Sebanyak 38 Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Semarang mengalami dampak serius, mulai dari gagal bayar kegiatan yang sudah berjalan hingga terhentinya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini terjadi lantaran Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2025 belum juga cair hingga memasuki bulan Desember.

Kabar terbaru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa masalah ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

sumber