Kepada Yth.
1. ​Presiden Republik Indonesia
2. ​Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
3. ​Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Terkait

​1. Pengantar / Latar Belakang
​Akar permasalahan dari persoalan gizi buruk dan kesehatan anak di Indonesia bukanlah karena anak-anak tidak diberi makan di sekolah, melainkan akibat dari kemiskinan struktural, pengangguran, rendahnya daya beli kepala keluarga, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan dasar.
​Alih-alih menyelesaikan akar masalah kemiskinan keluarga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi kebijakan yang salah sasaran, berbiaya masif, memicu krisis fiskal struktural, serta mengorbankan sektor-sektor esensial negara. Oleh karena itu, melalui petisi ini, kami menuntut pemerintah untuk menutup total program MBG dan mengembalikan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut ke pos-pos pembiayaan yang mendesak bagi pembangunan daerah, stabilitas ASN, kesejahteraan masyarakat luas, serta jaminan masa depan bagi puluhan ribu pekerja dan relawan yang telanjur terserap di lapangan.
​

2. Data dan Fakta Krisis Program MBG di Lapangan
​Korban Jiwa & Kesehatan Terdampak: Akumulasi kasus dugaan keracunan makanan dan gangguan kesehatan massal akibat program MBG telah menjangkau lebih dari 50.059 orang (terdiri dari siswa, guru, dan santri) dari total sekitar 560 insiden/kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah.
​Luas Sebaran Wilayah Krisis: Kasus-kasus kegagalan distribusi dan keamanan pangan ini tercatat masif dan tersebar di 245 kabupaten/kota yang mencakup 36 provinsi di seluruh Indonesia.
​Monopoli Rantai Pasok & Penutupan Dapur (SPPG): Buruknya standar higienitas dan sentralisasi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—yang banyak dikendalikan oleh jaringan vendor tertentu, korporasi terafiliasi, hingga institusi non-sipil tanpa melibatkan ekosistem ekonomi lokal—telah memaksa Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan atau menutup lebih dari 833 unit dapur/fasilitas penyedia makanan yang gagal memenuhi standar keamanan pangan.
​

3. Argumen Utama Penolakan Total Program MBG
​Kelumpuhan Anggaran Daerah dan Infrastruktur Publik: Konsentrasi anggaran negara yang masif pada proyek MBG telah memicu pemangkasan drastis pada dana transfer ke daerah. Akibatnya, kemampuan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dalam mendanai pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan fasilitas publik lokal) menjadi sangat lemah dan lumpuh.
​Tekanan Sistemik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat dan Daerah: Kebijakan pemangkasan anggaran secara membabi buta demi menambal proyek MBG berdampak langsung pada ruang fiskal instansi pemerintah. Hal ini tidak hanya memangkas anggaran operasional kementerian dan lembaga, tetapi juga menekan kesejahteraan serta efektivitas kerja jutaan ASN di seluruh Indonesia yang kian terbebani dengan fasilitas kerja yang minim.
​Penciutan Anggaran Lembaga Strategis & Penanggulangan Bencana (BNPB): Pengalihan sumber daya negara secara ugal-ugalan telah memangkas anggaran lembaga-lembaga krusial—termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)—yang kini menerima alokasi sangat minim, padahal Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam tertinggi di dunia.
​Pemberdayaan dan Penyelamatan Puluhan Ribu Pekerja/Relawan SPPG: Menutup program MBG bukan berarti membuang atau menelantarkan puluhan ribu relawan serta tenaga kerja yang telanjur terserap di dapur-dapur SPPG. Mereka harus diselamatkan nasibnya dan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi riil, pelatihan keterampilan, serta program padat karya nasional yang berkelanjutan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di luar bayang-bayang proyek instan yang gagal.
​Menyelesaikan Akar Masalah & Memulihkan Ekonomi Keluarga: Memberi makan anak di sekolah selama beberapa jam tidak akan menyelamatkan masa depan mereka jika ketika di rumah, dapur keluarga tetap gelap akibat kepala keluarga yang menganggur. Anggaran ratusan triliun rupiah jauh lebih tepat jika dialihkan untuk penciptaan lapangan kerja, subsidi modal UMKM, serta jaminan pendidikan dan kesehatan keluarga prasejahtera.

4. Tuntutan Utama Petisi:

• Menutup Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menghentikan alokasi dan pencairan anggaran belanja program MBG dalam APBN secara permanen.
• Memulihkan Anggaran Daerah, Infrastruktur, dan Lembaga Strategis: Mengembalikan porsi anggaran ke pos Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembangunan infrastruktur wilayah serta memulihkan anggaran lembaga esensial seperti BNPB dan kementerian layanan publik.
• Menyelamatkan Ruang Fiskal dan Kesejahteraan ASN: Menghentikan pemangkasan anggaran operasional yang merugikan kinerja ASN di pusat maupun daerah, serta mengalihkannya ke sektor penciptaan lapangan kerja dan jaring pengaman sosial yang produktif.
• Menjamin Penyelamatan dan Pemberdayaan Pekerja/Relawan SPPG: Menyiapkan alokasi transisi dan program pemberdayaan ekonomi khusus bagi puluhan ribu tenaga kerja serta relawan eks-SPPG agar terserap ke dalam sistem penciptaan lapangan kerja formal dan produktif yang berkelanjutan.

Penutup:
Mengatasi gizi anak bangsa harus dilakukan dengan memuliakan dan memberdayakan keluarganya, bukan dengan merusak fondasi fiskal negara, melumpuhkan anggaran daerah, mengorbankan keselamatan warga dari bencana, serta membebani kinerja aparatur negara melalui proyek instan berisiko tinggi.
​

Petisi ini didukung oleh kalangan masyarakat sipil, mahasiswa, serikat buruh, aliansi pendidik, guru-guru sekolah yang terdampak, orang tua siswa dan siswi, kalangan ASN yang terdampak, puluhan ribu pekerja dan relawan SPPG yang harus diberdayakan, pemerhati kebencanaan, serta seluruh warga negara yang menuntut akuntabilitas dan keadilan anggaran negara.
​

Ruang Partisipasi & Catatan Terbuka untuk Publik: 
​Petisi ini adalah dokumen hidup (living document) yang terbuka untuk terus disempurnakan. Jika Anda—baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, birokrat, tenaga kesehatan, guru, relawan SPPG, maupun masyarakat umum—memiliki tambahan data, analisis dampak, atau poin krusial lain yang belum tercantum, kami sangat terbuka untuk menyerap masukan tersebut. Silakan sampaikan melalui kolom komentar atau hubungi narahubung koalisi agar tuntutan perbaikan kebijakan ini semakin tajam dan komprehensif.

Sekian dan terima kasih

Tim Penyusun Petisi