Hentikan Sapi Makan Sampah!
Masalahnya
PETISI PUBLIK
HENTIKAN PRAKTIK PETERNAKAN SAPI YANG MEMAKAN SAMPAH DI TPA!
Lindungi Kesehatan Masyarakat, Jamin Keamanan Pangan, dan Sejahterakan Peternak!
Yth. :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia
Kami mendesak pemerintah untuk segera menghentikan praktik pemeliharaan dan penggembalaan sapi yang sengaja dibiarkan memakan sampah tercampur di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Lihat kondisinya di sini:
Praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di sejumlah daerah di Indonesia. Sapi dibiarkan mencari makan di antara timbunan sampah rumah tangga yang bercampur dengan plastik, logam, limbah elektronik, serta berbagai bahan berbahaya dan beracun lainnya.
Persoalan ini bukan sekadar masalah pengelolaan sampah atau kesejahteraan hewan. Ini adalah ancaman nyata terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat!
Berbagai penelitian ilmiah di Indonesia telah menemukan kontaminasi logam berat seperti timbal (Pb) dan kadmium (Cd) pada sapi yang digembalakan di TPA (Wardhayani, S. dkk., 2006; Suyanto dkk., 2010; Nangkiawa dkk., 2019; Lestari dkk., 2024).
Bahkan, penelitian terbaru yang dipublikasikan (under peer-reviewed) pada tahun 2026 dalam Journal of Environmental Sciences menemukan kandungan dioksin dan polutan organik persisten pada jaringan sapi dari TPA Jatibarang, Semarang, dan Putri Cempo, Surakarta. Sebagian hasil pengujian melampaui batas keamanan pangan Uni Eropa.
Temuan tersebut menunjukkan adanya risiko perpindahan bahan pencemar dari timbunan sampah ke tubuh hewan, lalu berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Daging yang tampak segar dan sapi yang terlihat sehat belum tentu terbebas dari kontaminan kimia berbahaya.
Ini Kegagalan Kolektif, tetapi Tanggung Jawab Terbesar Ada pada Pemegang Kewenangan
Praktik ini terjadi karena berbagai faktor: lemahnya pengawasan TPA, keterbatasan ekonomi peternak, kurangnya pengawasan keamanan pangan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah.
Namun, tanggung jawab terbesar secara sistemik berada pada pemerintah yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kemampuan untuk mencegah serta menghentikan praktik tersebut.
Semakin besar kewenangan dan kemampuan untuk melakukan perubahan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Lima Tuntutan Kami kepada Pemerintah
- Segera hentikan praktik pemberian pakan dari sampah campuran di seluruh TPA Indonesia. Pemerintah daerah dan pengelola TPA wajib mencegah akses ternak ke timbunan sampah aktif dan memastikan praktik tersebut tidak berulang.
- Lakukan pendataan dan audit nasional terhadap keberadaan ternak di TPA. Identifikasi lokasi, jumlah sapi, pemilik ternak, pola pemeliharaan, serta jalur distribusi ternak menuju pasar dan rumah potong hewan.
- Perketat pengawasan kesehatan ternak dan keamanan daging yang beredar. Lakukan pemeriksaan veteriner, pengujian kontaminan kimia berbasis risiko, serta penguatan sistem ketertelusuran asal ternak. Produk yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan harus dicegah masuk ke pasar.
- Lindungi peternak melalui program transisi yang adil. Pemerintah perlu menyediakan pendampingan, akses pakan yang aman, alternatif lokasi pemeliharaan, dan dukungan ekonomi. Penghentian praktik berbahaya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan mata pencaharian masyarakat kecil.
- Jadikan pengendalian akses ternak sebagai bagian dari transformasi TPA open dumping. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari berkurangnya timbunan sampah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa TPA tidak menjadi sumber pencemaran rantai makanan manusia.
Sampah yang Tidak Terkelola Jangan Sampai Kembali ke Meja Makan Kita
Kami percaya bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tercemar, sekaligus memastikan peternak memperoleh kesempatan menjalankan usaha secara aman dan bermartabat.
Kami mengajak akademisi, dokter hewan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, komunitas peternak, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung petisi ini.
Kami tidak menuntut peternak kehilangan penghidupannya. Kami menuntut pemerintah menghadirkan sistem yang melindungi kesehatan masyarakat sekaligus kesejahteraan peternak.
Jangan menunggu munculnya korban atau krisis kesehatan sebelum bertindak!
TENGGAT WAKTU
Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia menetapkan langkah nyata dengan batas waktu yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DALAM 7 HARI: Pemerintah pusat mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan praktik pemberian pakan dari sampah di TPA, melakukan pendataan ternak, serta menyiapkan tindakan pengamanan dan dukungan darurat bagi peternak.
MAKSIMAL 30 HARI: Setiap pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada lagi sapi maupun hewan ternak lain yang dibiarkan memakan sampah di TPA. Penghentian harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan laporan terbuka kepada masyarakat.
MAKSIMAL 90 HARI: Pemerintah menyelesaikan pendataan nasional, melaksanakan pengawasan keamanan pangan berbasis risiko, menyediakan program transisi bagi peternak terdampak, dan mempublikasikan hasil evaluasi pelaksanaan.
Seluruh tenggat dihitung sejak petisi ini diterima secara resmi oleh pemerintah.
Kami meminta pemerintah menetapkan penanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan, memublikasikan kemajuan pelaksanaan, serta melakukan tindakan korektif dan penegakan aturan sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran.
Tidak boleh ada lagi pembiaran praktik sapi memakan sampah di TPA dengan alasan keterbatasan anggaran, kewenangan, ataupun koordinasi.
30 HARI UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIKNYA. 90 HARI UNTUK MEMASTIKAN PERUBAHANNYA BERKELANJUTAN.
HENTIKAN SAPI MAKAN SAMPAH DI TPA!
LINDUNGI PETERNAK. LINDUNGI KONSUMEN. LINDUNGI GENERASI MASA DEPAN.
Dukung, tandatangani, dan bagikan petisi ini untuk mendesak tindakan nyata pemerintah Indonesia.
77
Masalahnya
PETISI PUBLIK
HENTIKAN PRAKTIK PETERNAKAN SAPI YANG MEMAKAN SAMPAH DI TPA!
Lindungi Kesehatan Masyarakat, Jamin Keamanan Pangan, dan Sejahterakan Peternak!
Yth. :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Kesehatan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia
Kami mendesak pemerintah untuk segera menghentikan praktik pemeliharaan dan penggembalaan sapi yang sengaja dibiarkan memakan sampah tercampur di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Lihat kondisinya di sini:
Praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di sejumlah daerah di Indonesia. Sapi dibiarkan mencari makan di antara timbunan sampah rumah tangga yang bercampur dengan plastik, logam, limbah elektronik, serta berbagai bahan berbahaya dan beracun lainnya.
Persoalan ini bukan sekadar masalah pengelolaan sampah atau kesejahteraan hewan. Ini adalah ancaman nyata terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat!
Berbagai penelitian ilmiah di Indonesia telah menemukan kontaminasi logam berat seperti timbal (Pb) dan kadmium (Cd) pada sapi yang digembalakan di TPA (Wardhayani, S. dkk., 2006; Suyanto dkk., 2010; Nangkiawa dkk., 2019; Lestari dkk., 2024).
Bahkan, penelitian terbaru yang dipublikasikan (under peer-reviewed) pada tahun 2026 dalam Journal of Environmental Sciences menemukan kandungan dioksin dan polutan organik persisten pada jaringan sapi dari TPA Jatibarang, Semarang, dan Putri Cempo, Surakarta. Sebagian hasil pengujian melampaui batas keamanan pangan Uni Eropa.
Temuan tersebut menunjukkan adanya risiko perpindahan bahan pencemar dari timbunan sampah ke tubuh hewan, lalu berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Daging yang tampak segar dan sapi yang terlihat sehat belum tentu terbebas dari kontaminan kimia berbahaya.
Ini Kegagalan Kolektif, tetapi Tanggung Jawab Terbesar Ada pada Pemegang Kewenangan
Praktik ini terjadi karena berbagai faktor: lemahnya pengawasan TPA, keterbatasan ekonomi peternak, kurangnya pengawasan keamanan pangan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah.
Namun, tanggung jawab terbesar secara sistemik berada pada pemerintah yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kemampuan untuk mencegah serta menghentikan praktik tersebut.
Semakin besar kewenangan dan kemampuan untuk melakukan perubahan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Lima Tuntutan Kami kepada Pemerintah
- Segera hentikan praktik pemberian pakan dari sampah campuran di seluruh TPA Indonesia. Pemerintah daerah dan pengelola TPA wajib mencegah akses ternak ke timbunan sampah aktif dan memastikan praktik tersebut tidak berulang.
- Lakukan pendataan dan audit nasional terhadap keberadaan ternak di TPA. Identifikasi lokasi, jumlah sapi, pemilik ternak, pola pemeliharaan, serta jalur distribusi ternak menuju pasar dan rumah potong hewan.
- Perketat pengawasan kesehatan ternak dan keamanan daging yang beredar. Lakukan pemeriksaan veteriner, pengujian kontaminan kimia berbasis risiko, serta penguatan sistem ketertelusuran asal ternak. Produk yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan harus dicegah masuk ke pasar.
- Lindungi peternak melalui program transisi yang adil. Pemerintah perlu menyediakan pendampingan, akses pakan yang aman, alternatif lokasi pemeliharaan, dan dukungan ekonomi. Penghentian praktik berbahaya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan mata pencaharian masyarakat kecil.
- Jadikan pengendalian akses ternak sebagai bagian dari transformasi TPA open dumping. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari berkurangnya timbunan sampah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa TPA tidak menjadi sumber pencemaran rantai makanan manusia.
Sampah yang Tidak Terkelola Jangan Sampai Kembali ke Meja Makan Kita
Kami percaya bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tercemar, sekaligus memastikan peternak memperoleh kesempatan menjalankan usaha secara aman dan bermartabat.
Kami mengajak akademisi, dokter hewan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, komunitas peternak, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung petisi ini.
Kami tidak menuntut peternak kehilangan penghidupannya. Kami menuntut pemerintah menghadirkan sistem yang melindungi kesehatan masyarakat sekaligus kesejahteraan peternak.
Jangan menunggu munculnya korban atau krisis kesehatan sebelum bertindak!
TENGGAT WAKTU
Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia menetapkan langkah nyata dengan batas waktu yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DALAM 7 HARI: Pemerintah pusat mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan praktik pemberian pakan dari sampah di TPA, melakukan pendataan ternak, serta menyiapkan tindakan pengamanan dan dukungan darurat bagi peternak.
MAKSIMAL 30 HARI: Setiap pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada lagi sapi maupun hewan ternak lain yang dibiarkan memakan sampah di TPA. Penghentian harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan laporan terbuka kepada masyarakat.
MAKSIMAL 90 HARI: Pemerintah menyelesaikan pendataan nasional, melaksanakan pengawasan keamanan pangan berbasis risiko, menyediakan program transisi bagi peternak terdampak, dan mempublikasikan hasil evaluasi pelaksanaan.
Seluruh tenggat dihitung sejak petisi ini diterima secara resmi oleh pemerintah.
Kami meminta pemerintah menetapkan penanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan, memublikasikan kemajuan pelaksanaan, serta melakukan tindakan korektif dan penegakan aturan sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran.
Tidak boleh ada lagi pembiaran praktik sapi memakan sampah di TPA dengan alasan keterbatasan anggaran, kewenangan, ataupun koordinasi.
30 HARI UNTUK MENGHENTIKAN PRAKTIKNYA. 90 HARI UNTUK MEMASTIKAN PERUBAHANNYA BERKELANJUTAN.
HENTIKAN SAPI MAKAN SAMPAH DI TPA!
LINDUNGI PETERNAK. LINDUNGI KONSUMEN. LINDUNGI GENERASI MASA DEPAN.
Dukung, tandatangani, dan bagikan petisi ini untuk mendesak tindakan nyata pemerintah Indonesia.
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 6 November 2026