Darurat Kesejahteraan Pendidik! Segera Perbaiki Sistem Pencairan TPG dan Penuhi Hak Guru!
Masalahnya
Kesejahteraan pendidik di Indonesia saat ini sedang menghadapi kendala struktural yang sangat serius. Baik guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN sama-sama menjadi korban dari ketidaksiapan sistem birokrasi dan infrastruktur digital pusat.
Transisi skema pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang seharusnya memperbaiki kesejahteraan, justru berubah menjadi krisis baru. Hingga penghujung September ini, sudah genap tiga bulan lamanya ribuan rekan guru di berbagai daerah belum mendapatkan hak tunjangan mereka. Ironisnya, sejak keresahan ini memuncak pada bulan Agustus, lambatnya respons dan minimnya pendampingan dari pemangku kepentingan serta organisasi profesi, termasuk PGRI, membuat para guru merasa diabaikan dan berjuang sendirian.
Penundaan hak ini bukan disebabkan oleh kelalaian guru dalam menjalankan tugas, melainkan oleh disfungsi sistem. Kegagalan sinkronisasi Dapodik, server InfoGTK yang selalu melakukan maintenance, hingga status data yang divonis "Tidak Valid" tanpa penjelasan, telah membekukan hak finansial guru secara sepihak.
Jika guru dituntut untuk selalu profesional dan tanpa pamrih di dalam kelas, maka pemerintah juga wajib profesional dalam menunaikan kewajibannya. Kami tidak meminta keistimewaan, kami hanya menuntut hak yang sudah kami kerjakan.
Oleh karena itu, kami mendesak Kemendikdasmen untuk segera merealisasikan tiga tuntutan berikut:
1. Perbaikan Server & Validasi Transparan
Tingkatkan kapasitas server Info GTK/Dapodik dan berikan detail spesifik saat status data guru "Tidak Valid".
2. SOP Toleransi Data & Rapel Otomatis
Berikan masa tenggang perbaikan untuk data minor, serta aturan wajib rapel TPG otomatis bulan berikutnya jika terjadi eror dari sistem pusat.
3. Helpdesk TPG Satu Pintu
Sediakan pusat pengaduan kendala TPG yang responsif dan ditangani langsung oleh petugas (bukan bot)
Guru yang tenang urusan dapurnya adalah kunci dari kualitas pendidikan di ruang kelas. Mari bersuara bersama. Tanda tangani petisi ini agar tidak ada lagi pendidik yang harus mengemis demi mendapatkan haknya sendiri!
48
Masalahnya
Kesejahteraan pendidik di Indonesia saat ini sedang menghadapi kendala struktural yang sangat serius. Baik guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN sama-sama menjadi korban dari ketidaksiapan sistem birokrasi dan infrastruktur digital pusat.
Transisi skema pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang seharusnya memperbaiki kesejahteraan, justru berubah menjadi krisis baru. Hingga penghujung September ini, sudah genap tiga bulan lamanya ribuan rekan guru di berbagai daerah belum mendapatkan hak tunjangan mereka. Ironisnya, sejak keresahan ini memuncak pada bulan Agustus, lambatnya respons dan minimnya pendampingan dari pemangku kepentingan serta organisasi profesi, termasuk PGRI, membuat para guru merasa diabaikan dan berjuang sendirian.
Penundaan hak ini bukan disebabkan oleh kelalaian guru dalam menjalankan tugas, melainkan oleh disfungsi sistem. Kegagalan sinkronisasi Dapodik, server InfoGTK yang selalu melakukan maintenance, hingga status data yang divonis "Tidak Valid" tanpa penjelasan, telah membekukan hak finansial guru secara sepihak.
Jika guru dituntut untuk selalu profesional dan tanpa pamrih di dalam kelas, maka pemerintah juga wajib profesional dalam menunaikan kewajibannya. Kami tidak meminta keistimewaan, kami hanya menuntut hak yang sudah kami kerjakan.
Oleh karena itu, kami mendesak Kemendikdasmen untuk segera merealisasikan tiga tuntutan berikut:
1. Perbaikan Server & Validasi Transparan
Tingkatkan kapasitas server Info GTK/Dapodik dan berikan detail spesifik saat status data guru "Tidak Valid".
2. SOP Toleransi Data & Rapel Otomatis
Berikan masa tenggang perbaikan untuk data minor, serta aturan wajib rapel TPG otomatis bulan berikutnya jika terjadi eror dari sistem pusat.
3. Helpdesk TPG Satu Pintu
Sediakan pusat pengaduan kendala TPG yang responsif dan ditangani langsung oleh petugas (bukan bot)
Guru yang tenang urusan dapurnya adalah kunci dari kualitas pendidikan di ruang kelas. Mari bersuara bersama. Tanda tangani petisi ini agar tidak ada lagi pendidik yang harus mengemis demi mendapatkan haknya sendiri!
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 30 September 2026