UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66 

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.