Hukum di Lombok Timur CIDERA: Bebaskan Amaq Har!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


"Setiap hari Sang istri penuh harap kepulangan suaminya. Dan Sang anak terkadang menangis mencari ayahnya."

Amaq Har namanya, seorang petani dari Dusun Jurang Koak Desa Bebidas, umur sekitar 50an. Sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai hari ini masih ditahan, sekitar 4 bulan di Polres Lotim, kini sudah di Lembaga Pemasyarakatan. Ia ditahan karena bertani di Tanah Adat Jurang Koak. Ada sekitar 600 kepala keluarga yang bertani di lahan tersebut. Kenapa hanya Amaq Har yang ditahan ? Dan bagaimana mungkin bertani merupakan tindak pidana ?

Setiap petani di Lahan Adat Jurang Koak mengelola 10 are lahan, begitu juga dengan Amaq Har. Dari aktifitas bertani itulah Amaq Har menghidupi istri, anak dan cucunya.

600 KK: Suami, istri, katakan rata rata anak 2, maka ada sekitar 600 x 4 = 2.400 jiwa yang bergantung hidup pada Lahan Adat Jurang Kotak. Ini meski jadi perhatian !

Meskipun kasus ini belum sampai sidang putusan. Sampai disidangkan saja, bahkan Amaq Har sebagai petani ditangkap dan ditahan saja adalah sebentuk CIDERA hukum -sejauh pengetahuan awam saya. Cidera hukum di Lombok Timur jelas mencoreng wajah pemimpin Lombok Timur itu sendiri. Maka demi keadilan hukum, Amaq Har harus dibebaskan.
***

Kronologis Penangkapan

Pada tanggal 18 Desember 2018 pihak dari Taman Nasional Gunung Rinjani beserta dari pihak kepolisian datang ke Lahan Adat Jurang Koak untuk kepentingan penyelidikan. Masyarakat yang tinggal di Lahan sepontan saja kaget dan bereaksi (berkumpul menuju gerbang masuk). Di duga kedatangan pihak TNGR tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat yang mendiami lahan. Ditambah dengan masyarakat memang sudah gerah dengan pihak TNGR yang terus saja mengusik kenyamanan mereka bertani. Terjadi adu mulut. Hal itu di dengar oleh Pak Sarafudin (Mantan Kepala Desa Bebidas), dia pun menghampiri lokasi untuk melihat apa yang terjadi guna mencoba menenangkan. Di sana pak Sarafudin mencoba menanyakan siapa yang menjadi pemimpin kegiatan penyelidikan tersebut. Namun hal tersebut malah berujung penangkapan terhadap Pak Sarafudin. Ditangkapnya Pak Sarafudin memicu masyarakat bergerak. Spontan Amaq Har menghadang mobil tempat Pak Sarafudin diangkut dan meminta agar Pak Sarafudin dilepas karena memang tidak bersalah. Tapi malah hal itu membuah Amaq Har ditangkap juga. Ketika ricuh, satu orang pemuda mengalami luka sobek pada kepalanya karena dipukuli oleh aparat.

Keduanya -Pak Sarafudin dan Amaq Har - dibawa ke Polres. Masyarakat mengira ini hanya akan berlangsung 24 jam, karena memang tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pak Sarafudin dan Amaq Har. Tapi ternyata pada tanggal 19 Desember 2018 langsung keluar surat penahanan.
Ditangkap tanggal 18 Desember 2018, surat penahanan tanggal 19 Desember 2018. Apakah ini hal wajar ? Dugaan saya, pada tanggal 18-12-2018 mereka berdua ditangkap, dan hari itu langsung difikirkan kasus apa yang bisa menjerat, dan dibuatlah laporan ke polisi pada hari itu juga, sehingga menjadi wajar surat penangkapan pada tanggal 19-12-2018 itu. Tapi apakah wajar dalam sehari Pak Sarafudin dan Amaq Har bisa ditahan dan langsung menjadi status tersangka ? Bagi saya tidak wajar. Saya memandang ada CIDERA hukum di Lombok Timur.
*****

Konflik Lahan Adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani

Lahan Adat Jurang Koak berada di Desa Bebidas Dusun Jurang Koak. Penuturan dari masyarakat dan tokoh pejuang bahwa lahan itu adalah lahan leluhur mereka. Secara turun temurun sudah di kelola. Ada banyak bukti yang menguatkan bahwa itu memang lahan yang sudah di kelola secara turun temurun. Bukan Hutan. Kalau kita katakan itu dulu hutan, seluruh kawasan Lombok Timur juga dulunya hutan.

Disana kebanyakan pohon nangka dan mangga. Sebelum total bertani seperti sekarang, masyarakat mengelola lahan tersebut sebagai kebun. Ada juga makam disana. Maka anak kecil, yang dulu ceritanya meninggal ketika dilahirkan. Ada juga petilasan, tempat orang tua dulu melakukan ritual persembahan kepada alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang maha ESA. Selain itu, secara historis turun temurun, lahan itu memang lahan yang sejak dulu dikelola oleh masyarakat. Dan sekarang generasinya berusaha mengelola kembali karena memang tidak ada sandaran hidup. Kurang lebih 110 ha yang dikelola oleh masyarakat saat ini.

Di sisi lain, Taman Nasional Gunung Rinjani mengklaim bahwa itu adalah bagian dari TNGR, bukan lahan masyarakat. Konflik ini terus terjadi sampai saat ini. Sebelum penangkapan Pak Sarafudin dan Amaq Har, pernah juga ditangkap petani lain dan dipenjarakan. Kriminalisasi petani terus terjadi sampai sekarang. Aneh memang, TNGR terus terusan membawa persoalan ini ke ranah Pidana, padahal ini seharusnya di bawa ke ranah perdata. Saya berfikir, tentunya subjektif, bahwa upaya kriminalisasi petani Pejuang Tanah Adat sebagai upaya menakuti nakuti petani agar dengan sendirinya keluar dari lahan.

Masyarakat memiliki bukti yang kuat, namun TNGR tetap bersi keras mengatakan itu adalah Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada Tahun 2017 pernah terjadi Operasi Gabungan besar besaran di Lahan Adat Jurang Koak. Ratusan personil gabungan diturunkan untuk merusak rumah rumah warga yang ada di lahan. Masyarakat bertahan, laki dan perempuanebawa anak. Jelas mereka sampai seperti itu karena kebenaran yang mereka pegang. Operasi Gabungan itu berjalan keras dan berhasil merusak rumah rumah warga.

Setelah itu Bupati Lombok Timur M. Ali Bin Dahlan mengeluarkan rekomendasi agar SK tahun 1997 terkait luas lahan TNGR ditinjau ulang.

TNGR sekarang ini mengklaim memiliki luas 41.330 ha. Itu klaim dan opini yang dibangun pada publik. Padahal jelas jelas SK terakhir terkait luas TNGR adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/Kpts-VI/1997 yang jelas menetapkan luas TNGR adalah 40.000 ha. Ada kelebihan 1.330 ha. Lahan siapa sesungguhnya yang diklaim oleh TNGR seluas 1.330 ha ? Jadi wajar Bupati saat ini merekomendasikan untuk ditinjau ulang.

Mari kaji bersama persoalan hukumnya.

Lahan Adat Jurang Koak masih dalam status konflik, namun yang menguasai hari ini adalah masyarakat. Jika berdasarkan SK tahun 1997 yang menetapkan luas TNGR adalah 40.000 ha, maka jelas Lahan Adat Jurang Koak tidak termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

TNGR adalah alih fungsi dari Suaka Margasatwa Gunung Rinjani peninggalan Belanda. Itu berarti batas batas wilayah TNGR ditandai dengan tapal zaman Belanda. Dimana tapal Belanda itu ? Penuturan masyarakat tapal itu jauh dibukit Kondo.

Artinya Aneh jika karena bertani di Lahan Adat Jurang Koak Amaq Har dipidanakan. Didakwa dengan pasal dalam undang undang kehutanan atau aturan aturan soal Sumber Daya Alam Hayati. Bagaimana mungkin ? Sedang setatus lahan belum jelas. Dan jika menggunakan bukti paling kuat yaitu SK tahun 1997 maka itu bukan wilayah TNGR, bukan wilayah hutan.

Jika pihak penyidik dari kepolisian memandang dengan objektif, jelas kasus Amaq Har tidak bisa dilanjutkan sebelum status Lahan menjadi jelas. Faktanya pihak penyidik sudah melimpahkan ke kejaksaan dan berkas itu lolos. Sekarang dalam masa persidangan.

Adakah oknum oknum dalam institusi penegak hukum kita ?
Dan yang melaporkan adalah pihak TNGR, ada apa dengan Taman Nasional Gunung Rinjani ?

Suatu hari ketika masa penahanan Amaq Har diperpanjang guna kebutuhan penyidikan, surat pemberitahuan untuk keluarga tidak diantar langsung oleh pihak penyidik. Tapi malah dititip pada orang TNGR (bahasa istri Amaq Har). Kalau yang melaporkan pihak TNGR, dan penyidik malah menitipkan surat pemberitahuan di pada pelapor untuk di sampaikan kepada pihak keluarga terlapor. Apa ini tidak.menimbulkan kecurigaan ?

Beralasanlah saya katakan Hukum di Lombok Timur CIDERA. Dan apa kabar bapak Bupati Lomnok Timur H.M. Sukiman Azmy ?

Serikat Muda Rakyat (SEMAR) Lombok Timur.