbelikan perkara.

Tantangan Memerangi Mafia Hukum Di Bidang Pertanahan :

Memberantas mafia memang bukan pekerjaan gampang. Licin. Mereka sangat pandai berkelit dari jerat hukum. Jaringan koneksi yang mereka bangun untuk mengatasi perkara hukum pun sangat kuat dan berpengaruh.

Namun kita tetap optimis. Sepandai-pandainya mafia, seperti pernah dialami di Amerika Serikat dan Itali, sindikat kerakusan itu dapat dibongkar dan dipatahkan dengan penegakan hukum secara konsekuen, konsisten, dan transparan.