Pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak fundamental dan mesin penggerak mobilitas sosial bagi setiap anak bangsa. Namun, realitas hari ini menunjukkan jurang pemisah yang semakin lebar: sistem pendidikan kita seolah hanya ramah bagi mereka yang sangat mapan secara finansial atau mereka yang berada di garis kemiskinan melalui bantuan khusus.

Di antara kedua kutub tersebut, ada jutaan keluarga pekerja—seperti buruh, karyawan swasta, PNS golongan rendah, dan pelaku usaha mikro—yang terabaikan oleh sistem. Secara administratif mereka sering dinilai "mampu" karena memiliki penghasilan tetap, namun secara riil, pendapatan tersebut habis untuk biaya hidup yang terus melonjak. Kelompok inilah yang paling terpukul: mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial pendidikan (seperti KIP-K), tetapi di sisi lain mustahil mampu membayar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kian mencekik. Mereka dipaksa mundur dari bangku kuliah bukan karena kurang pintar, melainkan karena tidak mampu membayar.

Di tengah jeritan keluarga pekerja yang kesulitan membiayai kuliah anak-anaknya, pemerintah justru mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektivitasnya di lapangan masih terus menuai kritik dan tantangan tata kelola.

Oleh karena itu, kami menuntut solusi nyata: Negara harus menghentikan program MBG dan mengalihkan anggaran raksasa tersebut untuk membiayai program Subsidi UKT Nasional bagi kelompok masyarakat pekerja/menengah yang selama ini terjepit.

Masa depan Indonesia Emas tidak akan tercapai hanya dengan memberikan makan gratis yang bersifat konsumtif jangka pendek, melainkan dengan menjamin kepastian masa depan generasi muda melalui akses perguruan tinggi yang berkeadilan.

Mari tandatangani petisi ini! Hentikan MBG, wujudkan subsidi UKT dan kuliah gratis sekarang juga!