Pada 6 November 2026, MUI menetapkan Fatwa No. 131/2026 yang merekomendasikan Presiden bersama DPR menyusun UU pelarangan vape. Jika kebijakan pelarangan total diterapkan, bagaimana nasib kami?

Kami bukan sekadar bagian dari industri rokok elektrik. Kami adalah pekerja pabrik, pemilik usaha toko retail kecil, penjaga toko, karyawan distributor, kurir,  dan orang-orang yang setiap hari bekerja untuk menghidupi keluarga.

Menurut estimasi econom.ind , industri ini melibatkan sekitar 100.000–150.000 tenaga kerja, sebagian besar melalui UMKM. Di balik angka tersebut, ada penghasilan bulanan, cicilan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan keluarga yang harus tetap terpenuhi.

Kami memahami pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun, kami berharap kebijakan yang dibuat juga mempertimbangkan nasib pekerja yang selama ini mencari nafkah melalui usaha yang mengikuti ketentuan berlaku. Kami tidak ingin persoalan regulasi berujung pada hilangnya mata pencaharian tanpa kejelasan masa depan.

Kami menuntut DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan:

1. Jangan tutup seluruh ruang usaha kami. Kami berharap DPR dan pemerintah mempertimbangkan regulasi yang tidak melarang seluruh industri, serta membedakan produk vape legal yang memenuhi ketentuan dan membayar cukai dari produk ilegal.
2. Tindak tegas pelaku usaha ilegal, bukan pukul rata seluruh pekerja. Produsen dan pengedar liquid ilegal, termasuk produk yang terbukti mengandung narkotika, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
3. Buat aturan yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat. Kami mendukung penerapan batas usia, kewajiban uji laboratorium, standar kualitas produk, serta pengawasan distribusi yang lebih serius.
4. Jangan lupakan nasib pekerja dan UMKM. Libatkan kami dalam setiap pembahasan kebijakan. Jika ada perubahan aturan, berikan masa transisi dan perlindungan agar kami tidak kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian secara tiba-tiba.
   
   

Data GATS Indonesia 2021 dari Kementerian Kesehatan dan WHO mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dari 0,3% pada 2011 menjadi 3% pada 2021. Di balik perkembangan ekosistem ini, ada rantai usaha dan tenaga kerja yang juga perlu diperhitungkan dalam setiap perubahan kebijakan.

Kami bukan sekadar angka dalam sebuah industri. Kami adalah manusia yang punya keluarga, tanggung jawab, dan masa depan. Jangan biarkan nasib pekerja terlewat dalam pembahasan kebijakan ini.

Mari suarakan pentingnya kajian dampak PHK, perlindungan pekerja, dan masa depan UMKM dalam setiap proses perumusan kebijakan. Tanda tangani petisi ini untuk keberlangsungan hidup mereka!