

BOIKOT PBL FKM UNHAS
Masalahnya
Uang Kuliah Tunggal atau yang dikenal dengan sebutan UKT, Kebijakan ini mengatur tentang regulasi seluruh pembayaran uang kuliah yang dibebankan kepada masyarakat untuk diringkasmenjadi satu kali pembayaran tiap semester hingga lulus. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013, kebijakan ini akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014 untuk mahasiswa baru program S1 (reguler). Kini Uang Kuliah Tunggal telah diterapkan di Universitas Hasanuddin.
Landasan Hukum UKT dan Perumusannya
Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan 2 hal yakni:
- Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
- Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
Sebelum muncul surat edaran tersebut, Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran lainnya yang konon masih berhubungan dengan UKT, antara lain :
- 4 Januari 2012, dengan surat edaran No.21/E/T/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal.
- 21 Februari 2012, dengan surat edaran No. 305/E/T/2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah.
- 21 Maret 2012, dengan surat edaran No. 488/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi.
Kebijakan UKT pada dasarnya merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU PT) yang yang terbit pada bulan Agustus 2012. Saat ini UU PT tersebut sedang dilakukan proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu bukti kuat bahwa UKT merupakan implementasi dari UU PT adalah tentang perumusan penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dipengaruhi oleh indeks yang tertuang pada pasal 88 ayat 1. BKT merupakan nominal biayakuliah (sebenarnya) yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan TinggiNegeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2, dan K3 yang masing-masing merupakan indeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan kemahalan wilayah.
BKT= Rata-Rata Unit Cost X (K1) X (K2) X (K3)
Indeks capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipengaruhi oleh satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU PT ayat 1 pasal 18. Untuk nominal indeks jenis program studi dan kemahalan wilayah memiliki variasi yang berbeda. Dalam hal ini, rata-rata unit cost PTN yang telah dihitung diperoleh angka sebesar Rp.5,08 juta. Untuk mendapatkan nominal tarif UKT maksimal, maka BKT tersebut akan dikurangi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
UKT= BKT – BOPTN
UKT = Uang Kuliah Tunggal, yaitu sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. (Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)
Terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, keluarga, atau yang membiayainya. (Pasal 2 ayat (3) Permenristekdikti 22/2015)
PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma. (Pasal 8 Permenristekdikti 22/2015)
BKT = Biaya Kuliah Tunggal, yaitu keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. (Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)
BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. (Pasal 2 ayat (1) Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)
BOPTN = Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. (Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti No 6 Tahun 2016)
Dari perumusan tersebut, tentunya masing-masing Perguruan Tinggi akan memiliki tarif UKT maksimal yang berbeda, bahkan perbedaan tersebut juga bisa terjadi di setiap prodi atau jurusan dalam satu Perguruan Tinggi. Selain itu, bahkan pada konsideran bagian menimbang pada Permenristekdikti No 6 Tahun 2016 tentang BOPTN, dijelaskan, “bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri”.
Penerapan UKT di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin saat ini masih sedang hangat-hangat diperbincangkan, khususnya masalah pendanaan biaya kuliah lapangan. Praktek Kuliah Tunggal atau yang biasa di singkat PBL adalah salah satu mata kuliah yang ada kuliah turun lapangan. Hal ini yang menjadi polimek saat ini, pembiayaan kuliah lapangan ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh pihak birokrasi. Padahal kalau dibenturkan dengan pembayaran UKT yang kuliah lapangan sepenuhnya itu dibiayai seperti yang sudah sangat jelas termaktub dalam Permendikbud nomor 93 tahun 2014 tentang Tata cara penerapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi berbadan hukum. Dalam peaturan tersebut menjelaskan tentang ada 2 jenis biaya kuliah, yaitu biaya langsung dalam penyelenggaran pendidikan dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaran pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaran kurikulum program studi. Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaran program studi. Melihat Permendikbud tersebut sudah sangat jelas bahwa biaya PBL seharusnya dibiayai sepenuhnya oleh pihak birokrasi.
KRONOLOGI :
Pengurus BEM diundang untuk menghadiri rapat kerja pembagian komisi di FKM. Pembahasan hasil sidang komisi diadakan di hotel Kolonial. Hingga saat pembahasan keuangan dan pendanaan ditunda dan rencana akan dilanjutkan di FKM. Namun pada saat pembahasan lanjutan pengurus BEM tidak diundang dan dalam pembahasannya pun tidak disinggung masalah pendanaan.
Untuk angakatan yang telah melewati PBL I dan II, dan sedang dalam kegiatan PBL III. Merunut kebelakang masalah PBL ini memang sudah bermasalah dari awal. Pengurus BEM FKM-UH i periode 2015-2016. Mereka berencana bertemu dengan wakil dekan II FKM-UH untuk membahas lebih lanjut tentang masalah dana PBL yang merupakan salah satu mata kuliah yang akan melakukan kuliah lapangan ke luar daerah Makassar. Saat diskusi di ruangan Wakil Dekan II pengurus menanyakan masalah pendanaan PBL I yang seharusnya ditanggung oleh birokrasi karena angkatan 2013 sudah menanggung biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal). Namun saat itu ditanyakan masalah itu WD II selaku pihak yang harusnya lebih mengetahui dan khatam akan masalah pendanaan fakultas justru tidak bisa menjelaskan masalah pembiayaan PBL I ini. Kemudian yang lebih membuat mahasiswa saat itu tercengang adalah WD II menelpon seorang koleganya untuk menanyakan masalah UKT tersebut dan menyuruhnya untuk menjelaskan masalah UKT via telepon. Masalah transportasi untuk PBL I seharusnya masuk dalam biaya operasional yang ditanggung oleh UKT yang termaktub dalam Setelah lama berdialog akhirnya WD II mengatakan bahwa hanya uang ATK yang ditanggung.
Untuk PBL II, pengurus kembali naik untuk membahas hal yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu masalah yang sama masalah tentang pembiayaan transportasi PBL II. Pertemuan ini diadakan diruangan dekan dan yang hadir pada pertemuan itu adalah dekan,WD II, dan WD III. Hasil yang diperoleh dari pihak birokrasi pada saat ini adalah penolakan dengan alasan bahwa tidak bisa mengeluarkan anggaran karena akhir tahun dan pihak birokrasi sudah tutup buku. Tetapi saat diskusi PBL II ini juga WD II berjanji untuk mencairkan dana pada PBL III nantinya.
Pengurus BEM kembali naik untuk menanyakan kepada WD II terkait pendanaan PBL III. Saat itu WD II mengatakan dana yang dialokasikan untuk PBL III sebesar Rp. 8.000.000, jumlah itu sangat jauh dari kata CUKUP untuk pembiayaan PBL. Pengurus menjelaskan bahwa harusnya biaya operasional seperti transportasi yang diperlukan untuk PBL itu ditanggung oleh birokrasi, kemuadian WD II menjawab bahwa bukan hanya PBL yang mau dibiayai, masih banyak kegiatan lain yang membutuh dana sepert seminar dan lainnya. Mendengar jawaban dari WD II pengurus kembali menjelaskan bahwa kuliah PBL itu ada dalam kurikulum dan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaannya pasti sudah dirincikan berbeda dengan kegiatan seminar dan lainnya, namun tidak ada tanggapan sepata katapun dar WD II hingga pengurus meninggalkan ruangan WD II. Beberapa hari setelah itu pengelola mengeluarkan surat permohonan bantuan ATK dan dana transportasi kepada WD II. Dana yang dibutuhkan untuk biaya transportasi PBL III sebanyak Rp. 16.800.000 sedangkan realisasi anggaran yang dikeluarkan Wakil Dekan II tetap sebesar Rp. 8.000.000, jadi:
Rp 16.800.000 - Rp 8.000.000 = Rp. 8.800.000. Dana yang dikeluarkan oleh WD II sangat jauh dari kata CUKUP dari yang dibutuhkan untuk dana transportasi.
Setelah itu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh WD III, pengelola PBL, supervisor, perwakilan mahasiswa PBL III dan perwakilan mahasiswa PBL I. Perwakilan mahasiwa PBL III menyampaikan hasil diskusi dengan WD II dan mempermasalahkan dana terkait transportasi PBL III, namun pihak-pihak yag hadir tidak ada yang bisa menjelaskan terkait pendanaan tersebut sehingga di undang kembali untuk ikut dalam pertemuan tersebut namun WD II tidak ada diruangan. Setelah berdiskusi akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menemui WD II yang diwakili oleh pengelola PBL, perwakilan mahasiswa 2013 dan 2014. Namun pertemuan ini tidak pernah terjadi karena setiap kali perwakilan naik WD II tidak ada diruangannya.
Pada hari rabu perwakilan mahasiwa 2014 menghadap ke WD II dengan tujuan memperjelas dana PBL dan meminta transparansi dana namun WD II mengatakan “untuk apa diskusi lagi karena sudah berulang-ulang sudah dijelaskan”. WD II menolak untuk membahas lagi tentang PBL. Berlanjut masalah pengelolapun berinisiatif meminta WD II untuk menjadi pemateri pada pembekalan PBL I untuk angkatan 2014. Namun WD II tidak hadir saat pembekalan PBL I karena menguji mahasiswa di jurusan. Kemudian pengelola kembali meminta WD II untuk menjadi pemateri pada pembekalan di hari kedua, namun WD II kembali tidak hadir saat pembekalan itu.
Hasil estimasi kebutuhan dana yang dikeluarkan oleh pengelola PBL I adalah sebesar Rp 28.420.000, sedangkan realisasi anggaran yang dikeluarkan Wakil Dekan II tetap sebesar Rp. 8.000.000, jadi:
Rp 28.420.000 - Rp 8.000.000 = Rp. 20.420.000. Dana yang dikeluarkan oleh WD II tidak cukup dari yang dibutuhkan untuk dana PBL I.
Sulitnya menyampaikan aspirasi kami pada WD II. Membuat kami memutuskan untuk untuk bertemu dengan Dekan untuk membahas masalah terkait dana PBL ini. dekan juga mengeluh permasalah UKT ini karena UKT saat ini masih masa transisi atau peralihan. Dekan juga menjelaskan tentang pemasukan FKM yaitu sebesar 13 milyar dan dana yang dikelola oleh fakultas adalah sekitar 8 milyar. Dari dana 8 milyar itu kalau di persenkan hanya 0.5% saja, dana dari 8 milyar ini hanya diminta anggaran 0.5% saja yang diminta untuk dianggarkan buat PBL. Di sini dapat disimpulkan bahwa PBL ini tidak dianggap penting karena 0.5% dari 8 milyar itu tidak bisa di anggarkan. Padahal yang sama-sam kita ketahui bahwa PBL ini masuk dalam kurikulum dan seharusnya memang dibayarkan oleh pihak fakultas.
Pada hari Rabu, 27 Mei 2016, Pengurus lembaga dan beberapa KM KM Unhas menghadiri undangan rapat yang diadakan oleh Birokrasi dengan 2 agenda yaitu Supporting Pelaksanaan PBL dan Pembahasan kerjasama FKM Unhas dengan FKM Universitas Cendrawasih. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan II, Pengelola PBL, dan beberapa Dosen. Dekan mengawali pembahasan supporting PBL dengan menjanjikan akan menganggarkan penuh pelaksanaan PBL dan bersedia membuat pernyataan tertulis bertanda tangan.
Namun hal tersebut tidak langsung diaminkan oleh perwakilan mahasiswa, karena hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah terkait PBL saat ini. Perwakilan mahasiswa pun membacakan kronologi tuntutannya terkait penganggaran dana pada rapat kerja tahunan yang keliru, dimana dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan PBL 1. Dana transportasi PBL I hanya dianggarkan Rp.8.000.000. Hal ini sangat jauh dari estimasi dana yang dikeluarkan pengelola PBL, yaitu Rp.18.000.000. Sehingga PBL I mengalami kekurangan dana sebanyak Rp. 10.000.000.
Kekurangan dana ini terjadi karena dalam penganggarannya pada rapat kerja tahunan, PBL I dan III tidak menjadi prioritas dan kurang mendapat perhatian. Tuntutan mengenai pembayaran anggaran PBL I dan III secara penuh tidak dapat terpenuhi dikarenakan kegiatan tersebut sudah dianggarkan sebelumnya. Wakil Dekan II menjelaskan bahwa penganggaran dilakukan dengan sistem mandatory dan opsional. Kebutuhan yang sifatnya mandatory mendapat 80% dari total anggaran yang diperoleh sedangkan 20% sisanya untuk memenuhi kebutuhan opsional, selain itu penganggaran dilaksanakan per mata anggaran bukan per mata kuliah sehingga transportasi PBL dimasukkan dalam kelompok opsional. 20% jatah opsional ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dapat menunjang kinerja fakultas dalam pencapaian visi misi dekanat.
Karena landasan bahwa transportasi kuliah lapangan merupakan kebutuhan yang sifatnya opsional maka Wakil Dekan II berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan dan beberapa perhitungan kasar menganggarkan sebanyak Rp.24.000.000, untuk transoprtasi mata kuliah PBL (I, III, dan II), nilai ini sangat jauh dari kata cukup apabila dibandingkan dengan estimasi dana yang dibuat oleh pihak pengelola.
Pihak fakultas meminta untuk saling memahami kondisi keuangan fakultas yang dinilai belum bisa mengcover semua kebutuhan dengan pertimbangan sistem yang digunakan saat ini masih dalam masa transisi.
Padahal jika kita melihat status PBL yang masuk ke dalam kurikulum dan menjadi salah satu mata kuliah wajib seharusnya membuat PBL lebih diprioritaskan. Selain itu, biaya transportasi PBL malah lebih mendukung tercapainya visi misi dekanat tersebut. Jika dibandingkan dengan hal-hal yang tidak menunjang visi misi dekanat seperti baju supervisor PBL I.
Mata kuliah PBL yang notabenenya merupakan kegiatan belajar lapangan membutuhkan penganggaran dana secara penuh untuk mencapai keberhasilannya. Pertanyaan selanjutnya adalah mata kuliah PBL telah lolos ke dalam kurikulum di FKM yang barang pasti telah memiliki rincian dana. Namun mengapa pada saat penganggaran, transportasi PBL justru tidak dianggarkan penuh oleh WD II yang sebenarnya sangat penting untuk pelaksanaan mata kuliah ini? dalam Permendikbud nomor 93 tahun 2014 tentang tata cara penetapan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi negeri badan hukum dijelaskan bahwa kegiatan kuliah lapangan merupakan komponen opsional, artinya dengan masuknya mata kuliah PBL dalam kurikulum maka jelas bahwa fakultas mengambil pilihan untuk mengadakan kuliah lapangan, jadi komponen biaya harus dibayarkan penuh untuk menunjang kelancaran mata kuliah tersebut. Kelirunya adalah komponen biaya kemudian pisah-pisahkan, sementara jelas bahwa komponen biaya untuk kegiatan kuliah lapangan termasuk didalamnya intensif dosen, dan biaya operasional dalam hal ini adalah biaya transportasi.
Berdasarkan data kebutuhan operasional PBL, ada ketidaksesuaian dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pihak fakultas dalam hal ini WD II. Maka dari itu, kami menuntut pada pihak fakultas dan universitas agar sekiranya memperjelas dan menyelesaikan permasalahan itu.
MAKA DENGAN INI KAMI MENUNTUT :
- Transparansi anggaran UKT.
- Memenuhi kebutuhan anggaran operasional PBL sebagaimana yang termaktub dalam Permendikbud nomor 93 tahun 2014
Jika pada hari Jum’at, 3 Juni 2016 tuntutan kami belum terselesaikan sebagaimana mestinya, maka kami akan melakukan jalur-jalur lain, termasuk jalur hukum.

Petisi ditutup
Masalahnya
Uang Kuliah Tunggal atau yang dikenal dengan sebutan UKT, Kebijakan ini mengatur tentang regulasi seluruh pembayaran uang kuliah yang dibebankan kepada masyarakat untuk diringkasmenjadi satu kali pembayaran tiap semester hingga lulus. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013, kebijakan ini akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014 untuk mahasiswa baru program S1 (reguler). Kini Uang Kuliah Tunggal telah diterapkan di Universitas Hasanuddin.
Landasan Hukum UKT dan Perumusannya
Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan 2 hal yakni:
- Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
- Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
Sebelum muncul surat edaran tersebut, Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran lainnya yang konon masih berhubungan dengan UKT, antara lain :
- 4 Januari 2012, dengan surat edaran No.21/E/T/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal.
- 21 Februari 2012, dengan surat edaran No. 305/E/T/2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah.
- 21 Maret 2012, dengan surat edaran No. 488/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi.
Kebijakan UKT pada dasarnya merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU PT) yang yang terbit pada bulan Agustus 2012. Saat ini UU PT tersebut sedang dilakukan proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu bukti kuat bahwa UKT merupakan implementasi dari UU PT adalah tentang perumusan penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dipengaruhi oleh indeks yang tertuang pada pasal 88 ayat 1. BKT merupakan nominal biayakuliah (sebenarnya) yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan TinggiNegeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2, dan K3 yang masing-masing merupakan indeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan kemahalan wilayah.
BKT= Rata-Rata Unit Cost X (K1) X (K2) X (K3)
Indeks capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipengaruhi oleh satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU PT ayat 1 pasal 18. Untuk nominal indeks jenis program studi dan kemahalan wilayah memiliki variasi yang berbeda. Dalam hal ini, rata-rata unit cost PTN yang telah dihitung diperoleh angka sebesar Rp.5,08 juta. Untuk mendapatkan nominal tarif UKT maksimal, maka BKT tersebut akan dikurangi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
UKT= BKT – BOPTN
UKT = Uang Kuliah Tunggal, yaitu sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. (Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)
Terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, keluarga, atau yang membiayainya. (Pasal 2 ayat (3) Permenristekdikti 22/2015)
PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma. (Pasal 8 Permenristekdikti 22/2015)
BKT = Biaya Kuliah Tunggal, yaitu keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. (Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)
BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. (Pasal 2 ayat (1) Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)
BOPTN = Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. (Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti No 6 Tahun 2016)
Dari perumusan tersebut, tentunya masing-masing Perguruan Tinggi akan memiliki tarif UKT maksimal yang berbeda, bahkan perbedaan tersebut juga bisa terjadi di setiap prodi atau jurusan dalam satu Perguruan Tinggi. Selain itu, bahkan pada konsideran bagian menimbang pada Permenristekdikti No 6 Tahun 2016 tentang BOPTN, dijelaskan, “bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri”.
Penerapan UKT di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin saat ini masih sedang hangat-hangat diperbincangkan, khususnya masalah pendanaan biaya kuliah lapangan. Praktek Kuliah Tunggal atau yang biasa di singkat PBL adalah salah satu mata kuliah yang ada kuliah turun lapangan. Hal ini yang menjadi polimek saat ini, pembiayaan kuliah lapangan ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh pihak birokrasi. Padahal kalau dibenturkan dengan pembayaran UKT yang kuliah lapangan sepenuhnya itu dibiayai seperti yang sudah sangat jelas termaktub dalam Permendikbud nomor 93 tahun 2014 tentang Tata cara penerapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi berbadan hukum. Dalam peaturan tersebut menjelaskan tentang ada 2 jenis biaya kuliah, yaitu biaya langsung dalam penyelenggaran pendidikan dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaran pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaran kurikulum program studi. Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaran program studi. Melihat Permendikbud tersebut sudah sangat jelas bahwa biaya PBL seharusnya dibiayai sepenuhnya oleh pihak birokrasi.
KRONOLOGI :
Pengurus BEM diundang untuk menghadiri rapat kerja pembagian komisi di FKM. Pembahasan hasil sidang komisi diadakan di hotel Kolonial. Hingga saat pembahasan keuangan dan pendanaan ditunda dan rencana akan dilanjutkan di FKM. Namun pada saat pembahasan lanjutan pengurus BEM tidak diundang dan dalam pembahasannya pun tidak disinggung masalah pendanaan.
Untuk angakatan yang telah melewati PBL I dan II, dan sedang dalam kegiatan PBL III. Merunut kebelakang masalah PBL ini memang sudah bermasalah dari awal. Pengurus BEM FKM-UH i periode 2015-2016. Mereka berencana bertemu dengan wakil dekan II FKM-UH untuk membahas lebih lanjut tentang masalah dana PBL yang merupakan salah satu mata kuliah yang akan melakukan kuliah lapangan ke luar daerah Makassar. Saat diskusi di ruangan Wakil Dekan II pengurus menanyakan masalah pendanaan PBL I yang seharusnya ditanggung oleh birokrasi karena angkatan 2013 sudah menanggung biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal). Namun saat itu ditanyakan masalah itu WD II selaku pihak yang harusnya lebih mengetahui dan khatam akan masalah pendanaan fakultas justru tidak bisa menjelaskan masalah pembiayaan PBL I ini. Kemudian yang lebih membuat mahasiswa saat itu tercengang adalah WD II menelpon seorang koleganya untuk menanyakan masalah UKT tersebut dan menyuruhnya untuk menjelaskan masalah UKT via telepon. Masalah transportasi untuk PBL I seharusnya masuk dalam biaya operasional yang ditanggung oleh UKT yang termaktub dalam Setelah lama berdialog akhirnya WD II mengatakan bahwa hanya uang ATK yang ditanggung.
Untuk PBL II, pengurus kembali naik untuk membahas hal yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu masalah yang sama masalah tentang pembiayaan transportasi PBL II. Pertemuan ini diadakan diruangan dekan dan yang hadir pada pertemuan itu adalah dekan,WD II, dan WD III. Hasil yang diperoleh dari pihak birokrasi pada saat ini adalah penolakan dengan alasan bahwa tidak bisa mengeluarkan anggaran karena akhir tahun dan pihak birokrasi sudah tutup buku. Tetapi saat diskusi PBL II ini juga WD II berjanji untuk mencairkan dana pada PBL III nantinya.
Pengurus BEM kembali naik untuk menanyakan kepada WD II terkait pendanaan PBL III. Saat itu WD II mengatakan dana yang dialokasikan untuk PBL III sebesar Rp. 8.000.000, jumlah itu sangat jauh dari kata CUKUP untuk pembiayaan PBL. Pengurus menjelaskan bahwa harusnya biaya operasional seperti transportasi yang diperlukan untuk PBL itu ditanggung oleh birokrasi, kemuadian WD II menjawab bahwa bukan hanya PBL yang mau dibiayai, masih banyak kegiatan lain yang membutuh dana sepert seminar dan lainnya. Mendengar jawaban dari WD II pengurus kembali menjelaskan bahwa kuliah PBL itu ada dalam kurikulum dan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaannya pasti sudah dirincikan berbeda dengan kegiatan seminar dan lainnya, namun tidak ada tanggapan sepata katapun dar WD II hingga pengurus meninggalkan ruangan WD II. Beberapa hari setelah itu pengelola mengeluarkan surat permohonan bantuan ATK dan dana transportasi kepada WD II. Dana yang dibutuhkan untuk biaya transportasi PBL III sebanyak Rp. 16.800.000 sedangkan realisasi anggaran yang dikeluarkan Wakil Dekan II tetap sebesar Rp. 8.000.000, jadi:
Rp 16.800.000 - Rp 8.000.000 = Rp. 8.800.000. Dana yang dikeluarkan oleh WD II sangat jauh dari kata CUKUP dari yang dibutuhkan untuk dana transportasi.
Setelah itu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh WD III, pengelola PBL, supervisor, perwakilan mahasiswa PBL III dan perwakilan mahasiswa PBL I. Perwakilan mahasiwa PBL III menyampaikan hasil diskusi dengan WD II dan mempermasalahkan dana terkait transportasi PBL III, namun pihak-pihak yag hadir tidak ada yang bisa menjelaskan terkait pendanaan tersebut sehingga di undang kembali untuk ikut dalam pertemuan tersebut namun WD II tidak ada diruangan. Setelah berdiskusi akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menemui WD II yang diwakili oleh pengelola PBL, perwakilan mahasiswa 2013 dan 2014. Namun pertemuan ini tidak pernah terjadi karena setiap kali perwakilan naik WD II tidak ada diruangannya.
Pada hari rabu perwakilan mahasiwa 2014 menghadap ke WD II dengan tujuan memperjelas dana PBL dan meminta transparansi dana namun WD II mengatakan “untuk apa diskusi lagi karena sudah berulang-ulang sudah dijelaskan”. WD II menolak untuk membahas lagi tentang PBL. Berlanjut masalah pengelolapun berinisiatif meminta WD II untuk menjadi pemateri pada pembekalan PBL I untuk angkatan 2014. Namun WD II tidak hadir saat pembekalan PBL I karena menguji mahasiswa di jurusan. Kemudian pengelola kembali meminta WD II untuk menjadi pemateri pada pembekalan di hari kedua, namun WD II kembali tidak hadir saat pembekalan itu.
Hasil estimasi kebutuhan dana yang dikeluarkan oleh pengelola PBL I adalah sebesar Rp 28.420.000, sedangkan realisasi anggaran yang dikeluarkan Wakil Dekan II tetap sebesar Rp. 8.000.000, jadi:
Rp 28.420.000 - Rp 8.000.000 = Rp. 20.420.000. Dana yang dikeluarkan oleh WD II tidak cukup dari yang dibutuhkan untuk dana PBL I.
Sulitnya menyampaikan aspirasi kami pada WD II. Membuat kami memutuskan untuk untuk bertemu dengan Dekan untuk membahas masalah terkait dana PBL ini. dekan juga mengeluh permasalah UKT ini karena UKT saat ini masih masa transisi atau peralihan. Dekan juga menjelaskan tentang pemasukan FKM yaitu sebesar 13 milyar dan dana yang dikelola oleh fakultas adalah sekitar 8 milyar. Dari dana 8 milyar itu kalau di persenkan hanya 0.5% saja, dana dari 8 milyar ini hanya diminta anggaran 0.5% saja yang diminta untuk dianggarkan buat PBL. Di sini dapat disimpulkan bahwa PBL ini tidak dianggap penting karena 0.5% dari 8 milyar itu tidak bisa di anggarkan. Padahal yang sama-sam kita ketahui bahwa PBL ini masuk dalam kurikulum dan seharusnya memang dibayarkan oleh pihak fakultas.
Pada hari Rabu, 27 Mei 2016, Pengurus lembaga dan beberapa KM KM Unhas menghadiri undangan rapat yang diadakan oleh Birokrasi dengan 2 agenda yaitu Supporting Pelaksanaan PBL dan Pembahasan kerjasama FKM Unhas dengan FKM Universitas Cendrawasih. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan II, Pengelola PBL, dan beberapa Dosen. Dekan mengawali pembahasan supporting PBL dengan menjanjikan akan menganggarkan penuh pelaksanaan PBL dan bersedia membuat pernyataan tertulis bertanda tangan.
Namun hal tersebut tidak langsung diaminkan oleh perwakilan mahasiswa, karena hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah terkait PBL saat ini. Perwakilan mahasiswa pun membacakan kronologi tuntutannya terkait penganggaran dana pada rapat kerja tahunan yang keliru, dimana dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan PBL 1. Dana transportasi PBL I hanya dianggarkan Rp.8.000.000. Hal ini sangat jauh dari estimasi dana yang dikeluarkan pengelola PBL, yaitu Rp.18.000.000. Sehingga PBL I mengalami kekurangan dana sebanyak Rp. 10.000.000.
Kekurangan dana ini terjadi karena dalam penganggarannya pada rapat kerja tahunan, PBL I dan III tidak menjadi prioritas dan kurang mendapat perhatian. Tuntutan mengenai pembayaran anggaran PBL I dan III secara penuh tidak dapat terpenuhi dikarenakan kegiatan tersebut sudah dianggarkan sebelumnya. Wakil Dekan II menjelaskan bahwa penganggaran dilakukan dengan sistem mandatory dan opsional. Kebutuhan yang sifatnya mandatory mendapat 80% dari total anggaran yang diperoleh sedangkan 20% sisanya untuk memenuhi kebutuhan opsional, selain itu penganggaran dilaksanakan per mata anggaran bukan per mata kuliah sehingga transportasi PBL dimasukkan dalam kelompok opsional. 20% jatah opsional ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dapat menunjang kinerja fakultas dalam pencapaian visi misi dekanat.
Karena landasan bahwa transportasi kuliah lapangan merupakan kebutuhan yang sifatnya opsional maka Wakil Dekan II berdasarkan hasil Rapat Kerja Tahunan dan beberapa perhitungan kasar menganggarkan sebanyak Rp.24.000.000, untuk transoprtasi mata kuliah PBL (I, III, dan II), nilai ini sangat jauh dari kata cukup apabila dibandingkan dengan estimasi dana yang dibuat oleh pihak pengelola.
Pihak fakultas meminta untuk saling memahami kondisi keuangan fakultas yang dinilai belum bisa mengcover semua kebutuhan dengan pertimbangan sistem yang digunakan saat ini masih dalam masa transisi.
Padahal jika kita melihat status PBL yang masuk ke dalam kurikulum dan menjadi salah satu mata kuliah wajib seharusnya membuat PBL lebih diprioritaskan. Selain itu, biaya transportasi PBL malah lebih mendukung tercapainya visi misi dekanat tersebut. Jika dibandingkan dengan hal-hal yang tidak menunjang visi misi dekanat seperti baju supervisor PBL I.
Mata kuliah PBL yang notabenenya merupakan kegiatan belajar lapangan membutuhkan penganggaran dana secara penuh untuk mencapai keberhasilannya. Pertanyaan selanjutnya adalah mata kuliah PBL telah lolos ke dalam kurikulum di FKM yang barang pasti telah memiliki rincian dana. Namun mengapa pada saat penganggaran, transportasi PBL justru tidak dianggarkan penuh oleh WD II yang sebenarnya sangat penting untuk pelaksanaan mata kuliah ini? dalam Permendikbud nomor 93 tahun 2014 tentang tata cara penetapan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi negeri badan hukum dijelaskan bahwa kegiatan kuliah lapangan merupakan komponen opsional, artinya dengan masuknya mata kuliah PBL dalam kurikulum maka jelas bahwa fakultas mengambil pilihan untuk mengadakan kuliah lapangan, jadi komponen biaya harus dibayarkan penuh untuk menunjang kelancaran mata kuliah tersebut. Kelirunya adalah komponen biaya kemudian pisah-pisahkan, sementara jelas bahwa komponen biaya untuk kegiatan kuliah lapangan termasuk didalamnya intensif dosen, dan biaya operasional dalam hal ini adalah biaya transportasi.
Berdasarkan data kebutuhan operasional PBL, ada ketidaksesuaian dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pihak fakultas dalam hal ini WD II. Maka dari itu, kami menuntut pada pihak fakultas dan universitas agar sekiranya memperjelas dan menyelesaikan permasalahan itu.
MAKA DENGAN INI KAMI MENUNTUT :
- Transparansi anggaran UKT.
- Memenuhi kebutuhan anggaran operasional PBL sebagaimana yang termaktub dalam Permendikbud nomor 93 tahun 2014
Jika pada hari Jum’at, 3 Juni 2016 tuntutan kami belum terselesaikan sebagaimana mestinya, maka kami akan melakukan jalur-jalur lain, termasuk jalur hukum.

Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 24 Mei 2016