

Desak DPR RI Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat-HMP atas Cacat Syarat Jabatan Wapres Gibran
Masalahnya
Desak DPR RI Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Cacat Syarat Jabatan Wapres Gibran Rakabuming Raka
Target Penerima:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)2. Seluruh Anggota Fraksi Partai Politik di DPR RI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Bismillahirrahmanirrahim,
Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Di Tempat.
Dengan hormat,
Kami, warga negara Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, mengamati dengan seksama runtuhnya sendi-sendi hukum ketatanegaraan akibat pembiaran atas cacat hukum dalam pemenuhan syarat jabatan publik tertinggi di Republik ini.
Melalui petisi ini, kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan hukum yang didasarkan pada dua putusan peradilan tertinggi negara—Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—yang secara substansi telah membatalkan keabsahan dokumen syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka:
1. Fakta Hukum (Judicial Finding) Putusan MK: Bahwa Mahkamah Konstitusi menemukan judicial finding terkait ketiadaan dokumen pencalonan yang memenuhi syarat sesuai UUD 1945, yaitu tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat. Temuan hukum ini termuat dalam pertimbangan hukum yang berlaku sebagai ratio decidendi dalam amar putusan yang menolak eksepsi tenggang waktu, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna, final, dan mengikat bagi DPR RI sebagai dasar hukum mutlak untuk mengajukan HMP.
2. Pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan oleh MA: Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 telah resmi membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Dengan dibatalkannya dokumen tersebut, secara ex tunc (berlaku surut) syarat sah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sejak awal pendaftaran di KPU dianggap tidak pernah terpenuhi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak semula (void ab initio).
3. Aktivasi Pasal 7A dan 7B UUD 1945: Bahwa Gibran Rakabuming Raka sebenarnya tidak pernah memenuhi syarat (never qualified) sebagai calon maupun pejabat Wakil Presiden. Karena Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memilih tidak melakukan diskualifikasi langsung pada saat sengketa hasil pemilu, maka secara hukum putusan tersebut melimpahkan kewenangan konstitusional ini kepada DPR RI melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
4. Kewajiban Konstitusional Mutlak DPR RI: Bahwa bagi DPR RI, menjalankan mekanisme ini bukan sekadar pilihan politik atau diskresi, melainkan kewajiban konstitusional mutlak. Sebagai lembaga pengawas tertinggi, DPR memegang mandat moral dan hukum untuk menyatakan secara resmi bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden demi menjaga marwah undang-undang tertinggi negara.
5. Penegakan Asas Equality Before the Law: Bahwa demi menegakkan asas kesamaan di hadapan hukum, aturan hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan. Jika warga negara biasa wajib tunduk pada aturan administrasi baku, maka pembiaran terhadap manipulasi syarat di tingkat wakil presiden adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap konstitusi.
Oleh karena itu, demi menyelamatkan marwah demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, kami mendesak DPR RI untuk segera mengambil tindakan nyata:
• Mendesak seluruh fraksi di DPR RI untuk segera menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti fakta hukum dari putusan MK dan MA terkait tidak terpenuhinya syarat sah pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal.
• Memproses pemberhentian (impeachment) secara konstitusional terhadap Gibran Rakabuming Raka karena secara nyata dan meyakinkan tidak pernah dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Demikian aspirasi ini kami sampaikan secara damai dan konstitusional. Atas perhatian, integritas, dan keberanian Anggota DPR RI dalam menegakkan keadilan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Hormat kami,
Rakyat Indonesia

159
Masalahnya
Desak DPR RI Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Cacat Syarat Jabatan Wapres Gibran Rakabuming Raka
Target Penerima:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)2. Seluruh Anggota Fraksi Partai Politik di DPR RI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Bismillahirrahmanirrahim,
Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Di Tempat.
Dengan hormat,
Kami, warga negara Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, mengamati dengan seksama runtuhnya sendi-sendi hukum ketatanegaraan akibat pembiaran atas cacat hukum dalam pemenuhan syarat jabatan publik tertinggi di Republik ini.
Melalui petisi ini, kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan hukum yang didasarkan pada dua putusan peradilan tertinggi negara—Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)—yang secara substansi telah membatalkan keabsahan dokumen syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka:
1. Fakta Hukum (Judicial Finding) Putusan MK: Bahwa Mahkamah Konstitusi menemukan judicial finding terkait ketiadaan dokumen pencalonan yang memenuhi syarat sesuai UUD 1945, yaitu tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat. Temuan hukum ini termuat dalam pertimbangan hukum yang berlaku sebagai ratio decidendi dalam amar putusan yang menolak eksepsi tenggang waktu, sehingga menjadi alat bukti yang sempurna, final, dan mengikat bagi DPR RI sebagai dasar hukum mutlak untuk mengajukan HMP.
2. Pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan oleh MA: Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 telah resmi membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Dengan dibatalkannya dokumen tersebut, secara ex tunc (berlaku surut) syarat sah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sejak awal pendaftaran di KPU dianggap tidak pernah terpenuhi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak semula (void ab initio).
3. Aktivasi Pasal 7A dan 7B UUD 1945: Bahwa Gibran Rakabuming Raka sebenarnya tidak pernah memenuhi syarat (never qualified) sebagai calon maupun pejabat Wakil Presiden. Karena Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memilih tidak melakukan diskualifikasi langsung pada saat sengketa hasil pemilu, maka secara hukum putusan tersebut melimpahkan kewenangan konstitusional ini kepada DPR RI melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
4. Kewajiban Konstitusional Mutlak DPR RI: Bahwa bagi DPR RI, menjalankan mekanisme ini bukan sekadar pilihan politik atau diskresi, melainkan kewajiban konstitusional mutlak. Sebagai lembaga pengawas tertinggi, DPR memegang mandat moral dan hukum untuk menyatakan secara resmi bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden demi menjaga marwah undang-undang tertinggi negara.
5. Penegakan Asas Equality Before the Law: Bahwa demi menegakkan asas kesamaan di hadapan hukum, aturan hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan. Jika warga negara biasa wajib tunduk pada aturan administrasi baku, maka pembiaran terhadap manipulasi syarat di tingkat wakil presiden adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap konstitusi.
Oleh karena itu, demi menyelamatkan marwah demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, kami mendesak DPR RI untuk segera mengambil tindakan nyata:
• Mendesak seluruh fraksi di DPR RI untuk segera menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti fakta hukum dari putusan MK dan MA terkait tidak terpenuhinya syarat sah pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal.
• Memproses pemberhentian (impeachment) secara konstitusional terhadap Gibran Rakabuming Raka karena secara nyata dan meyakinkan tidak pernah dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Demikian aspirasi ini kami sampaikan secara damai dan konstitusional. Atas perhatian, integritas, dan keberanian Anggota DPR RI dalam menegakkan keadilan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Hormat kami,
Rakyat Indonesia

Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 9 November 2026