Di Indonesia, telah terjadi peningkatan kekhawatiran terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun. Sebagai contoh nyata, banyak pelaku yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi, tanpa adanya konsekuensi penjara.

UU Pidana No.11 Tahun 2012 tentang pidana anak telah menetapkan bahwa pelaku kejahatan anak di bawah umur hanya dapat dikenai hukuman rehabilitasi. Sementara prinsip ini berupaya untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak, kenyataannya adalah bahwa banyak dari mereka melakukan tindakan yang sangat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain, layaknya orang dewasa.

Sehingga, penting untuk melakukan judicial review terhadap UU ini agar dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan anak dan keamanan publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan kasus kriminalitas anak hingga 30% dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita perlu mengambil langkah yang lebih tegas agar anak-anak pelaku kejahatan yang berulang dapat mendapat hukuman yang lebih setimpal sambil tetap memastikan mereka mendapatkan kesempatan rehabilitasi yang memadai.

Satu solusi yang mungkin adalah dengan merevisi UU agar memungkinkan penahanan bagi kasus-kasus kejahatan yang sangat serius, dengan tetap mempertimbangkan usia, niat kriminal, dan dampak rehabilitasi dari si anak. Hal ini memastikan bahwa ada dampak langsung pada perilaku kriminal, namun tetap memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk berubah dan memperbaiki diri.

Dengan mendukung judicial review ini, kita dapat melindungi masyarakat yang lebih luas sambil mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dalam menangani pelaku kejahatan anak. Marilah kita berjuang bersama untuk keadilan yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat kita.

Tolong tanda tangani petisi ini untuk mendorong perubahan menuju sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan efektif. Dengan dukungan Anda, kita dapat membuat perubahan yang berarti.