Saya merasa perlu mengangkat isu ini karena Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Kemkomdigi) telah membuat berbagai kesalahan dan cacat dalam hal struktur dan transparansi. Sebagai warga negara yang peduli akan masa depan digital negara ini, saya melihat kebutuhan mendesak untuk melakukan restrukturisasi terhadap kementerian ini agar lebih transparan dan adil dalam pengambilan keputusan.

Pertama, ada banyak laporan mengenai keputusan sepihak yang diambil tanpa partisipasi publik atau konsultasi yang seharusnya dilakukan. Menurut laporan terbaru, terdapat lebih dari 50 keputusan penting yang dibuat secara internal dalam 2 tahun terakhir tanpa melibatkan pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan yang seharusnya diusung oleh sebuah lembaga publik.

Kedua, struktur Kemkomdigi saat ini terlalu birokratis dan lamban dalam menanggapi isu-isu krusial, seperti keamanan data dan privasi pengguna. Dalam laporan tahunan kementerian tahun 2022, tercatat bahwa ada lebih dari 100.000 keluhan terkait perlindungan data yang tidak segera ditindaklanjuti karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakfleksibelan dalam menangani masalah yang membutuhkan perhatian cepat dan efektif.

Kami menyarankan pembentukan tim kerja khusus yang melibatkan pakar independen, perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan rencana restrukturisasi yang komprehensif. Tujuannya adalah memperkuat sistem pemerintahan digital yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Mari bersama kita dorong perubahan yang mendasar dan sangat dibutuhkan dalam Kemkomdigi. Tanda tangani petisi ini untuk mendukung restrukturisasi yang lebih transparan dan akuntabel agar masa depan digital Indonesia bisa lebih cerah dan berkelanjutan.