PAK MENKES, BATALKAN PMK NO​.​3/2020! KEMBALIKAN PELAYANAN KEFARMASIAN SESUAI UU NO​.​44/2009!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 10.000.


Bapak Menteri, Pelayanan Kefarmasian di RS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan RS yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu keberadaan Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan demi tercapainya cita-cita Indonesia Sehat 2025. Apoteker dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Apoteker dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial  maupun farmasi klinik.

Peran Apoteker dalam pelayanan Farmasi Klinis adalah menjamin  efektivitas , keamanan dan ketepatan pemberian obat dan terapi, serta menjamin keberlangsungan terapi obat yang rasional, sehingga keberhasilan terapi optimal yang di harapkan masyarakat dapat tercapai. Disisi lain efisiensi biaya penggunaan perbekalan Farmasi dapat dikelola melalui Farmakoekonomi, sehingga kebocoran terkait Perbekalan Farmasi dapat ditekan.

Beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan salinan PMK. No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Seiring waktu, Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menerima aduan dari ratusan Apoteker dari seluruh Indonesia yang merasa resah dengan pemberlakuan PMK tersebut. Berlandaskan aspirasi yang masuk, maka tim ahli dan praktisi Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) melakukan kajian terhadap PMK.3 Tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut ;

1.      Pelayanan Kefarmasian dan Asuhan Kefarmasian berdiri sendiri tidak masuk dalam Non Medik atau Penunjang Medik. Karena Dasar ilmiah Apoteker sangat kuat untuk menyatakan Asuhan Kefarmasian itu Harus Mandiri dalam layanan klinis sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Pada  PMK No. 56 /2014 yang menyebutkan pelayanan kefarmasian berdiri sendiri sebagai jenis dari pelayanan RS. Sehingga PMK No.3 Tahun 2020 berpotensi melanggar UU No.44 Tahun 2009.

2.      Dengan memposisikan Pelayanan Kefarmasian di jenis pelayanan Non Medis, maka PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba) tidak akan bisa berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan Infeksi Nosokomial di RS. Hal itu sangat membahayakan kesehatan masyarakat karena berpotensi meningkatkan resistensi Antibiotik.

 3.      Fungsi Apoteker di RS salahsatunya adalah memberikan pemantauan terapi obat yang sudah terintegrasi dalam rekam medis sebagai salah satu Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Apabila Apoteker di posisikan sebagai Non Medis, Siapakah yang akan memberikan dan memonitor pemberian obat berikut tanggung jawab pencatatan dalam rekam medis? Itu akan berpotensi melanggar Pasal 108 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

4.      Dengan meniadakan pelayanan Farmasi Klinis oleh Apoteker, maka potensi DRP (Drug Related Problem) akan Meningkat tajam, karena tidak ada pemantauan terhadap pasien terhadap penggunaan obat. Sekali lagi ini membahayakan keselamatan masyarakat.

5.      Pelayanan farmasi klinis oleh Apoteker sangat penting seiring meningkatnya peresepan  off label drug  yang memerlukan pemantauan khusus. Peresepan obat off-label tetap memiliki resiko tinggi karena data mengenai efek samping yang kemungkinan akan timbul belum memadai. Resiko inilah yang akan diterima masyarakat

6.      Pelayanan farmasi klinis oleh Apoteker juga sangat penting terkait pengkajian resep, pemantauan dosis, penggunaan higt alert medication , Obat-obatan kemoterapi, Nutrisi parenteral, Dispensing sediaan steril dan pemantauan MESO. Dan hal ini tidak akan dapat diterapkan kalau Pelayanan Kefarmasian diposisikan sebagai Non Medis. Tentu akan sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

7.      Pelayanan farmasi klinis oleh Apoteker juga sangat penting dalam pertimbangan pergantian obat bila  terjadi kekosongan  perbekalan Farmasi yg perlu subtitusi baik produk ataupun kandungan nya. Untuk memberikan rekomendasi subtitusi dari perbekalan Farmasi tidak dapat diwakilkan selain Apoteker.

8.      Dengan menempatkan pelayanan kefarmasian di Jenis Pelayanan Non Medis bersama laundri/binatu, pengolah makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaran jenazah, sudah merendahkan harkat dan martabat Apoteker sebagai Profesi yang mendedikasikan diri untuk mengawal masyarakat mendapatkan obat yang aman dan efektif.

Dari uraian di atas, Kami Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) menyatakan sikap sebagai berikut;

1.      Menolak implementasi PMK No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

2.      Mendesak Menteri Kesehatan menunda implementasi PMK No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

3.     Mendorong Menteri Kesehatan merevisi PMK No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dengan melibatkan praktisi Apoteker RS yang kompeten serta seluruh Organisasi Apoteker tanpa terkecuali.

Demikian pernyataan sikap dari kami, untuk dapat di tindaklanjuti demi kemaslahatan bersama, demi keamanan masyarakat dan demi tegaknya marwah profesi tenaga kesehatan tanpa terkecuali