Kepada Yth.
Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI,

Kami, warga negara Indonesia yang peduli terhadap tata kelola keuangan negara dan masa depan kesejahteraan rakyat, menyampaikan petisi ini untuk mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang direncanakan/berjalan.

Meskipun kami sepakat bahwa peningkatan gizi anak sekolah adalah tujuan mulia, kami memandang bahwa metode pelaksanaan melalui Program MBG saat ini menyimpan risiko besar dan bukan merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi isu stunting maupun kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Program Ini Harus Dihentikan/Dievaluasi Total?

• Beban Anggaran yang Sangat Berat: Program ini memerlukan biaya yang masif dalam jangka panjang. Anggaran tersebut jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan gaji guru, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, atau penguatan sistem kesehatan primer (seperti Posyandu).
• Risiko Inefisiensi dan Korupsi : Skala program yang sangat besar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia menciptakan tantangan logistik yang luar biasa. Hal ini membuka celah besar bagi praktik korupsi, inefisiensi distribusi, dan rendahnya kontrol kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa.
• Potensi Gangguan pada Ekonomi Lokal: Sentralisasi penyediaan makan berpotensi mematikan usaha mikro (UMKM) dan pedagang kecil di sekitar sekolah yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.
• Alternatif Solusi yang Lebih Tepat: Masalah gizi sebenarnya berakar pada kemiskinan rumah tangga dan kurangnya edukasi nutrisi. Dana yang dihabiskan untuk program ini akan jauh lebih berdampak jika disalurkan langsung melalui subsidi pangan pokok atau bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Tuntutan Kami:

Oleh karena itu, melalui petisi ini, kami menuntut Pemerintah untuk:

1. Menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional demi menyelamatkan keuangan negara dari potensi pemborosan.
   Melakukan Audit Komprehensif terhadap penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan untuk program ini sejauh ini.
2. Mengalihkan Dana tersebut untuk program-program yang telah teruji efektivitasnya, seperti peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui, perbaikan sanitasi lingkungan, serta peningkatan fasilitas pendidikan dasar.
3. Membangun Dialog Terbuka dengan pakar pendidikan, pakar ekonomi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih berkelanjutan.

Kami percaya bahwa kemajuan bangsa tidak dibangun melalui program-program yang bersifat populis sesaat, melainkan melalui kebijakan yang fundamental, transparan, dan berlandaskan pada prioritas kebutuhan rakyat yang paling mendesak.

Hormat kami,

Denny Charter

Wakil Ketua Umum Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)