Latar Belakang
Indonesia adalah negara demokrasi yang dibangun melalui perjuangan panjang Reformasi 1998. Reformasi mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan tanpa pengawasan, kritik tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman, dan pemerintah harus selalu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.

Namun, perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024 menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah demokrasi, tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran negara, penegakan hukum, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Kami menyampaikan petisi ini bukan untuk menolak setiap program pemerintah secara membabi buta, melainkan untuk menuntut agar setiap kebijakan negara dapat diuji secara terbuka, dievaluasi secara objektif, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan kepentingan rakyat serta konstitusi.

Pertama, menyempitnya ruang kritik dan kebebasan berekspresi.

Kritik dari mahasiswa, jurnalis, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, laporan Human Rights Watch mengenai Indonesia pada 2026 mendokumentasikan berbagai persoalan kebebasan berekspresi, intimidasi terhadap pengkritik pemerintah, serta kekerasan terhadap jurnalis dan media. Amnesty International pada Mei 2026 juga menerbitkan laporan tentang penggunaan misinformasi, disinformasi, dan tuduhan sebagai agen asing untuk mendiskreditkan masyarakat sipil pada masa pemerintahan Prabowo.

Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang untuk menyampaikan kritik secara aman semakin terancam. Pemerintah seharusnya menjawab kritik dengan data, dialog, dan perbaikan kebijakan, bukan membiarkan intimidasi atau pelabelan yang dapat membungkam suara masyarakat.

Sumber: Human Rights Watch, World Report 2026: Indonesia; Amnesty International, Building Up Imaginary Enemies, 19 Mei 2026.

Kedua, penggunaan anggaran negara harus transparan dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan sosial yang penting. Akan tetapi, skala anggaran, kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta pengawasannya harus dapat diperiksa secara terbuka. Setiap persoalan pelaksanaan harus ditindaklanjuti, bukan ditutupi oleh narasi keberhasilan semata.

Pada 8 Oktober 2026, Reuters melaporkan adanya instruksi pemangkasan 30 persen atas sisa anggaran perjalanan dinas serta pembekuan belanja nonesensial kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah batas hukum 3 persen dari PDB. Perkiraan defisit yang disebutkan dalam laporan tersebut mencapai 2,85 persen dari PDB.

Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan mengenai prioritas belanja, efektivitas program unggulan, beban fiskal, dan perlindungan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pelayanan publik.

Sumber: Reuters, 8 Oktober 2026, laporan mengenai langkah pengendalian defisit fiskal Indonesia.

Ketiga, kebijakan pemerintah harus dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan hanya pernyataan keberhasilan.

Masyarakat berhak mendapatkan data yang akurat mengenai lapangan kerja, upah, daya beli, kemiskinan, kesempatan usaha, dan pemerataan kesejahteraan. Klaim keberhasilan pemerintah harus dapat diuji dengan data resmi dan kondisi yang benar-benar dialami masyarakat.

The Jakarta Post pada Agustus 2026 melaporkan adanya pertanyaan publik mengenai konsistensi sejumlah klaim capaian pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan. Perbedaan informasi dan realitas di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis.

Kami menuntut evaluasi yang terukur terhadap program pemerintah, termasuk publikasi target, realisasi, biaya, penerima manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Keempat, perluasan peran militer dalam urusan sipil memerlukan pengawasan yang ketat.

Human Rights Watch menyoroti perluasan keterlibatan militer dalam jabatan sipil pada masa pemerintahan Prabowo. Kebijakan semacam ini harus dinilai secara cermat berdasarkan hukum, prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, dan perlindungan demokrasi.

Kami menuntut transparansi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, mekanisme pengawasan, dan evaluasi penempatan personel militer dalam urusan pemerintahan sipil. Kepentingan pertahanan negara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Kelima, DPR dan lembaga pengawas tidak boleh membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pemeriksaan yang memadai.

DPR memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mandat tersebut bukan sekadar formalitas, apalagi ketika kebijakan pemerintah menyangkut anggaran yang sangat besar, kebebasan warga negara, penegakan hukum, dan masa depan demokrasi.

Ketika masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai kebijakan pemerintah, DPR seharusnya memberikan jawaban melalui pemeriksaan yang transparan, rapat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tindak lanjut yang jelas.

Kami tidak ingin pengawasan negara hanya menjadi prosedur di atas kertas. Kami menuntut agar DPR menjalankan kewenangannya secara independen, tanpa tunduk pada kepentingan politik sempit maupun kepentingan kekuasaan.

Tuntutan Kami
Melalui petisi ini, kami mendesak Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan seluruh lembaga negara terkait untuk mengambil langkah-langkah berikut.

1. Mendesak DPR RI segera memproses usulan hak angket terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

DPR harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup penyelidikan harus mencakup dasar kebijakan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, hasil, serta pertanggungjawabannya kepada publik.

Hak angket harus dijalankan berdasarkan bukti, prosedur hukum, dan mekanisme DPR yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan kebenaran, menemukan persoalan tata kelola, serta menentukan tindak lanjut yang sesuai hukum.

2. Menuntut transparansi dan audit menyeluruh atas program prioritas pemerintah.

Publikasikan anggaran, kontrak yang dapat dibuka kepada publik, mekanisme pengadaan, penerima manfaat, hasil evaluasi, serta temuan pemeriksaan program prioritas, khususnya MBG dan program berskala besar lainnya. Dugaan penyimpangan harus diperiksa oleh lembaga berwenang dan ditindaklanjuti berdasarkan bukti.

3. Mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap pengkritik yang sah.

Lindungi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak demonstrasi damai, dan kerja masyarakat sipil. Setiap dugaan kekerasan, ancaman, persekusi, atau penyalahgunaan kewenangan terhadap jurnalis, mahasiswa, aktivis, dan warga harus diselidiki secara independen.

4. Menuntut evaluasi kebijakan ekonomi dan prioritas APBN yang terbuka.

Pemerintah harus memublikasikan indikator kinerja yang terukur mengenai lapangan kerja, upah, daya beli, kemiskinan, ketimpangan, dan efektivitas belanja negara. Belanja yang tidak efektif harus dievaluasi, sedangkan kebutuhan dasar masyarakat harus dilindungi.

5. Mendesak penguatan supremasi sipil dan pengawasan terhadap penempatan militer di jabatan sipil.

Pastikan seluruh kebijakan mengenai peran TNI dalam urusan sipil mempunyai dasar hukum yang jelas, berada dalam pengawasan yang efektif, serta tidak mengurangi akuntabilitas pemerintahan sipil dan hak-hak warga negara.

6. Mendesak penguatan independensi lembaga penegak hukum dan pengawas negara.

DPR, BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga terkait harus menjalankan mandat masing-masing secara independen sesuai kewenangannya. Dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti tanpa pandang bulu, tanpa intervensi politik, dan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Menuntut Presiden dan pemerintah memberikan jawaban terbuka atas kritik serta rekomendasi pengawasan.

Setiap persoalan kebijakan yang berdampak luas harus dijawab melalui data, penjelasan resmi, evaluasi, dan rencana perbaikan dengan tenggat waktu yang jelas. Pemerintah harus membuktikan komitmennya terhadap demokrasi melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

8. Mendesak DPR menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai konstitusi dan hukum.

Apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran, DPR harus meneruskan dan menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang sesuai. Apabila terdapat dasar konstitusional dan bukti yang memenuhi persyaratan, DPR harus menjalankan kewenangannya sesuai prosedur, tanpa melindungi siapa pun dari pertanggungjawaban.

Mengapa Petisi Ini Penting?
Kami percaya Indonesia tidak dibangun untuk menjadi negara yang hanya mendengarkan suara penguasa. Indonesia dibangun untuk melindungi rakyat, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab.

Kami tidak meminta pemerintah selalu benar. Kami menuntut pemerintah bersedia dikoreksi.

Kami tidak meminta DPR berpihak kepada satu kelompok politik. Kami menuntut DPR berpihak kepada konstitusi dan kepentingan rakyat.

Kami tidak meminta lembaga pengawas menghukum seseorang tanpa bukti. Kami menuntut agar setiap dugaan yang serius diperiksa secara independen dan transparan.

Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat, pengawasan kekuasaan, penegakan hukum yang adil, serta keberanian lembaga negara untuk mengoreksi kebijakan yang keliru.

Karena itu, kami mengajak seluruh warga Indonesia—mahasiswa, pekerja, akademisi, pelaku usaha, jurnalis, komunitas masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa—untuk mendukung petisi ini.

Jangan biarkan kritik dibungkam. Jangan biarkan anggaran publik luput dari pengawasan. Jangan biarkan lembaga perwakilan rakyat melupakan mandatnya.

Kami mendesak DPR RI segera menjalankan fungsi pengawasan secara nyata dan memproses hak angket atas kebijakan pemerintah yang memenuhi persyaratan hukum.

Demi Indonesia yang demokratis, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Rakyat bukan penonton. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kekuasaan harus bertanggung jawab kepada rakyat.