MARI DUKUNG UNDANG-UNDANG SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

4.431

Masalahnya

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SUDAH DALAM KEADAAN DARURAT…

JIKA DIBIARKAN AKAN BERAKIBAT TERJAJAH SEUMUR HIDUP…

ATAU TERJADI PEMBERONTAKAN YANG BERAKIBAT PECAH NEGARA…

 

Indonesia adalah Negara Kepulauan terluas di dunia, wilayahnya seluas Eropa, dan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat kaya, termasuk tanah, air, laut, hutan dan tambang. Lokasinya strategis dalam sistem perdagangan dan geopolitik dunia. Dengan kekayaan SDA seperti ini, seharusnya Indonesia sudah maju, makmur, dan sejahtera dan adil sesuai konstitusi. Tetapi pengelolaan SDA sejak Orde Baru didominasi kepentingan asing dan segelintir WNI yang menjadi orang-orang terkaya, sedangkan sebagian besar rakyat tetap miskin, hampir miskin, dan sulit hidup dengan hanya UMR.

 

PENGUSAHAAN SDA SELAMA INI DIDOMINASI KESERAKAHAN, MELALAIKAN PASAL 33 UUD 1945, yang:

  1. abaikan ilmu pengelolaan SDA sebagai aset negara yang bernilai tinggi dan menjadi hajat hdup orang banyak;
  2. abaikan ilmu-ilmu penataan ruang dan lingkungan hidup untuk keserasian Pembangunan antardaerah, keberlanjutan, dan kepentingan geopolitik termasuk pertahanan;
  3. abaikan ilmu perencanaan yang seharusnya mengintegrasikan pengusahaan SDA dengan pembangunan berbagai sektor lain, termasuk indrastruktur, SDM, dan industri hilir;
  4. abaikan usaha Bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
  5. Kurang memanfaatkan ilmu rekayasa pembiayaan yang mengoptimalkan pengusahaan SDA untuk membiayai pembangunan, tanpa harus berhutang yang membebani rakyat, dan tanpa mengandalkan APBN/APBD.

 

PENGELOLAAN SDA MENJADI ARENA KONGKALIKONG ANTARA PENGUSAHA DAN PENGUASA…

 

HARUS ADA INOVASI UNTUK KEBIJAKAN BARU YANG CERDAS DAN BERETIKA MENURUT NORMA ILMU, AGAMA, DAN KONSTITUSI…

  1. Agar SDA dikelola secara arif untuk pelestarian, penyediaan sarana-prasarana umum, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan;
  2. Agar usaha pengelolaan SDA skala besar dan menengah dikelola oleh usaha bersama (Pasal 33 ayat 1 UUD 45) yang 2/3 saham/keuntungannya dibagi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat setempat/adat/kerajaan, pekerja, desa, dan lainnya; dan
  3. Agar negara (Pemerintah Dan Pemda): 
    • tidak perlu lagi berhutang dalam membiayai pelaksanaan Pembangunan;
    • dapat menyediakan pangan dan pakaian murah serta terjangkau bagi seluruh rakyat;
    • dapat menyediakan tanah gratis untuk rumah dan perumahan murah terjangkau;
    • dapat memelihara fakir, miskin dan anak telantar sesuai amanat UUD 1945;
    • dapat menyediakan pelayanan umum yang memberikan pendidikan gratis semua jenjang, kesehatan gratis untuk semua rakyat, dan transportasi umum murah; dan
    • menghilangkan kemiskinan di sekitar lokasi SDA dan ketimpangan antarwilayah.  

 

IKATAN AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (IAP) Indonesia, yang dimotori oleh IAP Jawa Barat telah menyiapkan naskah akademik dan RUU Sistem Pengelolaan SDA pada tahun 2021 dengan berlandaskan inovasi pengelolaan SDA. Dokumen tersebut telah diolah diperkaya dalam Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada tahun 2023.

 

DUKUNGLAH AGAR RUU SP-SDA DAPAT DISAHKAN MENJADI UU

UNTUK INDONESIA MAJU, MAKMUR, ADIL, DAN BERKELANJUTAN…

TIDAK BOLEH LAGI ADA ORANG MISKIN, APALAGI TERLANTAR…

 

BUBUHKAN TANDA TANGAN ANDA SEGERA ......!

Rekaman live streaming saat seminar RUU SP-SDA, dapat ditonton pd ljnk di bawah ini... https://youtube.com/live/rHwX5ngCJMQ

avatar of the starter
IAP JABARPembuka Petisi

Suara Pendukung

Perkembangan Terakhir Petisi