Sebagai warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam hukum, saya merasa prihatin dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam amar putusan tersebut, terdapat frasa bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah SMA yang setara.

Tentu kita semua memahami bahwa syarat minimal pendidikan bagi pejabat publik adalah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh siapapun yang hendak maju dalam kontestasi pilpres sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf r Undang-Undang nomer 7 tahun 2017. Hal ini menekankan pentingnya integritas dan transparansi dari setiap pejabat publik di negeri kita tercinta.

Dalam situasi ini, adalah hak saya dan setiap warga Indonesia untuk menuntut kejelasan dan keadilan agar proses demokrasi kita berjalan dengan bersih dan sesuai peraturan. Ketika syarat hukum tidak dipenuhi, hal ini dapat memberikan preseden buruk dan merugikan demokrasi kita, serta memberikan kesan buruk terhadap komitmen institusi-institusi kita terhadap keadilan dan penegakan hukum.

Gibran Rakabuming Raka seharusnya menunjukkan tanggung jawab etika, moral dan profesional dengan Mengundurkan Diri Secara Sukarela dari jabatan Wakil Presiden. Ini tidak hanya akan menunjukkan integritas pribadinya tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik kita dan mewakili model demokrasi yang kita ingin tegakkan.

Saya mengajak Anda semua yang percaya pada keadilan dan integritas untuk bergabung dengan saya dalam menyerukan agar Gibran Rakabuming Raka mengambil langkah tersebut. Mari kita tanda tangani petisi ini dan tuntut tindakan yang adil dan beretika bagi semua pejabat publik di negara kita 🇮🇩

DARI SINI PERUBAHAN DIMULAI... PETISI ADALAH BENTUK PERLAWANAN RAKYAT DALAM DEMOKRASI MODERN!!!

Vox populi, vox dei "suara rakyat adalah suara Tuhan"

Yogyakarta,  8 Oktober 2026.                    Handy Wardana ~ QNC Opposite