Pernahkah Anda membayangkan tidak bisa bernapas lega di tanah sendiri?

Bagi masyarakat Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, kemarau panjang kini identik dengan datangnya asap. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengancam kualitas udara, kesehatan warga, ekosistem rawa, satwa endemik, dan transportasi.

1. Kondisi saat ini
Titik panas (hotspot). BMKG melaporkan lonjakan sejak akhir Agustus 2026: 143 titik di Merauke pada 26–27 Agustus, dari 307 titik di Papua Selatan [1]; 1.603 hotspot di Merauke hingga 2 September [2]; 1.086 titik api di 22 distrik Merauke pada 6–7 September, dari 1.564 titik di seluruh Papua [3]; dan 2.310 hotspot di Papua Selatan pada 30 September, 225 di antaranya berkepercayaan tinggi [4]. Data 7 Oktober 2026 Papua Selatan berada di urutan kedua nasional dengan jumlah 2.328 titik panas terdeteksi sejak 1 Januari 2026  [5]. Sebagai pembanding, SiPongi+ Kementerian Kehutanan mencatat pada 1 Januari–30 September 2026 untuk seluruh Papua Selatan: 1.300 titik (NOAA-20, 68 berkepercayaan tinggi), 1.220 (SNPP), dan 555 (Terra/Aqua); data se-Papua Selatan ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Merauke, dan angka antar satelit tidak dapat dijumlahkan [7]. Angka antar sumber berbeda periode dan metode sehingga tidak dapat dibandingkan langsung; hotspot adalah deteksi satelit, belum tentu kebakaran yang terverifikasi.

Dampak langsung dan lintas wilayah. WALHI Papua mencatat kebakaran 18–23 Agustus di Merauke membakar sekitar 116,13 hektare [9]. BMKG memantau sebaran asap di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan [6]; BMKG Mimika menyatakan tidak ada hotspot di Mimika pada 30 September dan asap di sana diduga berasal dari Papua Selatan, khususnya Merauke [4]. Ini bukan hal baru: pada Oktober 2015 hampir 80% kabut asap Manokwari berasal dari kebakaran di Merauke, dan penerbangan di Manokwari dan Timika sempat ditutup [13].

2. Bahaya asap bagi kesehatan
WHO memperingatkan bahwa partikel halus PM2.5 dalam asap dapat menembus jauh ke paru-paru dan masuk ke aliran darah, dapat menempuh jarak jauh, dan paling berbahaya bagi bayi dan anak kecil, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas [14]. Tinjauan sistematis mengaitkan asap kebakaran dengan penyakit pernapasan (asma, PPOK, bronkitis, pneumonia); hubungannya dengan penyakit jantung masih belum konklusif [15]. Kemenkes mencatat 50.891 kasus ISPA akibat asap karhutla pada Juli–Agustus 2026, 12.600 di antaranya anak usia 0–5 tahun [16], dan 113.336 kasus kumulatif di tujuh provinsi terdampak hingga 9 September, 26.545 pada anak 0–5 tahun [17]. Di Sumatera Selatan tercatat 40.555 kasus pada September, 9.671 balita [18].  Dampak kesehatan: ±1.500 kasus ISPA/minggu di Merauke [19].

3. Mengapa verifikasi dan investigasi diperlukan
Analisis WALHI menemukan 399 dari 1.292 titik api di Papua Selatan berada di area konsesi dan proyek pangan nasional (245 food estate, 115 konsesi PBPH, 39 perkebunan sawit), dan Greenpeace menemukan 284 titik sumber asap di Papua, 278 di antaranya di kawasan PSN Merauke [8]. Ini analisis organisasi masyarakat sipil dan belum membuktikan penyebab kebakaran. Kami meminta verifikasi dan investigasi berbasis data spasial dan pemeriksaan lapangan atas sebaran titik panas, status kawasan, penguasaan lahan, aktivitas pembukaan lahan, dan pemegang izin. Presiden sendiri meminta ditelusuri apakah kebakaran disengaja dan siapa yang bertanggung jawab [12].

4. Dasar hukum sudah ada
Inpres Nomor 11 Tahun 2026 (31 Agustus 2026) menginstruksikan kementerian dan lembaga, gubernur, hingga bupati dan wali kota menegakkan larangan membuka lahan dengan cara membakar [10], sehingga pemerintah daerah memiliki mandat yang jelas. Pelaksanaannya harus menghormati hak masyarakat adat; WALHI mengingatkan Inpres ini berisiko menempatkan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab [11]. Penegakan harus adil dan tidak menjadikan warga kampung kambing hitam.

5. Tuntutan
Kami mendesak Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke menetapkan kebijakan pengendalian risiko karhutla yang terpadu, berbasis data, partisipatif, dan akuntabel, yang sekurang-kurangnya memuat:

1.    Peta risiko kebakaran yang dipublikasikan, peringatan dini, dan verifikasi titik panas di lapangan maksimal 24 jam pada zona risiko tinggi.

2.    Satgas Pengendalian Risiko Karhutla lintas sektor yang permanen (pencegahan hingga pemulihan), dengan laporan berkala yang terbuka.

3.    Penguatan kampung siaga dan Masyarakat Peduli Api, dengan pelibatan masyarakat adat, serta alternatif pengelolaan lahan tanpa bakar.

4.    Audit kesiapsiagaan dan kepatuhan pemegang izin, dengan sanksi administratif sesuai kewenangan, rekomendasi evaluasi atau pencabutan izin kepada instansi berwenang, dan pelimpahan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum.

5.    Sarana pemadaman awal, akses air, pemantauan kualitas udara, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan pelaporan terbuka kasus ISPA akibat asap di Merauke dan Papua Selatan.

6.    Anggaran pencegahan dan kesiapsiagaan yang memadai, transparan, dan dapat diawasi publik.

7.    Pemulihan lingkungan dan penghidupan masyarakat terdampak.

Tandatangani petisi ini agar generasi Papua berikutnya tidak mewarisi udara yang beracun. 

Sumber

[1] BMKG Wilayah V Jayapura, 26–27 Agu 2026: papua.antaranews.com/berita/767389

[2] Stasiun Klimatologi Papua Selatan, hingga 2 Sep 2026: rri.co.id/merauke/regional/2703459

[3] BMKG Wilayah V Jayapura, 6–7 Sep 2026: papua.antaranews.com/berita/767789

[4] Stasiun Klimatologi Papua Selatan dan BMKG Mimika, 30 Sep–1 Okt 2026: spektroom.co.id/bmkg-pastikan-tidak-ada-titik-panas-di-mimika

[5] BMKG, Deteksi titik panas provinsi6: https://cews.bmkg.go.id/tempatirk/HOTSPOT_ARCHIVED/?date=2026-10&view=province&region=Indonesia&metric=count

[6] BMKG, Prakiraan Cuaca Sepekan 11–17 Sep 2026: bmkg.go.id/cuaca/potensi-hujan-sepekan

[7] SiPongi+ Kementerian Kehutanan, filter Papua Selatan, 1 Jan–30 Sep 2026 (diakses 5 Okt 2026): sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/peta

[8] WALHI dan Greenpeace, Mongabay, 23 Agu 2026: mongabay.co.id/2026/08/23/mempertanyakan-keseriusan-pemerintah-antisipasi-kebakaran-hutan-dan-lahan

[9] WALHI Papua, Mongabay, 3 Sep 2026: mongabay.co.id/2026/09/03/asap-kepung-kota-biak-karhutla-papua-meluas

[10] Inpres 11/2026, RCTI+: rctiplus.com/news/detail/okezone/5469404

[11] Tanggapan WALHI atas Inpres 11/2026, Katadata, 10 Sep 2026: katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6aa2a78b4b31e

[12] Arahan Presiden, JawaPos, 9 Sep 2026: jawapos.com/nasional/2609090385

[13] Kabut asap Oktober 2015, Mongabay: mongabay.co.id/2015/10/19/kebakaran-lahan-di-papua-kabut-asap-pekat-penerbangan-terkendala

[14] WHO via UN News, Wildfire smoke poses hidden health threat, Jul 2026: news.un.org/en/story/2026/07/1168060

[15] Wildland fire smoke and human health (tinjauan sistematis, 2018): read.qxmd.com/read/29272827

[16] CNN Indonesia, 1 Sep 2026: cnnindonesia.com/nasional/20260901180650-20-1398849

[17] Cyrustimes, 16 Sep 2026: cyrustimes.com/karhutla-indonesia-kasus-ispa-113-ribu-september-2026

[18] Kompas.id, 5 Okt 2026: kompas.id/artikel/dampak-asap-kian-memprihatinkan-mahasiswa-tuntut-penanganan-karhutla-sumsel-lebih-optimal

[19] Dampak kesehatan: ±1.500 kasus ISPA/minggu di Merauke (https://rri.co.id/merauke/daerah-3t/2703440/dinkes-merauke-asap-kebakaran-berisiko-picu-ispa-hingga-gangguan-mata