

Tingkatkan Target Penurunan Emisi dalam Dokumen Iklim untuk Indonesia Emas 2045
Masalahnya
Iklim yang kacau. Pemicunya manusia sendiri. Adiksi energi fosil membuat bumi merana, terjerat emisi dan polusi. Dampaknya nyata terasa. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah. Suhu rata-rata global naik 1,55 °C lebih tinggi dibanding era pra-industri (1850–1900). Indonesia juga mengalami tahun terpanas pada 2024, dengan suhu rata-rata 27,5 °C, lebih tinggi 0,8 °C dibanding rata-rata normal (1991–2020). Konsekuensinya, bencana iklim marak, mencapai 99% porsinya setiap tahun. Lebih dari 8 juta orang terpaksa mengungsi tahun lalu. Jumlah ini tidak berhenti, tapi akan terus bertambah jika kita tidak sigap bertindak.
Kita tahu penyebabnya. Penggunaan energi fosil hampir di setiap lini kehidupan: butuh listrik bakar batu bara, mau berpergian, transportasinya berbahan bakar minyak bumi. Pada 2022, emisi indonesia 53% berasal dari sektor energi, 22% dari sektor Penggunaan Lahan, Perubahan Tata Guna Lahan, dan Kehutanan dan 10% dari sektor limbah. Kita, manusia Indonesia, seakan-akan tidak berkuasa untuk memilih. Ya, karena dibuat seakan-akan terbatasnya pilihan yang dimiliki. Ditambah lagi, hilangnya hutan yang seharusnya menjadi penyerap karbon.
Gerogot ketidakbijaksanaan kebijakan yang kerap berorientasi pada profit, membuat kita, masyarakat Indonesia, tergadaikan kesehatannya dan memunculkan kerugian ekonomi pada saat ini hingga akan datang. Pada 2022 saja, 10.500 nyawa hilang akibat emisi PLTU batu bara, dengan biaya kesehatan mencapai miliaran dolar. Tidak hanya itu, ketergantungan pada BBM merongrong 17% APBN tahun 2022 untuk subsidi energi.
Kita harus berani hentikan kebiasaan buruk ini, dan mulai melatih kebiasaan baru yang lebih sehat.
Saat ini merupakan waktu yang tepat. Sebabnya, Indonesia tengah menyusun draf Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Dokumen iklim ini adalah komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris pada 2016 dan komitmen Indonesia untuk menjalankan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 28h ayat 1. Tapi lagi-lagi, Indonesia belum ‘pede’ untuk menargetkan target penurunan emisi yang ambisius yang selaras dengan 1,5 derajat target Persetujuan Paris. Boro-boro sejalur dengan menahan suhu bumi di 1,5°C, draft target iklim 2035 saja memungkinkan emisi kita terus naik. Di luar asumsi penyerapan/sink dari sektor FOLU, emisi diproyeksikan naik 67-101% diatas emisi tahun 2019. Artinya, masyarakat Indonesia harus kembali menanggung beban bencana iklim yang semakin berat.
Padahal, jalan keluar terpampang lebar. Banyak kajian menunjukkan, kalau mau Indonesia maju, harus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya, panen energi terbarukan di Indonesia yang melimpah ruah. Menurut IESR, potensi teknis energi suryanya saja mencapai 7 hingga 20 ribu GW. Sedangkan, data pemerintah menunjukkan potensi energi surya sebesar 3.295 GW. Baru-baru ini, pemerintah tengah merencanakan pembangunan 100 GW PLTS dengan 320 GWh penyimpanan energi untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Solusi bersih ini bisa mengurangi ketergantungan kita pada batu bara dan penggunaan pembangkit diesel, menciptakan lapangan kerja hijau, serta menurunkan emisi. Rencana konkret ini perlu tercermin dengan jelas dalam draf SNDC dan dokumen perencanaan turunannya.
Ingat, kita berpacu dengan waktu. Emisi harus memuncak pada 2030 dan turun secara teratur hingga 2035. Ini berarti lima tahun ini adalah waktu kritis untuk Indonesia lebih berani dan sistematis dalam upaya penurunan emisi.
Untuk itu, kami putra-putri Indonesia, mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk:
- Menguatkan dan meningkatkan target penurunan emisi Indonesia 2030 dan 2035 untuk sejalan dengan trayektori 1.5°C. Di mana komitmen bersyarat perlu mencapai penurunan emisi pada level ~580 MtCO₂e pada 2035 (termasuk target sektor FOLU) atau 49% dibawah level emisi 2019, sebagaimana diproyeksikan oleh Climate Action Tracker.
- Masukkan komitmen metana dalam SNDC dengan mandat kebijakan yang jelas dan peta jalan konkret. Saat ini, metana menyumbang 32% dari total emisi GRK Indonesia, namun belum ada rencana nyata untuk menurunkannya. Indonesia harus segera menerjemahkan janji Global Methane Pledge di COP26 menjadi aksi nyata melalui SNDC.
- Membuat binding commitment untuk phase-out energi batu bara.
- Mencantumkan arahan Bapak Presiden untuk mencapai 100% energi terbarukan di tahun 2035 dalam dokumen NDC dan kebijakan serta perencanaan sektoral.
- Mencantumkan secara resmi komitmen 100 GW PLTS di wilayah pedesaan
- Mengevaluasi ulang kebijakan bioenergi yang berisiko mendorong deforestasi.
- Membuka akses publik, melibatkan masyarakat secara transparan dalam setiap langkah pembentukan kebijakan iklim.
Suaramu berarti. Suaramu bisa memberikan harapan bagi Indonesia tetap lestari. Tandatangani petisi ini untuk menegaskan bahwa kamu juga menginginkan udara bersih, energi terbarukan, dan masa depan yang jauh dari teror iklim.
Tandatangani sekarang. Waktu semakin sempit untuk menurunkan emisi.
97
Masalahnya
Iklim yang kacau. Pemicunya manusia sendiri. Adiksi energi fosil membuat bumi merana, terjerat emisi dan polusi. Dampaknya nyata terasa. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah. Suhu rata-rata global naik 1,55 °C lebih tinggi dibanding era pra-industri (1850–1900). Indonesia juga mengalami tahun terpanas pada 2024, dengan suhu rata-rata 27,5 °C, lebih tinggi 0,8 °C dibanding rata-rata normal (1991–2020). Konsekuensinya, bencana iklim marak, mencapai 99% porsinya setiap tahun. Lebih dari 8 juta orang terpaksa mengungsi tahun lalu. Jumlah ini tidak berhenti, tapi akan terus bertambah jika kita tidak sigap bertindak.
Kita tahu penyebabnya. Penggunaan energi fosil hampir di setiap lini kehidupan: butuh listrik bakar batu bara, mau berpergian, transportasinya berbahan bakar minyak bumi. Pada 2022, emisi indonesia 53% berasal dari sektor energi, 22% dari sektor Penggunaan Lahan, Perubahan Tata Guna Lahan, dan Kehutanan dan 10% dari sektor limbah. Kita, manusia Indonesia, seakan-akan tidak berkuasa untuk memilih. Ya, karena dibuat seakan-akan terbatasnya pilihan yang dimiliki. Ditambah lagi, hilangnya hutan yang seharusnya menjadi penyerap karbon.
Gerogot ketidakbijaksanaan kebijakan yang kerap berorientasi pada profit, membuat kita, masyarakat Indonesia, tergadaikan kesehatannya dan memunculkan kerugian ekonomi pada saat ini hingga akan datang. Pada 2022 saja, 10.500 nyawa hilang akibat emisi PLTU batu bara, dengan biaya kesehatan mencapai miliaran dolar. Tidak hanya itu, ketergantungan pada BBM merongrong 17% APBN tahun 2022 untuk subsidi energi.
Kita harus berani hentikan kebiasaan buruk ini, dan mulai melatih kebiasaan baru yang lebih sehat.
Saat ini merupakan waktu yang tepat. Sebabnya, Indonesia tengah menyusun draf Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Dokumen iklim ini adalah komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris pada 2016 dan komitmen Indonesia untuk menjalankan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 28h ayat 1. Tapi lagi-lagi, Indonesia belum ‘pede’ untuk menargetkan target penurunan emisi yang ambisius yang selaras dengan 1,5 derajat target Persetujuan Paris. Boro-boro sejalur dengan menahan suhu bumi di 1,5°C, draft target iklim 2035 saja memungkinkan emisi kita terus naik. Di luar asumsi penyerapan/sink dari sektor FOLU, emisi diproyeksikan naik 67-101% diatas emisi tahun 2019. Artinya, masyarakat Indonesia harus kembali menanggung beban bencana iklim yang semakin berat.
Padahal, jalan keluar terpampang lebar. Banyak kajian menunjukkan, kalau mau Indonesia maju, harus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya, panen energi terbarukan di Indonesia yang melimpah ruah. Menurut IESR, potensi teknis energi suryanya saja mencapai 7 hingga 20 ribu GW. Sedangkan, data pemerintah menunjukkan potensi energi surya sebesar 3.295 GW. Baru-baru ini, pemerintah tengah merencanakan pembangunan 100 GW PLTS dengan 320 GWh penyimpanan energi untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Solusi bersih ini bisa mengurangi ketergantungan kita pada batu bara dan penggunaan pembangkit diesel, menciptakan lapangan kerja hijau, serta menurunkan emisi. Rencana konkret ini perlu tercermin dengan jelas dalam draf SNDC dan dokumen perencanaan turunannya.
Ingat, kita berpacu dengan waktu. Emisi harus memuncak pada 2030 dan turun secara teratur hingga 2035. Ini berarti lima tahun ini adalah waktu kritis untuk Indonesia lebih berani dan sistematis dalam upaya penurunan emisi.
Untuk itu, kami putra-putri Indonesia, mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk:
- Menguatkan dan meningkatkan target penurunan emisi Indonesia 2030 dan 2035 untuk sejalan dengan trayektori 1.5°C. Di mana komitmen bersyarat perlu mencapai penurunan emisi pada level ~580 MtCO₂e pada 2035 (termasuk target sektor FOLU) atau 49% dibawah level emisi 2019, sebagaimana diproyeksikan oleh Climate Action Tracker.
- Masukkan komitmen metana dalam SNDC dengan mandat kebijakan yang jelas dan peta jalan konkret. Saat ini, metana menyumbang 32% dari total emisi GRK Indonesia, namun belum ada rencana nyata untuk menurunkannya. Indonesia harus segera menerjemahkan janji Global Methane Pledge di COP26 menjadi aksi nyata melalui SNDC.
- Membuat binding commitment untuk phase-out energi batu bara.
- Mencantumkan arahan Bapak Presiden untuk mencapai 100% energi terbarukan di tahun 2035 dalam dokumen NDC dan kebijakan serta perencanaan sektoral.
- Mencantumkan secara resmi komitmen 100 GW PLTS di wilayah pedesaan
- Mengevaluasi ulang kebijakan bioenergi yang berisiko mendorong deforestasi.
- Membuka akses publik, melibatkan masyarakat secara transparan dalam setiap langkah pembentukan kebijakan iklim.
Suaramu berarti. Suaramu bisa memberikan harapan bagi Indonesia tetap lestari. Tandatangani petisi ini untuk menegaskan bahwa kamu juga menginginkan udara bersih, energi terbarukan, dan masa depan yang jauh dari teror iklim.
Tandatangani sekarang. Waktu semakin sempit untuk menurunkan emisi.
Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 19 Agustus 2025