

Presiden Jokowi harus memerintahkan Menperindag, OJK, dan BAPPEBTI membina Digital Trading
Masalahnya
Pisau tajam bisa menjadi alat pembunuh yang kejam namun juga bisa menjadi alat penyelamat kehidupan yang humanis. Metafora tersebut berlaku untuk Digital Trading. Dalam industri investasi digital trading bisa menjadi alat penipuan, namun bisa pula menjadi instrument investasi yang mempermudah investor untuk membuat keputusan atas investasinya.
Itu artinya bahwa digital trading baik dan bermanfaat bagi investor dalam berinvestasi, sedangkan kejahatan yang mengelilingi timbul karena faktor manusia yang serakah.
Awal Petaka Digital Trading di Tanah Air
Siapa saja sah memiliki persepsi akan Digital Trading, namun menjadi petaka manakala Pemerintah melalui Bappebti menyatakan bahwa semua Digital Trading illegal dan menganggap sebagai bentuk kejahatan. Lembaga professional yang menyediakan instrument digital trading ditumbangkan (oleh Bappebti) dan lembaga keuangan dilarang oleh OJK untuk memfasilitasi transaksi kripto. Efek yang ditimbulkan sungguh mengerikan, jutaan investor menangis kebingungan bagaimana harus menyelamatkan dana yang sudah diinvestasikan.
Yang Semestinya Dilakukan
Pemerintah harus bergerak cepat menetapkan regulasi yang bisa menjadi payung hukum aktivitas trading. Regulator harus duduk bersama menyamakan persepsi. Departemen Perdagangan, Bappebti, serta OJK harus memiliki pemahaman segaris.
Regulator harus mengedepankan kearifan untuk mengidentifikasi antara real digital trading dan penipuan yang berkedok didital trading. Tindakan tegas dan pembinaan harus dilakukan bersama; tegas terhadap penipuan dan fasilitasi terhadap real digital trading.
Makna Dukungan Terhadap Petisi
Jika Petisi ini didukung dan berhasil, Potensi ekonomi digital senilai USD 124 Milyar sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Kompas, 19/11/2021) akan dengan mudah terlampaui. Minat angkatan milenial berinvestasi yang berarti akseleratif dan partisipatif terhadap pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Soesatyo (Tempo, 22/03/2022) terwadahi.
Tentu kita semua berharap jutaan angkatan kerja terselamatkan dan jutaan investor mendukung perekonomian Negara Indonesia, bukan justru mengalihkan modalnya ke luar negeri (capital flight). Pemerintah harus dicatat oleh warga (bahkan Generasi Milenial) sebagai Pengatur tepat jaman yang cakap meletakkan pondasi kemajuan bagi kemakmuran mereka di era yang serba digital dan robotik.

Petisi ditutup
Masalahnya
Pisau tajam bisa menjadi alat pembunuh yang kejam namun juga bisa menjadi alat penyelamat kehidupan yang humanis. Metafora tersebut berlaku untuk Digital Trading. Dalam industri investasi digital trading bisa menjadi alat penipuan, namun bisa pula menjadi instrument investasi yang mempermudah investor untuk membuat keputusan atas investasinya.
Itu artinya bahwa digital trading baik dan bermanfaat bagi investor dalam berinvestasi, sedangkan kejahatan yang mengelilingi timbul karena faktor manusia yang serakah.
Awal Petaka Digital Trading di Tanah Air
Siapa saja sah memiliki persepsi akan Digital Trading, namun menjadi petaka manakala Pemerintah melalui Bappebti menyatakan bahwa semua Digital Trading illegal dan menganggap sebagai bentuk kejahatan. Lembaga professional yang menyediakan instrument digital trading ditumbangkan (oleh Bappebti) dan lembaga keuangan dilarang oleh OJK untuk memfasilitasi transaksi kripto. Efek yang ditimbulkan sungguh mengerikan, jutaan investor menangis kebingungan bagaimana harus menyelamatkan dana yang sudah diinvestasikan.
Yang Semestinya Dilakukan
Pemerintah harus bergerak cepat menetapkan regulasi yang bisa menjadi payung hukum aktivitas trading. Regulator harus duduk bersama menyamakan persepsi. Departemen Perdagangan, Bappebti, serta OJK harus memiliki pemahaman segaris.
Regulator harus mengedepankan kearifan untuk mengidentifikasi antara real digital trading dan penipuan yang berkedok didital trading. Tindakan tegas dan pembinaan harus dilakukan bersama; tegas terhadap penipuan dan fasilitasi terhadap real digital trading.
Makna Dukungan Terhadap Petisi
Jika Petisi ini didukung dan berhasil, Potensi ekonomi digital senilai USD 124 Milyar sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Kompas, 19/11/2021) akan dengan mudah terlampaui. Minat angkatan milenial berinvestasi yang berarti akseleratif dan partisipatif terhadap pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Soesatyo (Tempo, 22/03/2022) terwadahi.
Tentu kita semua berharap jutaan angkatan kerja terselamatkan dan jutaan investor mendukung perekonomian Negara Indonesia, bukan justru mengalihkan modalnya ke luar negeri (capital flight). Pemerintah harus dicatat oleh warga (bahkan Generasi Milenial) sebagai Pengatur tepat jaman yang cakap meletakkan pondasi kemajuan bagi kemakmuran mereka di era yang serba digital dan robotik.

Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 19 April 2022