CABUT MANDAT GUB. DKI DARI RAKYAT!!! TERBIT IMB BANGUNAN REKLAMASI DIDUGA MELANGGAR HUKUM.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Masih terngiang di telinga seluruh Warga DKI sebelum Pemilu DKI digelar, bagaimana JANJI ANIES mengehntikan Pulau Reklamasi. Masih ada di pelupuk mata, ANIES menempel SEGEL di Bangunan-bangunan di Pulau Reklamasi sesaat setelah dipilih Rakyat menjadi Gubernur. 

LALU, dalam kesunyian PENCITRAAN ANIES, tiba-tiba hati tersayat, IMB BANGUNAN PULAU REKLAMASI dia terbitkan. Menyakiti HATI rakyat, yang dulu penuh harapan padanya untuk menghentikan REKLAMASI dan memanfaatkan BANGUNAN yang terlajur ada untuk kepentingan RAKYAT.

SELURUH FRAKSI membuka tabir pelanggaran ANIES terhadap seluruh ketentuan yang seharusnya ada dalam penerbitan IMB tersebut. AKANKAH PELANGGARAN HUKUM OLEH ANIES ini dibiarkan oleh RAKYAT ? MARI kita galang bersama CABUT MANDAT RAKYAT untuk GUBERNUR DKI, ANIES BASWEDAN. Kita berikan MANDAT RAKYAT pada DPRD DKI untuk mencopot ANIES BASWEDAN dan memilih PENGGANTINYA.

BERIKUT ini fakta-fakta PELANGGARAN HUKUM oleh ANIES dengan terbitnya IMB seperti diungkaP FRAKSI-FRAKSI DPRD DKI yang tak terbantahkan :

Fraksi PKB menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak konsisten soal kebijakan pulau reklamasi. Ketua F-PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyinggung usulan zonasi pulau reklamasi yang sempat diajukan Anies.

Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan proses terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Mereka mengungkit tindakan Anies yang pernah menyegel bangunan di Pulau D

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut proyek Pulau Reklamasi dengan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuatu berbeda. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai pernyataan itu hanya semata-mata untuk menyanggupi janji kampanyenya di Pilkada DKI 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau reklamasi. Fraksi NasDem DKI Jakarta menyoroti Raperda soal pulau reklamasi yang belum selesai dibahas.

"Belum punya atau enggak punya kan beda. Rancangan sudah dibahas. Apa sih (masalahnya)? Kan supaya tertib jadi gubernur tak banyak alasa. TGUPP kan katanya lagi kerja untuk sempurnakan dua Raperda itu," ucap ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus saat dihubungi, Jumat (14/6/2019).

"IMB pulau reklamasi itu, seharusnya melihat kebijakan gubernur harus konsisten. Beliau kampanye hentikan reklamasi. Reklamasi juga tidak salah aturan selama prosedur dijalankan. IMB ini, padahal zonasinya belum dibahas di DPRD. Pada waktu itu sama gubernur juga ditarik, pengajuan yang lama," ucap Hasbi kepada detikcom, Jumat (14/6/2019).

Hasbi tidak mempersoalkan penerbitan IMB jika sudah ada aturan zonasi dan pemanfaatan wilayah. Namun, kata dia, sampai saat ini aturan zonasi itu belum keluar.

"Zonasi tata ruangnya seharunya diselesaikan dulu. Zonasi tata ruang selesai, baru keluarkan izin," ucap Hasbi.

Tentang peraturan tata ruang pulau reklamasi, DPRD DKI Jakarta belum menerima Raperda mengenai pulau reklamasi dari Pemprov DKI Jakarta. Raperda itu adalah dokumen tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

"Gubernur harus jelaskan ke publik. Dulu Pak Anies sendiri yang melakukan penegasan. Tentang reklamasi (melakukan) penolakan. Gubernur, beliau dengan berani ambil tindakan (disegel), sekarang rekomendasi izin. Ini saya pikir Anies harus jelaskan terbuka kepada masyarakat," ucap Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali kepada detikcom, Jumat (14/6/2019).

"Ya itu kan hanya alat pembenarnya Pak Anies saja. Itu hanya alat pembenar untuk memberikan penjelasan kepada konstituennya Pak Anies, terkait dengan sikapnya Pak Anies," kata Gembong kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

"Tetapi secara umum kan tidak bisa seperti itu, artinya secara umum, bahwa sikap Pak Anies untuk menolak reklamasi itu adalah, sikap yang nyata, yang jelas disampaikan oleh Pak Gubernur ketika kampanye kemarin," imbuhnya.

Dia pun mempertanyakan sikap Anies yang tadinya memberhentikan bahkan menyegel Pulau Reklamasi, namun saat ini menerbitkan IMB di pulau itu. Menurutnya, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Anies.

"Nah kalau sekarang Pak Anies tiba-tiba menerbitkan IMB di atas lahan reklamasi, itu kan tentunya jadi tanda tanya, ada apa di balik itu?" Kata Gembong.

Terakhir, Gembong menegaskan perbuatan Anies itu menyalahi aturan. Dia menyebut Anies tidak melakukan kegiatan sesuai prosedur hukum yang ada dalam menerbitkan IMB itu.

"Ini kan jelas menyalahi aturan yang ada, prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik oleh Pak Anies, artinya alas hukumnya Pak Anies menerbitkan IMB itu tidak ada," katanya.