Tolak Sampah Visual Iklan Politik

0 have signed. Let’s get to 500!


Pada tahun politik ini, alat peraga kampanye (APK) bersalin fungsi menjadi teroris visual yang rajin menyebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Fenomena menjamurnya sampah visual iklan politik di ajang kampanye capres dan caleg ini, membuat keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi cacat tercoreng.

Mengapa demikian? Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya secara politik mengambil peran sebagai kota budaya. Sebuah kota dengan payung kebudayaan yang layak menjadi wilayah percontohan bagi pelaksanaan kampanye politik capres dan caleg yang komunikatif, nyeni dan berbudaya.

Peserta Pemilu 2019 yang terdiri dari capres dan caleg beserta parpol dan tim suksesnya, seyogianya memberikan contoh positif. Mereka seharusnya mampu menghadirkan sebentuk kampanye politik yang menjadikan APK dan iklan politik sebagai sebuah dekorasi kota yang komunikatif, artistik, menarik dan unik. Bukan malah sebaliknya  seperti terjadi sekarang ini: sampah visual iklan politik dan APK milik mereka justru  mengotori wajah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas kenakalan politik yang dilakukan peserta Pemilu 2019, warga masyarakat merasa tertekan kemerdekaan visualnya.  Ujungnya, bencana sosial pun menimpa ruang publik. Aksi teroris visual atas perintah peserta Pemilu 2019 kemudian  secara sembarangan menyebar, memakukan dan menempelkan sampah visual iklan politik dan APK di berbagai sudut tembok warga. Di pagar jembatan, tiang  listrik, gardu dan tiang telepon, dahan pohon serta tiang rambu lalulintas yang ada di ruang publik  Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Atas dasar itulah, Komunitas Reresik Sampah Visual menuliskan pernyataan sikap, sebagai berikut:

1.      Komunitas Reresik Sampah Visual tempat berkumpulnya anak muda yang peduli dengan ruang publik serta peduli lingkungan hidup yang ramah secara ekologi visual.

2.      Komunitas Reresik Sampah Visual mengajak siapa pun: masyarakat luas, pemerintah, anggota DPRD, pejabat publik, capres dan caleg beserta tim suksesnya serta partai politik untuk membangun kesadaran bersama demi mewujudkan ruang publik tetap menjadi milik publik, bukan diprivatisasi menjadi milik merek dagang, milik caleg, milik capres atau milik partai politik.

3.      Daerah Istimewa Yogyakarta yang wilayahnya terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul menjadi window display  yang menggemban tugas kebudayaan untuk merepresentasikan ciri keistimewaannya lewat penataan iklan politik dan iklan komersial yang dipasang di ruang publik.

4.      Ramah tidaknya sebuah kota bagi warga masyarakat dan wisatawan, salah satu indikatornya, sejauhmana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang  wilayahnya terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul mampu menekan tebaran sampah visual  iklan politik dan iklan komersial yang cenderung menjadi teroris visual dan bencana sosial di ruang publik .

5.      Lima Sila Sampah Visual yang dibuat Komunitas Reresik Sampah Visual dapat dijadikan rujukan dalam membuat aturan hukum terkait dengan penatanaan dan pengawasan iklan  politik dan iklan komersial  di ruang publik. Kelima Sila Sampah Visual adalah: 1) iklan politik dan iklan komersial tidak boleh dipasang di trotoar, 2) iklan politik dan iklan komersial tidak boleh dipasang di taman kota dan ruang terbuka hijau, 3) iklan politik dan iklan komersial tidak boleh dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang lampu penerangan jalan serta tiang rambu lalulintas, 4) iklan politik dan iklan komersial dilarang dipasang di jembatan serta bangunan heritage, 5) iklan politik dan iklan komersial tidak boleh dipasang serta dipakukan di batang pohon.