Polemik kebijakan yang dibuat oleh Mentri ESDM (Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral) yakni Bahlil Lahadalia telah melahirkan kesengsaraan masyarakat. Kebijakan tersebut kontroversial pasca pernyataan Ketua harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa kebijakan tersebut tidak melalui persetujuan Presiden. Tentu para menteri memiliki aturan dalam membuat kebijakan, beberapa poin garis besar Bahlil telah melanggar aturan dalam membuat kebijakan tentang Pengedaran Gas Elpiji 3Kg:

1. Tidak melalui persetujuan Presiden
2. Tidak berorientasi dengan kepentingan masyarakat
3. Tidak berbasis data dan akademis yang kredibel, hanya sebatas asumsi dan uji coba atau tes ombak

Dampak yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut beragam komplikasi, dari turunnya produktivitas masyarakat, terhambat pertumbuhan ekonomi, menyulitkan masyarakat bawah dan menengah untuk melanjutkan hidup hingga ada yang meregang nyawa akibat mengantri gas. Setelah ditindaklanjuti membuktikan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat urgen, faktanya gas tidak mengalami kelangkaan yang signifikan meskipun masih impor dari klarifikasi Bahlil sendiri.

Untuk itu kami menyatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat fatal, masyarakat bukan sebagai kelinci percobaan dalam membuat kebijakan, namun harus dengan perhitungan dan keputusan yang bijak. Dengan ini menyatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia agar mengundurkan diri sebagai Pejabat Publik.