Kami ingin memberikan pembaruan terkait perkembangan petisi ini, yang semakin menunjukkan adanya masalah signifikan dalam proses seleksi CPNS di Kementerian PUPR 2024. Berikut adalah beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait:

1. Ketidaktransparanan Pengumuman Hasil Psikotes
   Pada tanggal 6 Desember 2024, Kementerian PUPR mengumumkan jadwal untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun, ada ketidakberesan besar dalam pengumuman tersebut, yaitu hasil final psikotes tidak dicantumkan sama sekali. Hal ini sangat membingungkan dan merugikan peserta, mengingat SKB dijadwalkan dimulai hanya dua hari setelah pengumuman tersebut. Sebagai peserta, kami berhak mengetahui hasil psikotes kami terlebih dahulu untuk bisa memutuskan apakah akan melanjutkan ke tahap SKB atau tidak.
2. Tidak Ada Kepastian Bagi Peserta Mengenai Kelanjutan Seleksi
   Pengumuman hasil psikotes yang tidak disertakan dalam jadwal SKB menunjukkan kurangnya keterbukaan dan kejelasan. Tanpa adanya kepastian ini, banyak peserta yang kini dalam posisi terombang-ambing. Jika hasil psikotes tidak segera diumumkan, maka peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas akan tetap gugur tanpa adanya ruang untuk evaluasi lebih lanjut. Hal ini jelas merugikan peserta yang sudah berusaha keras, namun tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hasil yang relevan sebelum melangkah lebih jauh.
3. Peserta Berhak Mendapatkan Kepastian Sebelum Mengikuti SKB
   Peserta CPNS diharapkan untuk mendapatkan kepastian hasil psikotes sebelum pelaksanaan SKB pada 8 Desember 2024. Tanpa informasi yang jelas, peserta akan terpaksa menghadapi ketidakpastian yang merugikan. Banyak peserta yang harus mengeluarkan biaya akomodasi yang tidak sedikit dan mengatur jadwal yang sudah sangat padat. Bila hasil psikotes mereka tidak memadai, mereka harusnya diberi kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan mereka tanpa harus terbebani biaya dan waktu yang sia-sia.
4. Layanan Informasi yang Tidak Berfungsi dengan Baik
   Salah satu masalah terbesar yang kami hadapi adalah tidak berfungsinya kanal informasi dengan baik. Banyak peserta yang mencoba untuk mendapatkan kejelasan mengenai psikotes melalui media sosial BKO PUPR, namun tidak ada tanggapan yang memadai dari pihak yang berwenang. Ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pelayanan informasi kepada peserta, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas seleksi.
5. Segera Umumkan Hasil Psikotes Final Secara Transparan
   Kami menuntut agar Kementerian PUPR segera mengumumkan hasil psikotes final secara transparan sebelum pelaksanaan SKB pertama. Keterlambatan ini menambah ketidakpastian dan merugikan peserta yang berhak mendapatkan informasi yang jelas dan adil mengenai kelanjutan seleksi mereka. Tanpa langkah ini, seleksi CPNS ini hanya akan semakin jauh dari prinsip transparansi dan keadilan.
6. Tanggapan yang Cepat dan Tepat dari Layanan Informasi
   Kami sangat mendesak agar layanan informasi di BKO PUPR ditingkatkan dan diperbaiki. Setiap pertanyaan atau keluhan yang disampaikan oleh peserta harus segera mendapat tanggapan yang jelas dan tepat waktu. Ketidakresponsifan terhadap keluhan peserta adalah bentuk pengabaian yang sangat merugikan, apalagi di tengah situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini.

Tuntutan Kami:

Kami dengan tegas menuntut agar Kementerian PUPR segera mengumumkan hasil psikotes final secara transparan dan memberikan kepastian kepada seluruh peserta. Kami juga mendesak agar kebijakan psikotes yang bersifat menggugurkan segera ditinjau ulang agar tidak merugikan banyak pihak. Jika kebijakan ini tidak diubah, kami khawatir seleksi CPNS ini tidak akan berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme yang diharapkan.

Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami, terimakasih telah memberikan dukungan terhadap petisi ini dan kami masih membutuhkan dukungan Anda untuk mewujudkan perubahan ini!