Petition Closed
Petitioning Gubernur Jawa Tengah

Penuhi Hak Informasi Warga dalam Proyek Panas Bumi Baturraden


Penambangan Panas Bumi di Baturraden dilakukan setelah keluarnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1557.K/30/MEM/2010. Pada September 2010 dilakukan pelelangan untuk menyeleksi perusahaan yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada pelelangan tersebut, PT. Trinergy keluar sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/15/2011 tanggal 2 Maret 2011. Selanjutnya, PT Trinergy membentuk badan hukum baru yaitu PT. Sejahtera Alam Energy (SAE). Lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada PT. Sejahtera Alam Energy dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541.1/27/2011 tanggal 11 April 2011. Berdasarkan IUP tersebut, PT SAE melaksanakan pengembangan panas bumi sejak 12 April 2011.

Dibalik optimisme tentang proyek eksplorasi panas bumi Gunung Slamet ada sejumlah persoalan yang terus menjadi gunung es, seperti kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), kebijakan tata kelola hutan, dan hak warga untuk memperoleh penjelasan dan informasi yang cukup sebelum proyek dilaksanakan atau biasa disebut sebagai FPIC (free prior informed concern). Sejauh ini belum ada masyarakat yang mendapatkan informasi proyek secara lengkap, baik manfaat dan risikonya.

Seharusnya penenuhan hak mendapat informasi (FPIC) tentang proyek kepada warga FPIC sudah dilakukan jauh-jauh hari. FPIC telah menjadi prasyarat wajib pelaksanaan proyek sebagaimana diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, FPIC bukan sekadar ritual sosialisasi biasa, sebelum masyarakat menyatakan ya atau tidak terhadap proyek yang dibangun di wilayahnya, mereka harus mendapatkan informasi yang berimbang dan mencukupi.

Berdasar laporan PT SAE yang kemas secara triwulanan, kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi keberadaan proyek pertambangan panas bumi masih sangat minim. Sebagian besar peserta sosialisasi berasal dari perwakilan pemerintah (baik sipil maupun militer), akademisi, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Masyarakat yang tinggal di sekitar area proyek belum mendapatkan ruang yang memadai. Hal itu menunjukkan arah kebijakan PT SAE masih sebatas lobi-lobi di tingkat elit untuk “mengamankan” proyek mereka.

Letter to
Gubernur Jawa Tengah
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: Gubernur Jawa Tengah.

----------------
Penuhi Hak Informasi Warga dalam Proyek Panas Bumi Baturraden

Penambangan Panas Bumi di Baturraden dilakukan setelah keluarnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1557.K/30/MEM/2010. Pada September 2010 dilakukan pelelangan untuk menyeleksi perusahaan yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada pelelangan tersebut, PT. Trinergy keluar sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/15/2011 tanggal 2 Maret 2011. Selanjutnya, PT Trinergy membentuk badan hukum baru yaitu PT. Sejahtera Alam Energy (SAE). Lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada PT. Sejahtera Alam Energy dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541.1/27/2011 tanggal 11 April 2011. Berdasarkan IUP tersebut, PT SAE melaksanakan pengembangan panas bumi sejak 12 April 2011.

Dibalik optimisme tentang proyek eksplorasi panas bumi Gunung Slamet ada sejumlah persoalan yang terus menjadi gunung es, seperti kebijakan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), kebijakan tata kelola hutan, dan hak warga untuk memperoleh penjelasan dan informasi yang cukup sebelum proyek dilaksanakan atau biasa disebut sebagai FPIC (free prior informed concern). Sejauh ini belum ada masyarakat yang mendapatkan informasi proyek secara lengkap, baik manfaat dan risikonya.

Seharusnya penenuhan hak mendapat informasi (FPIC) tentang proyek kepada warga FPIC sudah dilakukan jauh-jauh hari. FPIC telah menjadi prasyarat wajib pelaksanaan proyek sebagaimana diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, FPIC bukan sekadar ritual sosialisasi biasa, sebelum masyarakat menyatakan ya atau tidak terhadap proyek yang dibangun di wilayahnya, mereka harus mendapatkan informasi yang berimbang dan mencukupi.

Berdasar laporan PT SAE yang kemas secara triwulanan, kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi keberadaan proyek pertambangan panas bumi masih sangat minim. Sebagian besar peserta sosialisasi berasal dari perwakilan pemerintah (baik sipil maupun militer), akademisi, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Masyarakat yang tinggal di sekitar area proyek belum mendapatkan ruang yang memadai. Hal itu menunjukkan arah kebijakan PT SAE masih sebatas lobi-lobi di tingkat elit untuk “mengamankan” proyek mereka.
----------------

Salam,