Ditujukan kepada: Wali Kota Semarang beserta jajaran Pemerintah Kota Semarang

Kami, warga Kota Semarang, mendukung berbagai program Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan keluarga melalui Gerakan PKK.

Namun dalam pelaksanaannya, kami merasakan bahwa beberapa kegiatan masih memerlukan kehadiran masyarakat secara rutin dalam berbagai pertemuan. Bagi banyak warga, terutama ibu yang bekerja, pelaku UMKM, keluarga dengan anak kecil, lansia, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan, mekanisme seperti ini menjadi tantangan tersendiri.

Kami percaya bahwa tujuan program tetap dapat tercapai melalui sistem yang lebih sederhana, efisien, dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta pelayanan publik modern. Fokus utama seharusnya adalah tercapainya tujuan program, bukan banyaknya kegiatan yang harus dihadiri masyarakat.

1. Pemilahan sampah dilakukan secara mandiri di setiap rumah

Kami mendukung program pemilahan sampah. Namun kami mengusulkan agar setiap rumah tangga melakukan pemilahan secara mandiri tanpa harus berkumpul untuk memilah bersama-sama.

Sampah yang telah dipilah dapat dikelola melalui salah satu atau kombinasi beberapa sistem berikut:

• pengambilan door to door oleh petugas kebersihan yang direkrut langsung oleh pemkot, petugas bank sampah, atau mitra resmi sesuai jadwal;
• penyediaan drop point atau titik pengumpulan kecil yang mudah dijangkau warga di setiap lingkungan;
• penyediaan titik pengumpulan tetap di bank sampah, kantor kelurahan, atau fasilitas umum lainnya.

Apabila diberikan insentif, pencatatan dapat dilakukan menggunakan nomor rumah, QR Code, atau sistem digital sehingga masyarakat tetap memperoleh poin atau tabungan tanpa harus menghadiri kegiatan rutin.

Tugas-tugas yang bersifat operasional dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya. Sehingga pengurus PKK dapat lebih berfokus pada fungsi koordinasi, edukasi, penyampaian aspirasi masyarakat, dan pemberdayaan keluarga.

2. Pengelolaan minyak jelantah dibuat lebih praktis

Kami mengusulkan agar pengumpulan minyak jelantah dilakukan melalui mekanisme yang mudah diakses masyarakat, seperti:

• pengambilan door to door oleh petugas atau mitra resmi sesuai jadwal;
• penyediaan drop point atau titik pengumpulan tetap di kelurahan, bank sampah, SPBU, atau fasilitas umum lainnya.

Sistem insentif berupa tabungan, poin, uang hasil penjualan, atau penukaran dengan kebutuhan pokok, bisa tetap diterapkan agar masyarakat semangat mengumpulkan jelantah. Pencatatan insentif dapat dilakukan menggunakan sistem digital maupun administrasi sederhana berdasarkan identitas rumah, sehingga masyarakat tidak perlu hadir dalam kegiatan rutin hanya untuk menyetor minyak jelantah.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat karena sistem menjadi lebih mudah, praktis, dan tetap memberikan manfaat ekonomi.

3. Pengelolaan Taman TOGA dipusatkan di tingkat kelurahan

Kami mendukung keberadaan Taman Tanaman Obat Keluarga sebagai sarana edukasi, penghijauan, dan penyediaan tanaman obat bagi masyarakat.

Namun kami mengusulkan agar Taman TOGA dipusatkan sebagai taman percontohan di tingkat kelurahan yang dikelola oleh dinas atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau, atau melalui mekanisme pengelolaan resmi yang ditetapkan Pemerintah Kota.

Dengan demikian:

• kualitas taman dapat lebih terjaga;
• koleksi tanaman menjadi lebih lengkap;
• taman dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi masyarakat;
• perawatan menjadi lebih berkelanjutan;
• warga tidak terbebani kewajiban perawatan rutin taman komunal.

4. Penggunaan seragam PKK dibuat lebih fleksibel

Kami mengusulkan agar penggunaan seragam PKK tidak diwajibkan pada pertemuan rutin tingkat RT.

Seragam tetap dapat digunakan pada acara resmi seperti pelantikan, Hari Kesatuan Gerak PKK, kunjungan resmi, maupun kegiatan representatif lainnya.

Dalam kondisi ekonomi yang masih menantang, kewajiban membeli berbagai jenis seragam dapat menjadi beban tambahan bagi sebagian keluarga. Fleksibilitas penggunaan seragam diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa mengurangi identitas maupun tujuan Gerakan PKK.

5. Penyederhanaan Tata Laksana dan Administrasi PKK

Kami mengusulkan agar Pemerintah Kota Semarang bersama Tim Penggerak PKK melakukan evaluasi terhadap tata laksana dan administrasi PKK agar lebih sederhana, efektif, dan tidak membebani pengurus maupun kader.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Administrasi pengurus dibatasi menjadi 2 administrasi inti, yaitu:
  1. Administrasi keanggotaan dan kegiatan.
  2. Administrasi keuangan dan pertanggungjawaban;
• Administrasi tambahan yang tidak diwajibkan oleh peraturan agar dikaji ulang, digabungkan, atau dihapus;
• Menggabungkan atau mengurangi administrasi yang memiliki fungsi serupa sehingga menghindari pencatatan berulang dan laporan yang tumpang tindih;
• Memanfaatkan sistem administrasi digital untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan.

6. Peninjauan Kembali Beban Kerja Pengurus PKK

Kami mengusulkan agar Pemerintah Kota Semarang bersama Tim Penggerak PKK melakukan peninjauan kembali terhadap beban kerja pengurus PKK agar tetap proporsional dengan peran PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh partisipasi sukarela.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• mengevaluasi seluruh tugas pengurus agar sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan waktu para kader;
• Tugas administrasi teknis yang dapat dikerjakan oleh petugas profesional dialihkan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya;
• Pengurus PKK difokuskan pada koordinasi, penyampaian aspirasi, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

7. Program JKN dan Posyandu

Kami mengusulkan agar program JKN dan posyandu dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

• Pelaksanaan teknis, pencatatan kesehatan, pelaporan, dan pelayanan dilakukan oleh tenaga atau petugas terkait sesuai ketentuan;
• Libatkan kader PKK sesuai kebutuhan dan kemampuan, tanpa membebankan seluruh pekerjaan teknis kepada pengurus;
• Perkuat peran dinas kesehatan dan puskesmas dalam pembinaan, pendampingan, serta evaluasi program.

Harapan Kami

Melalui petisi ini, kami tidak bermaksud mengurangi semangat gotong royong maupun menolak program-program Pemerintah Kota Semarang.

Sebaliknya, kami mengajak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program agar lebih efektif, efisien, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kami percaya bahwa dengan sistem yang lebih sederhana, masyarakat tetap dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesehatan keluarga, dan mendukung program pemerintah tanpa mengurangi waktu produktif maupun tanggung jawab terhadap pekerjaan dan keluarga.

Kami mengajak seluruh warga Kota Semarang yang memiliki harapan yang sama untuk mendukung petisi ini agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan Program PKK dan pelayanan publik di Kota Semarang.

Mari bersama-sama mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil untuk Kota Semarang yang semakin baik.