Pemerintah kini tengah mencocokan administrasi untuk mempercepat proses pengembalian sertifikat kelenteng. Team aset daerah akan mengajukan kepada pemerintah pusat dan keputusan ada di pemerintah pusat..

Kami percaya bahwa segala hal administratif yang selama ini digunakan untuk mempersulit upaya pengembalian sertifikat bisa dibantu dan diawasi oleh presiden jokowi demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan di negara indonesia yg ber-Pancasila dan menjadikan ketuhanan yang maha esa menjadi dasar negara..

Semoga tidak ada lagi diskriminasi terhadap minoritas terutama keturunan tionghoa di negeri tercinta Indonesia ini.. NKRI harga mati.. Merdeka!!!