Dirut PLN, harap rubah tata cara Penetapan pelanggaran P2TL.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pentapan pelanggaran berdasarkan minimal ditemukan satu fakta pelanggaran, Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik(BAB VII), Perdir P2TL no 88Z/2016 , yang merupakan landasan penetapan pelanggaran P2TL dapat merugikan pelanggan. Sebagai contoh jika ditemukan kerusakan terhadap Alat Pengukur Pembatas (APP), tanpa mempedulikan fakta lainya seperti adanya kegiatan pencurian listrik pada saat penindakan dan atau analisa tagihan atau pembelian kwh(utk token)yang dibayarkan oleh pelanggan sebelum penindakan, pln bisa menetapkan pelanggaran  dan denda bagi pelanggan. Padahal kerusakan tersebut bisa saja dilakukan oleh pihak diluar pelanggan, seperti oknum PLN sendiri dengan tujuan mendapatkan bonus, orang lain yang berniat jahat terhadap pelanggan, dan orang lain yang mencuri listrik melalui APP pelanggan tanpa sepengetahuan pelangggan. Sangat tidak adil dan merugikan pelanggan jika hal demikian terjadi namun kesalahannya ditanggung oleh pelanggan dengan harus membayar denda atau tidak dialiri listrik lagi oleh PLN, dimana denda yang dikenakan juga cukup tinggi yang mencapai puluhan juta rupiah. Bisa dibayangkan dalam hukum acara pidana saja, untuk menetapkan tersangka diperlukan minimal 2 alat bukti, namun  Perdir P2TL no 88Z/2016 dapat menetapkan pelanggaran kepada pelanggan dengan hanya satu fakta saja. Oleh karena itu saya sangat berharap Direktur PLN dapat merevisi aturan penetapan pelanggaran dalam  Perdir P2TL no 88Z/2016, dimana penetapan pelanggaran seharusnya  dengan dengan ditemukan 2 fakta pelanggaran demi menciptakan rasa keadilan dan perlindungan bagi pelanggan. Semoga dengan adanya revisi tersebut pelaksanaan P2TL menjadi lebih baik dan lebih menciptakan rasa keadilan bagi pelanggan.



Hari ini: Rizal mengandalkanmu

Rizal Fakhri membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Dirut PLN, harap rubah tata cara Penetapan pelanggaran P2TL.". Bergabunglah dengan Rizal dan 17 pendukung lainnya hari ini.