BAWASLU HARUS BUKA KEMBALI KASUS DUGAAN MAHAR POLITIK RP 1 TRILIUN DARI SANDIAGA UNO

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.


Saya, Rian Ernest Tanudjaja, Juru Bicara PSI Bidang Hukum dan Caleg DPR RI Dapil DKI 1 Jakarta Timur, mengajak semua kalangan bersama-sama mendesak Bawaslu agar membuka kembali kasus mahar politik Rp 1 Triliun Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN untuk memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo.

Membuka kembali kasus ini perlu dilakukan mengingat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menjatuhkan sanksi pada Ketua dan dua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) pada 1 Fabruari lalu karena Bawaslu dianggap bersalah tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu itu.

Dugaan mahar politik Sandiaga bukanlah sekadar mahar. Ini berpotensi jadi kasus sogok terbesar di Republik Indonesia sepanjang masa dalam konteks Pilpres. Mahar politik adalah politik uang, persoalan besar yang selama ini mengancam kualitas demokrasi dan pemilu kita di Indonesia. Politik uang harus diperangi bersama.

Karena itu, kebenaran harus diungkap bukan karena terduga pelakunya adalah Sandi. Kebenaran harus dibuka karena Indonesia butuh sebuah pemilihan presiden-wakil presiden yang bersih, jujur, adil, dan patuh pada peraturan perundangan.

Bila praktik semacam ini dibiarkan, pada akhirnya yang akan maju sebagai calon pemimpin negara dan daerah hanyalah mereka berduit saja. Siapa punya dana besar, bukan kemampuan atau kapabilitas dalam memimpin, maka ia mendapat tiket emas. Kita, rakyat Indonesia, tentu akan kehilangan peluang untuk dipimpin oleh putra-putri terbaik bangsa hanya karena persoalan ketiadaan imbalan mahar.

Karena itu, saya mengharapkan Bawaslu RI membuka kembali serta menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Hentikan berlindung di balik formalitas hukum. Rakyat dan negara butuh kebenaran, bukan alasan. Saya masih percaya bahwa Bawaslu adalah institusi yang kredibel dan bertanggungjawab dalam menjadi pengawas pemilihan umum. 

Peraturan yang mungkin dilanggar, bila dugaan mahar terbukti, hanyalah pasal 228 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Itu memuat larangan bagi siapa pun memberi imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, yang harus dicatat, UU ini tidak memuat sanksi apa pun kepada pihak yang memberikan imbalan. Sanksi hanya diberikan kepada partai politik yang diketahui menerima imbalan, dalam bentuk larangan mengajukan calon pada periode berikutnya.

Bahkan kalaupun Sandiaga terbukti memberi uang kepada PKS dan PAN, dia tetap dapat melanjutkan proses pencalonan dirinya sebagai cawapres. Yang penting, publik mengetahui tentang kebenaran aliran uang tersebut.

Bagaimanapun, kebenaran harus diungkap dan hukum harus ditegakkan.

Semua pihak, mari kita sama-sama membuka diri untuk diperiksa. Bawaslu juga harus proaktif dan progresif. Bila memang semua berjalan secara bersih, mengapa harus risih?