Saudara-saudari setanah air. Sabtu, 28 November lalu kita seperti ditampar oleh anggota DPR pengusung revisi UU KPK. Badan legislasi DPR dan pemerintah akhirnya sepakat untuk mengebut revisi undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan wakil ketua Baleg, Firman Soebagyo, optimis bahwa revisi ini akan selesai sebelum masa penutupan sidang DPR akhir Desember 2015. Quo vadis pemerintah? Pertanyaan ini kita teriakkan untuk meminta komitmen pemerintah dalam melindungi dan memperkuat KPK. Akan tetapi, pemerintah seakan-akan menutup telinga ketika rakyat berteriak menuntut keadilan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly diberitakan telah mengamini proses percepatan revisi KPK ini. Ketika pemerintah dan DPR sudah memalingkan wajah dari rakyat, lalu siapa yang sekarang menjadi harapan kita? Masih ada satu harpan, Presiden Joko Widodo sampai sekarang tidak memberikan lampu hijau untuk revisi ini. Oleh sebab itu, mari kita berteriak lebih keras kepada Presiden Joko Widodo. Kita meminta kepada presiden untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. Mari kita sebarkan api perjuangan ini, demi Indonesia bebas korupsi dan bebas koruptor. Salam Antikorupsi. Yohanes Suryo Bagus Tri H Inisiator Petisi change.org/janganbunuhKPK Alumni Sekolah Antikorupsi, Indonesia Corruption Watch +628977175297