

Hapus Sistem Pembayaran UKT di PTN dan PTAIN, Wujudkan Pendidikan Murah!
Masalahnya
Mari Tanda Tangani Petisi untuk Penghapusan Sistem Pembayaran Uang Kuliah Tunggal
Setelah diputuskannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kini sistem pembayaran yang berlaku di kampus untuk strata satu (S1) terlihat sangat berbeda dengan sistem pembayaran sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru sebelumnya menggunakan sistem uang pangkal, kini beralih menjadi sistem pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Secara prinsip, UKT merupakan sistem pembayaran kuliah yang efisien dan tentunya sangat membantu masyarakat kaum golongan menengah ke bawah, karena sistem tersebut menggunakan prinsip subsidi silang (masyarakat mampu membantu masyarakat yang kurang mampu). Implementasi subsidi silang dilakukan dengan melakukan penggolongan, dari golongan I (satu) hingga golongan yang telah diputuskan oleh Kemedikbud sesuai dengan pengajuan jumlah golongan yang dilakukan oleh PTN.
Proses penggolongan tersebut berdasarkan penghasilan orang tua, hal ini dibuktikan dengan cara mahasiswa menyerahkan slip gaji orang tua, kartu keluarga (KK), struk biaya listrik dan persyaratan administrasi lainnya. Apabila orang tua mahasiswa berpenghasilan rendah, maka mahasiswa tersebut masuk golongan I (satu). Golongan satu merupakan golongan terendah dalam sistem UKT, nominal biaya yang dibayarkan juga rendah, begitu juga golongan-golongan berikutnya, semakin tinggi golongan, maka semakin tinggi pula nominal biaya kuliah yang dibayarkan.
Kelebihan sistem UKT selanjutnya ialah subsidi Bantuan Operasional perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). BOPTN sangat membantu kemampuan masyarakat dalam membayar biaya kuliah, karena jumlah biaya kuliah selama 8 (delapan) semester disubsidi langsung oleh BOPTN sehingga meringankan nominal biaya kuliah yang dibayarkan.
Selain itu, mahasiswa tidak perlu untuk membayar biaya diluar pembayaran semester, karena dalam aturan UKT, beban biaya mahasiswa menjadi biaya tunggal, yaitu dibayarkan (terakumulasi) disetiap semesternya. Mahasiswa sudah tidak mempunyai beban biaya untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktikum, wisuda dan pembayaran lainnya. Hal ini diatur dengan tujuan agar PTN tidak memungut biaya yang out put nya tidak jelas.Hemat penulis, sistem pembayaran UKT adalah sistem pembayaran yang berkeadilan, namun implementasi sistem pembayaran tunggal tersebut kurang maksimal dan sering kali memicu perdebatan mahasiswa dengan pihak kampus. Hal ini dikarenakan transparansi biaya UKT sangat jarang dilakukan oleh pihak Universitas. Padahal, pada sistem pembayaran uang pangkal (sebelum ditetapkannya sistem UKT), pihak kampus pasti memberikan rincian penggunaan biaya yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa.
Dari beberapa diskusi internal DEMA UIN Sunan Kalijaga dengan aktifis organisasi mahasiswa, ketika pihak kampus diminta untuk menyerahkan rincian penggunaan biaya kuliah tunggal, seringkali kampus tidak memberikan dengan alasan rincian tersebut ialah rahasia kampus yang tidak semua orang dapat mengaksesnya. Padahal, daftar rincian penggunaan biaya yang diminta oleh mahasiswa adalah biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa, secara otomatis mahasiswa berhak untuk mendapatkan data rincian penggunaan biaya tersebut. Termasuk penggunaan subsidi BOPTN selayaknya juga ditransparansikan, karena BOPTN termasuk sumber utama subsidi biaya kuliah tunggal. Dengan mentransparansikan penggunaan dana, maka tidak akan ada lagi asumsi-asumsi bahwa pihak kampus menggelembungkan biaya kuliah dan lain sebagainya.
Setelah ditetapkannya Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), disusul dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang pembatasan masa kuliah yakni untuk program studi S1 dan D4 yakni 5 tahun. Tentu hal ini menjadi kegelisahan mahasiswa yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus, karena masa studi mahasiswa sangat terbatas, sedangkan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus diselesaikan sangat banyak, sehingga waktu mahasiswa sangatlah sedikit untuk beraktifitas diluar kampus.
DEMA UIN Sunan Kalijaga menilai bahwa aturan pembatasan masa studi tersebut sama seperti halnya yang pernah dilakukan oleh orde baru melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu diterapkannya Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK), yaitu mahasiswa dikondisikan agar tidak terlibat dalam dunia politik (kontrol terhadap pemerintah) dan pembatasan masa kuliah melalui dibebankannya SKS terhadap mahasiswa. Dengan diterapkannya NKK/BKK diharapkan mahasiswa konsentrasi belajar didalam kampus (back to campus).
Maka dari itu, DEMA UIN Sunan Kalijaga berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kemeterian Agama untuk menghapus peraturan sistem pembayaran UKT dan pembatasan masa studi sehingga mahasiswa lebih bebas beraktifitas sesuai dengan skill yang dimiliki.

Petisi ditutup
Masalahnya
Mari Tanda Tangani Petisi untuk Penghapusan Sistem Pembayaran Uang Kuliah Tunggal
Setelah diputuskannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Permendikbud) No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kini sistem pembayaran yang berlaku di kampus untuk strata satu (S1) terlihat sangat berbeda dengan sistem pembayaran sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru sebelumnya menggunakan sistem uang pangkal, kini beralih menjadi sistem pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Secara prinsip, UKT merupakan sistem pembayaran kuliah yang efisien dan tentunya sangat membantu masyarakat kaum golongan menengah ke bawah, karena sistem tersebut menggunakan prinsip subsidi silang (masyarakat mampu membantu masyarakat yang kurang mampu). Implementasi subsidi silang dilakukan dengan melakukan penggolongan, dari golongan I (satu) hingga golongan yang telah diputuskan oleh Kemedikbud sesuai dengan pengajuan jumlah golongan yang dilakukan oleh PTN.
Proses penggolongan tersebut berdasarkan penghasilan orang tua, hal ini dibuktikan dengan cara mahasiswa menyerahkan slip gaji orang tua, kartu keluarga (KK), struk biaya listrik dan persyaratan administrasi lainnya. Apabila orang tua mahasiswa berpenghasilan rendah, maka mahasiswa tersebut masuk golongan I (satu). Golongan satu merupakan golongan terendah dalam sistem UKT, nominal biaya yang dibayarkan juga rendah, begitu juga golongan-golongan berikutnya, semakin tinggi golongan, maka semakin tinggi pula nominal biaya kuliah yang dibayarkan.
Kelebihan sistem UKT selanjutnya ialah subsidi Bantuan Operasional perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). BOPTN sangat membantu kemampuan masyarakat dalam membayar biaya kuliah, karena jumlah biaya kuliah selama 8 (delapan) semester disubsidi langsung oleh BOPTN sehingga meringankan nominal biaya kuliah yang dibayarkan.
Selain itu, mahasiswa tidak perlu untuk membayar biaya diluar pembayaran semester, karena dalam aturan UKT, beban biaya mahasiswa menjadi biaya tunggal, yaitu dibayarkan (terakumulasi) disetiap semesternya. Mahasiswa sudah tidak mempunyai beban biaya untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktikum, wisuda dan pembayaran lainnya. Hal ini diatur dengan tujuan agar PTN tidak memungut biaya yang out put nya tidak jelas.Hemat penulis, sistem pembayaran UKT adalah sistem pembayaran yang berkeadilan, namun implementasi sistem pembayaran tunggal tersebut kurang maksimal dan sering kali memicu perdebatan mahasiswa dengan pihak kampus. Hal ini dikarenakan transparansi biaya UKT sangat jarang dilakukan oleh pihak Universitas. Padahal, pada sistem pembayaran uang pangkal (sebelum ditetapkannya sistem UKT), pihak kampus pasti memberikan rincian penggunaan biaya yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa.
Dari beberapa diskusi internal DEMA UIN Sunan Kalijaga dengan aktifis organisasi mahasiswa, ketika pihak kampus diminta untuk menyerahkan rincian penggunaan biaya kuliah tunggal, seringkali kampus tidak memberikan dengan alasan rincian tersebut ialah rahasia kampus yang tidak semua orang dapat mengaksesnya. Padahal, daftar rincian penggunaan biaya yang diminta oleh mahasiswa adalah biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa, secara otomatis mahasiswa berhak untuk mendapatkan data rincian penggunaan biaya tersebut. Termasuk penggunaan subsidi BOPTN selayaknya juga ditransparansikan, karena BOPTN termasuk sumber utama subsidi biaya kuliah tunggal. Dengan mentransparansikan penggunaan dana, maka tidak akan ada lagi asumsi-asumsi bahwa pihak kampus menggelembungkan biaya kuliah dan lain sebagainya.
Setelah ditetapkannya Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), disusul dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang pembatasan masa kuliah yakni untuk program studi S1 dan D4 yakni 5 tahun. Tentu hal ini menjadi kegelisahan mahasiswa yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus, karena masa studi mahasiswa sangat terbatas, sedangkan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus diselesaikan sangat banyak, sehingga waktu mahasiswa sangatlah sedikit untuk beraktifitas diluar kampus.
DEMA UIN Sunan Kalijaga menilai bahwa aturan pembatasan masa studi tersebut sama seperti halnya yang pernah dilakukan oleh orde baru melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu diterapkannya Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK), yaitu mahasiswa dikondisikan agar tidak terlibat dalam dunia politik (kontrol terhadap pemerintah) dan pembatasan masa kuliah melalui dibebankannya SKS terhadap mahasiswa. Dengan diterapkannya NKK/BKK diharapkan mahasiswa konsentrasi belajar didalam kampus (back to campus).
Maka dari itu, DEMA UIN Sunan Kalijaga berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kemeterian Agama untuk menghapus peraturan sistem pembayaran UKT dan pembatasan masa studi sehingga mahasiswa lebih bebas beraktifitas sesuai dengan skill yang dimiliki.

Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 13 Maret 2016