Petition Closed
Petitioning PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN Gubernur Sumatera Selatan
This petition will be delivered to:
PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN
Gubernur Sumatera Selatan

Tetapkan UMP SUMSEL Tahun 2013 sebesar Rp 2.000.000,-

Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ada di propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.311.000,- sedangkan UMP di Sumatera Selatan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 1.195.000,-

Berarti nilai UMP di Sumatera Selatan pada tahun 2012 hanya mencapai 91,17 % dari nilai kebutuhan hidup layak pekerja yang ada di Sumatera Selatan pada tahun 2012.

Sedangkan menurut hasil survey yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan propinsi Sumatera Selatan nilai KHL pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.900.000,-  Sesungguhnya nilai sebesar itu masih belum cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sekarang ini (Buka tautan ini SITUS HUKUM.COM).

Selain dari berita yang telah disebutkan di atas,informasi lainnya mengenai UMP SUMSEL tahun 2013 adalah (sumber SHNEWS.CO ) untuk Sumatera Selatan, UMP tahun 2013 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan propinsi di kisaran angka Rp 1.350.000,- Nilai ini meningkat 12,95 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 1.195.220,- Tentu hal ini membuat para pekerja/buruh kecewa. UMP SUMSEL tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 1.350.000,- belum sesuai dengan KHL Sumsel tahun ini.

Artinya jika nilai UMP di Sumatera Selatan pada tahun 2013 ditetapkan hanya Rp 1.350.000,-  maka UMP tersebut hanya akan mampu memenuhi nilai kebutuhan hidup layak para pekerja kurang dari 70 persen dari nilai KHL Sumatera Selatan.

Kita semua tahu dibeberapa propinsi,seperti ;Jakarta,Bogor,Bekasi,Jawa barat dan lain-lain,telah menetapkan UMP 2013 yang rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan,yaitu hampir 30 persen dari UMP tahun 2012.

Untuk itu kami Dewan Pimpinan Wilayah Konfederasi Serikat Nasional (KSN) di Sumatera Selatan mengajak para buruh/pekerja yang ada di wilayah Sumatera Selatan untuk mengadakan PERLAWANAN MENOLAK KEBIJAKAN UPAH MURAH YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH DEWAN PENGUPAHAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Kesejahteraan Buruh/Pekerja adalah kesejahteraan rakyat,dengan meningkatnya upah buruh/pekerja maka daya beli buruh/pekerja akan semakin meningkat. Upah yang layak adalah upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh, bukan Upah Minimum yang selalu terus Minim. Buruh di Sumatera Selatan butuh upah yang layak dan bukan dilayak-layakan.

Biaya hidup yang semakin meningkat membuat buruh harus terus menerus mengencangkan ikat pinggang dan bekerja lembur,sehingga buruh,yang juga manusia harus rela mengorbankan kehidupan sosialnya di lingkungan  masyarakat,agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Apakah para buruh/pekerja yang ada di Sumatera Selatan hanya diam dan pasrah menunggu penetapan upah minimum propinsi yang selalu kurang dari pemenuhan standart kebutuhan hidup layak ?

Sebagai bagian dari elemen pekerja/buruh yang ada di Sumatera Selatan,Dewan Pimpinan Wilayah  Konfederasi Serikat Nasional di Sumatera Selatan mengajak seluruh buruh/pekerja yang ada di Sumatera Selatan untuk bersatu melakukan perlawanan dan Penolakan Keputusan Dewan Pengupahan propinsi Sumatera Selatan yang telah memutuskan UMP tahun 2013 di Sumatera Selatan sebesar Rp 1.350.000.

Pemberlakuan Upah Minimum Propinsi dengan melakukan politik upah murah  yang nilainya selalu dibawah Kebutuhan Hidup Layak adalah sebuah pengingkaran terhadap isi dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang terdapat pada alenia keempat pembukaan UUD 1945,yang menyatakan "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Secara teori UMP hanya untuk pekerja lajang dan masa kerja kurang dari satu tahun, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan malah berbanding terbalik 180 derajat.Banyak para pelaku dunia usaha (pengusaha) hanya membayar upah para pekerjanya hanya berdasarkan pada UMP,padahal para pekerja tersebut sudah bekerja lebih dari satu tahun dan berkeluarga.Upah adalah hak yang diterima oleh pekerja/buruh dalam bentuk uang dan tercantum di dalam perjanjian kerja.

Atas dasar semua itu kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Konfederasi Serikat Nasional di Sumatera Selatan Dengan ini menyatakan :

Menolak keputusan Dewan Pengupahan Propinsi Sumatera Selatan dalam keputusan pentepan UMP SUMSEL tahun 2013 sebesar Rp 1.350.000 berdasarkan pada Keputusan Dewan Pengupahan Sumatera Selatan yang

Pernyataan sikap ini didukung oleh seluruh Federasi Serikat Pekerja yang berafiliasi dengan KSN,baik yang ada ditingkat Nasional maupun Federasi Serikat Pekerja yang ada di Wilayah Sumatera Selatan,yang terdiri dari ; Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (SP PLN,SP Pertamina,Sekar Telkomsel,dan Awak Kabin Garuda) dan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SPPT-TEL,SP3-TEL,dan SP Sekurity-PT.TEL).

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk PENOLAKAN DPW KSN Sumatera Selatan terhadap keputusan Dewan Pengupahan propinsi Sumatera Selatan.


Letter to
PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN Gubernur Sumatera Selatan
Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Selatan.

Demi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja/buruh yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Kami dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Wilayah Sumatera Selatan, yang beranggotakan dua Federasi Serikat Pekerja yang ada di propinsi Sumatera Selatan,terdiri dari :

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis wilayah Sumatera Selatan yang beranggotakan ;SP PLN, SP PERTAMINA, SEKAR TELKOMSEL, dan Awak Kabin Garuda.

Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) wilayah Sumatera Selatan yang beranggotakan SPPT-TEL, SP3-TEL,dan SP Sekurity-PT.TEL.

Dengan ini meminta Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk : Menolak Keputusan Dewan Pengupahan propinsi Sumatera Selatan yang menetapkan UMP SUMSEL tahun 2013 hanya sebesar Rp 1.350.000 dan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk Menetapkan UMP SUMSEL tahun 2013 menjadi Rp 2.000.000.

Melihat perkembangan Situasi Nasional yang terjadi baru-baru ini,dan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup di Sumatera Selatan.Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Sumatera Selatan pada tahun ini telah menimbulkan kekecewaan dari para pekerja di Sumatera Selatan.

UMP yang diharapakan sebagai perlindungan upah bagi pekerja untuk memenuhi nilai kebutuhan hidup layak malah semakin menjauh dari nilai kebutuhan hidup layak yang ada di Sumatera Selatan.

Penetapan UMP dibeberapa propinsi yang ada diluar Sumatera Selatan telah terjadi peningkatan yang signifikan,jelas akan menimbulakan gejolak dan kecemburuan sosial dikalangan para pekerja/buruh yang ada di wilayah Sumatera Selatan.Hal tersebut dapat memicu dan menyebabkan timbulnya gerakan aksi demonstrasi buruh di wilayah Sumatera Selatan.

Penetapan UMP Sumatera Selatan pada tahun ini yang hanya sebesar Rp 1.350.000 sangat mengecewakan para pekerja/buruh di Sumatera Selatan. Dewan Pengupahan propinsi Sumatera Selatan terlalu terburu-buru untuk menetapkan UMP SUMSEL pada tahun ini,mereka tidak mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul jika UMP SUMSEL tahun ini tidak dapat memenuhi harapan para pekerja di Sumatera Selatan.

Kami berharap kepada kebijakan Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk mempertimbangakn dengan matang sebelum menetapkan UMP SUMSEL tahun 2013 yang hanya Rp 1.350.000. Keputusan penetapan UMP Sumsel tahun 2013,jangan sampai menimbulkan gejolak sosial dikalangan pekerja/buruh di seluruh propinsi Sumatera Selatan. Kami akan terus melakukan kampanye atas tuntutan ini,baik itu ditingkat nasional maupun internasional.