Usut Tuntas, Dugaan KORUPSI Bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 senilai 2,85 Triliun

Petisi ditutup

Petisi ini mencapai 1.671 pendukung

Masalahnya

9 Januari 2023, Publik dihebohkan oleh utas Twitter Rudi Valinka (@kurawa) yag mengungkap temuan dugaan korupsi Program Bansos DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. Nilai yang sangat besar ini bahkan bisa membangun ribuan sekolah di berbagai pelosok Indonesia, atau membantu mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta dimana angka kemiskinan Jakarta tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

Ini merupakan hasil audit forensik Ernst & Young sebagaimana diungkapkan oleh Rudi Valinka, belum dibuka sepenuhnya ke publik. Program ini merupakan bagian dari Bansos DKI 2020 yang diperuntukkan sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19 yang terjadi di Jakarta bersumber dari APBD DKI senilai 3,65 Triliun dalam bentuk paket Sembako.

Dinsos DKI menunjuk 3 rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT. Food Station dan PT. Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar senilai Rp 2,85 Triliun diberikan kepada perumda Pasar Jaya.

Setelah lokasi penyimpanan beras bansos ditemukan di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dimana PD Pasar Jaya menyewa gedung ini sebagai gudang, ditemukan 1.000 Ton beras dalam bentuk paketan 5 Kg. Pada saat yang sama, ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan penyortiran beras-beras busuk.

Beras tersebut dipastikan sangat tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan oleh ternak sekalipun. Sesuai dengan mata anggaran bansos Covid-19, seharusnya beras-beras ini terlasurkan kepada warga DKI tahun 2020-2021, tetapi hingga sekarang masih dibiarkan menumpuk. Ada apa gerangan?

Berdasarkan temuan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran Bansos salah satunya ditemukan istilah "unknown Shrinkage" (Kehilangan yang tak diketahui) senilai Rp 150 Miliar dengan alasan double surat jalan.

Ada juga perusahaan yang diduga "fiktif", sebagaimana berdasarkan temuan, vendor bansos DKI 2020  juga ada yang berjenis usaha pengelola parkir, tukang AC, SPBU hingga kontraktor bangunan. Sangat mencurigakan bukan?

Bahkan nama relawan mantan Gubernur Anies Baswedan tercatut sebagai nama-nama supplier beras Bansos DKI, juga ada anggota DPRD, swasta hingga parpol pengusung.

Bukti beras "busuk" ada, nama-nama vendor ada hingga nama-nama supplier sangat lengkap ditemukan. Apakah uang rakyat senilai Rp 2,85 Triliun ini kita diamkan begitu saja? Bagaimana pertanggungjawabannya? Mengapa bisa tersimpan rapi selama ini?

Semoga temuan ini mendapat respon dari KPK, Kepolisian hingga Kejaksaan termasuk PJ Gubernur pak Heru Budi Hartono. Semua lembaga ini harus kerja sama agar tak terulang lagi kasus yang sama.

avatar of the starter
Jhon Miduk SitorusPembuka PetisiCintai Indonesia dengan Segala Kekurangannya, Lengkapi Kekurangannya dengan Karya

Pengambil Keputusan

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

Perkembangan Terakhir Petisi