Bebaskan Pembalut dan Kebutuhan Dasar dari Pajak!

8.424

Masalahnya

Ibu saya sering membeli pembalut, kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar oleh perempuan. Belakangan saya baru tahu bahwa setiap kali beliau membelinya, ada PPN yang ikut dibayar. Artinya, sejak dulu Ibu sudah membayar pajak atas sesuatu yang bukan pilihan, melainkan kebutuhan biologis yang datang setiap bulan selama puluhan tahun.

Secara aturan, pembalut dikategorikan sebagai barang kena pajak nonmewah. Tarif PPN-nya 12 persen dengan dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektif yang ditanggung konsumen sekitar 11 persen. Pembalut juga belum masuk daftar barang yang mendapat fasilitas bebas PPN. Pemerintah menyebut PPN ini bukan pajak khusus perempuan, melainkan pajak konsumsi. Tetapi justru di situlah masalahnya. Pembalut disamakan dengan barang konsumsi biasa, padahal perempuan tidak punya pilihan untuk tidak membelinya.

Mari kita bayangkan dampaknya. Seorang perempuan menstruasi kurang lebih setiap bulan sepanjang puluhan tahun usia produktifnya. Biaya itu terus berulang dan menjadi beban tetap, terutama bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa perantau, dan pekerja harian. Ketika pembalut terlalu mahal, sebagian terpaksa memakai pembalut terlalu lama atau menggantinya dengan bahan seadanya. Risikonya nyata, mulai dari gangguan kesehatan reproduksi, hilangnya hari sekolah dan hari kerja, hingga rasa malu yang tidak seharusnya ditanggung siapa pun. Kondisi ini dikenal sebagai period poverty.

Kita menyadari bahwa penerimaan pajak adalah bagian penting dari pendapatan negara. Namun kebijakan pajak harus adil dan tidak membebani rakyat secara tidak proporsional, apalagi atas kebutuhan paling dasar. Negara lain sudah bergerak. Kenya menghapus PPN atas pembalut produksi dalam negeri, dan Eswatini membebaskan PPN atas produk pembalut wanita agar lebih terjangkau bagi anak perempuan usia sekolah dan perempuan berpenghasilan rendah. Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama.

Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, untuk:

  1. Membebaskan pembalut dan produk kesehatan menstruasi lainnya dari PPN, baik melalui pembebasan penuh, tarif 0 persen, maupun skema PPN ditanggung pemerintah.
  2. Meninjau kembali pengenaan PPN atas kebutuhan dasar lainnya agar tidak membebani masyarakat kecil.
  3. Menyusun kebijakan pajak yang berpihak pada kesehatan, kesetaraan, dan martabat perempuan.

Menstruasi bukan kemewahan, dan perempuan tidak seharusnya dipajaki karena kebutuhan biologisnya. Tolong tanda tangani petisi ini untuk menyuarakan keresahan kita dan mengajak lebih banyak orang mendukung penghapusan pajak atas kebutuhan dasar demi kesejahteraan bersama.

Khariq AnharPembuka PetisiAktivis Mahasiswa dari Riau

Pengambil Keputusan

Kementrian Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710
Presiden Republik Indonesia
Istana Negara
Dewan Perwakilan Rakyat
Senayan

Suara Pendukung

Perkembangan Terakhir Petisi