

Buka Kesempatan Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Menjadi Hakim Peradilan Umum dan PTUN
Masalahnya
[Jika anda Mahasiswa/Alumni Fakultas Syariah dan Hukum, anda dapat mengisi Petisi ini]
Kami adalah Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum. Kami menempuh pendidikan hukum yang sama dengan lulusan fakultas hukum lainnya: mempelajari hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, mengikuti peradilan semu, dan memperdebatkan konstitusi. Di ujung proses pendidikan itu, negara kemudian memberi kami gelar yang sama, Sarjana Hukum (S.H.), sebagai pengakuan bahwa standar keilmuan kami telah terpenuhi.
Namun amat sangat disayangkan, pengakuan tersebut ternyata tidak berlaku saat seleksi. Pada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim yang dibuka akhir November ini, persyaratan administratif secara tidak adil menutup kesempatan kami untuk bersaing di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang dinilai bukan kemampuan substantif kami, melainkan sekadar label fakultas asal; di mana lulusan Fakultas Syariah dan Hukum dibatasi dan hanya dikhususkan untuk Peradilan Agama, sementara lulusan fakultas hukum reguler diberikan keleluasaan untuk mendaftar di semua lingkungan peradilan.
Akar dari ketimpangan dan diskriminasi ini bermuara pada penafsiran sempit terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua pasal tersebut memuat kualifikasi syarat berbunyi “sarjana hukum”, yang nyatanya ditafsirkan secara restriktif oleh penyelenggara seleksi hanya bagi lulusan rumpun ilmu hukum konvensional, tanpa mengakomodasi kami yang secara sah juga menyandang gelar akademik Sarjana Hukum dari perguruan tinggi keagamaan.
Padahal jika gelar S.H. diakui sebagai penanda kompetensi hukum, pembedaan berdasarkan asal fakultas membutuhkan alasan yang rasional dan dapat diuji. Sejauh ini kami belum menemukan alasan semacam itu. Persoalannya melampaui nasib satu kelompok lulusan. Konstitusi dengan tegas menjamin setiap warga negara untuk mengembangkan diri, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, mendapat kepastian hukum yang adil, serta hak kebebasan memilih pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28E UUD 1945. Seleksi hakim semestinya menilai kompetensi, integritas, dan kapasitas calon melalui instrumen tes yang setara, bukan mengeliminasi di tahap administratif dengan label institusi. Peradilan juga tidak dirugikan oleh hakim yang memahami hukum nasional sekaligus tradisi hukum Islam; keragaman latar pendidikan justru akan memperkaya penalaran hukum di ruang sidang.
Karena itu, kami mengambil langkah pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan makna frasa "sarjana hukum" dalam kedua undang-undang tersebut agar sah secara konstitusional dengan mengakomodir lulusan Fakultas Syariah dan Hukum untuk bisa mengikuti seleksi. Melalui petisi ini, kami juga memohon kepada Mahkamah Agung sebagai pihak yang berwenang meninjau kembali persyaratan tersebut, agar setiap pemegang gelar Sarjana Hukum dapat bersaing secara setara untuk menjadi hakim di seluruh lingkungan peradilan.
Kami mengajak rekan-rekan sesama lulusan, mahasiswa,akademisi ,masyarakat, dan semua pihak yang peduli pada kesetaraan akses dalam sistem rekrutmen dan seleksi hakim untuk mendukung tuntutan ini dengan menandatangani petisi ini.

694
Masalahnya
[Jika anda Mahasiswa/Alumni Fakultas Syariah dan Hukum, anda dapat mengisi Petisi ini]
Kami adalah Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum. Kami menempuh pendidikan hukum yang sama dengan lulusan fakultas hukum lainnya: mempelajari hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, mengikuti peradilan semu, dan memperdebatkan konstitusi. Di ujung proses pendidikan itu, negara kemudian memberi kami gelar yang sama, Sarjana Hukum (S.H.), sebagai pengakuan bahwa standar keilmuan kami telah terpenuhi.
Namun amat sangat disayangkan, pengakuan tersebut ternyata tidak berlaku saat seleksi. Pada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim yang dibuka akhir November ini, persyaratan administratif secara tidak adil menutup kesempatan kami untuk bersaing di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang dinilai bukan kemampuan substantif kami, melainkan sekadar label fakultas asal; di mana lulusan Fakultas Syariah dan Hukum dibatasi dan hanya dikhususkan untuk Peradilan Agama, sementara lulusan fakultas hukum reguler diberikan keleluasaan untuk mendaftar di semua lingkungan peradilan.
Akar dari ketimpangan dan diskriminasi ini bermuara pada penafsiran sempit terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua pasal tersebut memuat kualifikasi syarat berbunyi “sarjana hukum”, yang nyatanya ditafsirkan secara restriktif oleh penyelenggara seleksi hanya bagi lulusan rumpun ilmu hukum konvensional, tanpa mengakomodasi kami yang secara sah juga menyandang gelar akademik Sarjana Hukum dari perguruan tinggi keagamaan.
Padahal jika gelar S.H. diakui sebagai penanda kompetensi hukum, pembedaan berdasarkan asal fakultas membutuhkan alasan yang rasional dan dapat diuji. Sejauh ini kami belum menemukan alasan semacam itu. Persoalannya melampaui nasib satu kelompok lulusan. Konstitusi dengan tegas menjamin setiap warga negara untuk mengembangkan diri, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, mendapat kepastian hukum yang adil, serta hak kebebasan memilih pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28E UUD 1945. Seleksi hakim semestinya menilai kompetensi, integritas, dan kapasitas calon melalui instrumen tes yang setara, bukan mengeliminasi di tahap administratif dengan label institusi. Peradilan juga tidak dirugikan oleh hakim yang memahami hukum nasional sekaligus tradisi hukum Islam; keragaman latar pendidikan justru akan memperkaya penalaran hukum di ruang sidang.
Karena itu, kami mengambil langkah pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan makna frasa "sarjana hukum" dalam kedua undang-undang tersebut agar sah secara konstitusional dengan mengakomodir lulusan Fakultas Syariah dan Hukum untuk bisa mengikuti seleksi. Melalui petisi ini, kami juga memohon kepada Mahkamah Agung sebagai pihak yang berwenang meninjau kembali persyaratan tersebut, agar setiap pemegang gelar Sarjana Hukum dapat bersaing secara setara untuk menjadi hakim di seluruh lingkungan peradilan.
Kami mengajak rekan-rekan sesama lulusan, mahasiswa,akademisi ,masyarakat, dan semua pihak yang peduli pada kesetaraan akses dalam sistem rekrutmen dan seleksi hakim untuk mendukung tuntutan ini dengan menandatangani petisi ini.

Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 11 November 2026