Masyarakat petani pejuang nagari Kapa Masih terancam dengan keberadaan personil polisi dari Polda Sumbar. Pasalnya petani yang saat ini sedang memperjuangkan hak tanahnya masih diintimidasi dan kriminalisasi oleh personil polisi tersebut.

Polisi melarang masyarakat untuk melakukan aksi di lahan perjuangan terkait penanaman kalapa sawit yang dilakukan oleh PT PHP 1. Bahkan saat ini polisi sudah menjaga ketat seluruh pintu ke lahan perjuangan petani, sehingga hal tersebut semakin memperburuk dan mengancam kebebasan sipil. 

Sekali lagi polisi tidak menghormati upaya penyelesaian yang sedang dilakukan oleh masyarakat baik melalui pengadilan maupun lewat mekanisme reformasi agraria. Ini adalah bentuk ketidaknetralan polisi dalam upaya penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT PHP 1 selama ini.

Bukannya, salah satu tugas polisi itu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tapi kenapa malah melindungi pengusaha dalam menindas petani bahkan juga menjadi satpam perusahaan untuk melarang petani melakukan aktivitas pertanian.

Kepada kita semua yang terlahir dari rahim seorang petani, kepada kita yang membeli dan memakan hasil dari tanaman yang ditanam oleh petani, kepada orang-orang kota yang memakan sayuran dan buah-buahan dari petani, kepada negara yang membutuhkan petani untuk menjaga ketahanan pangan. Pantaskah kita semua DIAM?

Mari terus kita desak Kapolri untuk menarik mundur semua anggota kepolisian dari Polisi Daerah Sumatera Barat yang telah menjadi ancaman bagi petani di Kapa.

#tarikmundurpolisidarikapa