Saya adalah salah satu warga lokal Seluma yang merasa terdampak langsung oleh kebijakan soal Pembatalan Seleksi PPPK tahap 2 dikarenakan overload PNS dan defisit APBD di Kabupaten Seluma. Kondisi ini mempengaruhi banyak calon PPPK tidak dapat melanjutkan proses seleksi. Keran mutasi harus dibuka untuk mengalihkan jumlah PNS yang overload di Seluma ke daerah lain. 

Dengan APBD yang kian defisit, jumlah PNS di Kabupaten Seluma semakin terasa overload dan menghambat proses pengajuan PPPK. Banyak PNS yang masih belum 10 tahun mengabdi, tetapi sangat membutuhkan mutasi ke daerah lain demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga mereka. Kami meminta Bupati Seluma untuk mendesak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk membuka keran mutasi bagi PNS yang belum 10 tahun mengabdi demi mengurangi overload PNS di Seluma.

Besaran defisit APBD dan jumlah PNS overload tidak bisa dibiarkan terus berlanjut dan mempengaruhi proses kerja pemerintah daerah. Segera cari solusi dan mulailah dengan membuka keran mutasi bagi PNS yang belum 10 tahun mengabdi. Dengan demikian, kami berharap Bupati akan membantu meringankan beban kami dan pemerintah daerah di tengah kondisi APBD yang defisit. Dukung kami dengan menandatangani petisi ini.